Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2016
KEUANGAN BPK. Kode Etik.Majelis Kehormatan. Pencabutan.(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5905)


PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan;
b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat :    Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
3.  Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang selanjutnya disingkat MKKE adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.
4. Panitera MKKE yang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang bertugas membantu MKKE di bidang administrasi.
5.  Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh MKKE untuk melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
6. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. Pihak yang Dilaporkan atau Diadukan adalah Anggota BPK atau Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor atau Teradu.
9.  Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Sidang BPK adalah pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan putusan Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Akademisiadalahorang yang berpendidikantinggi dan mengabdikan diri secara penuh serta berpartisipasi langsung dalam bidang pendidikan tinggi.
11. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.
12. Putusan MKKE yang selanjutnya disebut Putusan adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan pelanggaran Kode Etik, dan jenis sanksi yang diambil dalam Sidang MKKE jika putusan terbukti.
13. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi kepada BPK tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pemeriksa.
14. Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan disertai permintaan untuk meneliti dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pemeriksa yang merugikannya.
15. Sidang MKKE adalah sidang yang dilaksanakan oleh MKKE untuk memeriksa dan/atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dengan menetapkan jenis sanksinya.
16. Pelapor adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Laporan.
17. Pengadu adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
18. Terlapor adalah Anggota BPK dan/atau Pemeriksa yang dilaporkan oleh Pelapor.
19. Teradu adalahAnggota BPK dan/atau Pemeriksa yang diadukan oleh Pengadu.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKKE tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
21. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN MKKE
DAN TIM KODE ETIK

Pasal 2
(1)  Berdasarkan Peraturan BPK ini dibentuk MKKE.
(2)  MKKE menjalankan tugasnya secara independen.
(3)  MKKE berkedudukan di Kantor Pusat BPK.

Pasal 3
(1)  MKKE beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
a.  2 (dua) orang Anggota BPK;
b.  2 (dua) orang dari unsur Akademisi; dan
c.  1 (satu) orang dari unsur Profesi.
(2)  Susunan keanggotaan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
(3)  Ketua MKKE dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPK.

Pasal 4
(1)  Anggota MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPK.
(2)  Masa jabatan Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 5
(1)  Untuk dapat dipilih sebagai Anggota MKKE, calon yang berasal dari unsur profesi dan akademisi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  warga negara Indonesia;
b.  tidak menjadi anggota partai politik;
c.  memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
d.  memiliki kompetensi di bidang profesi atau akademis;
e.  memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan Kode Etik;
f.   tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g.  sehat jasmani dan rohani;
h.  paling sedikit berusia 50 (lima puluh) tahun; dan
i.   tidak memiliki benturan kepentingan dengan BPK.
(2) Dalam rangka pengangkatan Anggota MKKE dari unsur profesi dan unsur akademisi, BPK dapat meminta pendapat dan informasi kepada asosiasi profesi atau perguruan tinggi tertentu.

Pasal 6
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MKKE bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam Sidang BPK.
(2)  Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/ Anggota MKKE dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut.”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 7
(1)  Anggota MKKE yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberhentikan sementara oleh Sidang BPK.
(2)  Sidang BPK menunjuk pengganti Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Sementara MKKE.
(3) Anggota Sementara MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas hingga ditetapkannya Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
(4)  Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali oleh Sidang BPK untuk melanjutkan sisa masa jabatan dalam hal MKKE memutuskan bahwa Anggota MKKE bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 8
(1)  Anggota MKKE diberhentikan dengan hormat dari jabatannya melalui Sidang BPK karena:
a.  meninggal dunia;
b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.  sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap; atau
d.  masa jabatannya berakhir.
(2)  AnggotaBPK yang menjabat sebagai Anggota MKKE diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota MKKE apabila telah berakhir masa jabatannya sebagai Anggota BPK.
(3) Sidang BPK memutuskan pengganti Anggota MKKE yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai denganhuruf c dan ayat (2).
(4) Pengganti Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat(3) melanjutkan tugas sampai dengan sisa masa jabatan Anggota MKKE yang digantikan berakhir.

Pasal 9
(1) Dalam hal Anggota MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merangkap jabatan sebagai Ketua MKKE maka penggantinya melaksanakan tugas hanya sebagai Anggota Sementara MKKE sampai dengan ditetapkannya Putusan.
(2) Anggota MKKE, termasuk Anggota Sementara MKKE, melakukan pemilihan Ketua Sementara MKKE secara musyawarah mufakat.
(3)  Ketua Sementara MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagai Ketua MKKE sampai dengan ditetapkannya Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Setelah MKKE memutuskan bahwa Anggota MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, SidangBPK segera mengangkat Ketua MKKE sampai dengan sisa masa jabatan Ketua MKKE yang digantikannya berakhir.

