Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5834
KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Investasi Surat Berharga. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7).


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1/POJK.05/2016
TENTANG
INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK


I.   UMUM

OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional dan harus mampu menjaga kepentingan nasional.
Dalam rangka mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional dan menjaga kepentingan nasional, diperlukan adanya keselarasan dalam menyusun kebijakan khususnya dengan Pemerintah.
Kondisi perekonomian yang sedang melambat saat ini, Pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan jangka panjang dengan menerbitkan SBN. Ketersediaan SBN dan likuiditas pasar SBN merupakan faktor penting dalam stabilitas perekonomian dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh peran dari investor.
Kebutuhan pendanaan Pemerintah dalam SBN tersebut sesuai dengan karakteristik Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang merupakan long term investor.
Dalam rangka menyelaraskan karakteristik Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka OJK perlu mendorong Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk berinvestasi dalam SBN.
Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penempatan investasi dalam bentuk SBN.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Bagi perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah, kewajiban penempatan investasi pada SBN diterapkan secara terpisah untuk unit syariah dan usaha konvensional.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “telah beroperasi” adalah telah mendapatkan izin usaha bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, atau telah memperoleh pengesahan bagi dana pensiun pemberi kerja.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.