Pasal 10
Hasil Sidang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 11
(1)  MKKE melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
a.  Ketua BPK;
b.  Wakil Ketua BPK;
c.  Anggota BPK; dan
d.  Pemeriksa.
(2)  Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota MKKE yang membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dimaksud

Pasal 12
(1)  MKKE membentuk Tim Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
(2)  Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  Penanggung Jawab;
b.  Wakil Penanggung Jawab;
c.  Pengendali Teknis;
d.  Ketua Tim; dan
e.  Anggota Tim.
(3)  Penanggung Jawab Tim Kode Etik adalah salah satu Anggota MKKE yang berasal dari Anggota BPK.
(4)  Wakil Penanggung Jawab Tim Kode Etik secara exofficio adalah Inspektur Utama.
(5) Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh MKKE melalui Keputusan Ketua MKKE.
(6)  Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari satuan kerja Inspektorat Utama.
(7) Dalam hal dipandang perlu, selain satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Kode Etik dapat melibatkan satuan kerja lainnya.
(8) Satuan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bukan merupakan satuan kerja dimana dugaan pelanggaran Kode Etik terjadi.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, SERTA KEWAJIBAN MKKE DAN TIM KODE ETIK

Pasal 13
(1)  MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), MKKE berwenang untuk:
a.  membentuk Tim Kode Etik;
b.  memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada:
1.  Pelapor/Pengadu;
2.  Terlapor/Teradu;
3.  Saksi; dan
4.  Ahli;
c.  memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disahkan dalam Sidang BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK; dan
d.  menetapkan jenis sanksi Kode Etik.

Pasal 15
Tim Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
a.  meneliti kejelasan:
1.  identitas Pelapor/Pengadu;
2.  identitas Terlapor/Teradu; dan
3.  kasus yang dilaporkan atau diadukan;
b.  menguraikan posisi kasus tentang dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan atau pengaduan;
c.  meneliti dan melengkapi bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan penugasan MKKE; dan
d.  menyusun dan melaporkan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik kepada MKKE melalui Panitera.

Pasal 16
(1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Kode Etik berwenang untuk meminta keterangan dan/atau data kepada:
a.  Pelapor/Pengadu;
b.  Terlapor/Teradu; dan
c.  Saksi.
(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kode Etik bertanggung jawab kepada MKKE.

Pasal 17
Pihak yang diminta keterangan dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 ayat (1) wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh MKKE dan/atau Tim Kode Etik.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota MKKE atau Tim Kode Etik berkewajiban untuk:
a.  merahasiakan:
1.  identitas Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu, dan Saksi kepada siapapun; dan
2.  informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota MKKE atau Tim Kode Etik; dan
b. mengundurkan diri dari pemeriksaan atau penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik jika terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan atau penelitian tersebut.

BAB IV
PANITERA MKKE

Pasal 19
(1)  Panitera ex officio dijabat oleh Inspektur Utama.
(2) Dalam hal Inspektur Utama berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, MKKE menunjuk Inspektur Penegakan Integritas sebagai Panitera Pengganti untuk melaksanakan tugas-tugas Panitera.

Pasal 20
(1)  Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi:
a.  menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
b.  menatausahakan laporan atau pengaduan dan bukti awal yang diajukan;
c.  menyampaikan surat panggilan sidang MKKE kepada para pihak;
d.  mempersiapkan persidangan MKKE;
e.  membuat Berita Acara Persidangan MKKE;
f.   membuat risalah rapat MKKE;
g.  menyiapkan konsep Putusan MKKE;
h.  menyampaikan Putusan MKKE kepada Sidang BPK; dan
i. menyampaikan Putusan MKKE yang telah disahkan oleh Sidang BPK kepada Pelapor/Pengadu, dan Terlapor/Teradu.
(2)  Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera dibantu oleh Sekretariat Panitera yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
(3)  Panitera bertanggung jawab kepada MKKE.
(4) Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Ketua MKKE atau Ketua Sementara MKKE dan Panitera.
(5)  Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh Panitera.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Laporan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 21
(1)  Laporan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara:
a. Full disclosure yaitu Pelapor bersedia mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui dalam rangka tindak lanjut pelaporan; atau
b. Anonymous yaitu Pelapor tidak mengungkapkan identitas laporan disertai dengan data yang cukup untuk ditindaklanjuti.
(2)  Pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara Full disclosure.
(3)  Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan:
a.  Terlapor/Teradu;
b.  perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik;
c.  kapan perbuatan tersebut dilakukan;
d.  di mana perbuatan tersebut dilakukan; dan
e.  bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
(4)  Dalam hal identitas Pelapor tanpa nama maka dalam laporan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang disusun oleh Tim Kode Etik, identitas Pelapor disebutkan tanpa nama.
(5) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterima oleh BPK dan Pelaksana BPK wajib diteruskan kepada Panitera untuk diberi nomor registrasi perkara.

Pasal 22
Panitera menyampaikan Laporan atau Pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Ketua MKKE paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Laporan atau Pengaduan diterima oleh Panitera.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 23
(1)  MKKE menetapkan waktu Sidang MKKE guna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
(2)  Sidang MKKE diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dari Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf d.
(3) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor/Pengadu serta Terlapor/Teradu untuk hadir dalam persidangan MKKE.
(4)  Surat Panggilan harus sudah diterima oleh Pelapor/Pengadu dan Terlapor/Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Sidang MKKE dilaksanakan.
(5)  Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 24
(1)  Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam Sidang MKKE dan bersifat tertutup.
(2)  Pemeriksaan terhadap Pelapor/Pengadu dan Terlapor/Teradu dilakukan dalam waktu yang berbeda.
(3)  Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan ditempat kedudukan MKKE.

Pasal 25
(1)  Dalam rangka pemeriksaan, alat bukti yang sah meliputi:
a.  surat;
b.  keterangan Saksi;
c.  data atau informasi;
d.  keterangan Ahli;
e.  keterangan Pelapor/Pengadu; dan
f.   keterangan Terlapor/Teradu.
(2) Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan/atau pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota MKKE.
(3)  Sumpah atau Janji untuk Pelapor/Pengadu, berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji sebagai Pelapor/Pengadu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.
(4)  Sumpah atau Janji untuk Terlapor/Teradu, berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji sebagai Terlapor/Teradu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.
(5)  Sumpah atau Janji untuk Saksi, berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.
(6)  Sumpah atau Janji untuk Ahli, berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah”....diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 26
Terlapor/Teraduwajib hadir dalam Sidang MKKE dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain.

Pasal 27
(1)  Terlapor/Teradu berhak untuk melakukan pembelaan diri.
(2)  Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor/Teradu berhak untuk mengajukan alat bukti yang sah.

Pasal 28
(1) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir pada waktu sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, MKKE menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
(2)  Panitera menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
(3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diterima oleh yang Terlapor/Teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu sidang.
(4)  Dalam hal Terlapor/Teradu tetap tidak menghadiri sidang berikutnya maka Panitera menyampaikan surat panggilan ketiga.
(5)  Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah diterima oleh Terlapor/Teradu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum waktu sidang.
(6) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir untuk ketiga kalinya tanpa alasan yang patut dan wajar, MKKE dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang Terlapor/Teradu.

Pasal 29
(1)  Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua MKKE berkewajiban:
a.  memimpin Sidang MKKE;
b.  menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; dan
c.  mengatur Anggota MKKE untuk mengajukan pertanyaan kepada:
1.  Pelapor/Pengadu;
2.  Terlapor/Teradu;
3.  Saksi; dan
4.  Ahli.
(2)  Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota MKKE dapat:
a.  mengajukan pertanyaan kepada:
1.  Pelapor/Pengadu;
2.  Terlapor/Teradu;
3.  Saksi; dan
4.  Ahli,
untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
b.  mengajukan saran kepada Ketua MKKE baik diminta maupun tidak.

BAB VI
PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 30
(1)  MKKE mengambil Putusan dalam Sidang MKKE berdasarkan hasil pemeriksaan MKKE.
(2) Pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri dan disetujui oleh 4 (empat) orang Anggota MKKE.
(3) Anggota MKKE yang membawahi Pemeriksa yang diduga melanggar Kode Etik tidak diikutsertakan dalam pengambilan Putusan.
(4) Pengambilan Putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31
(1)  Isi Putusan MKKE dapat berupa:
a.  menyatakan bahwa Terlapor/Teradu terbukti melanggar Kode Etik; atau
b.  menyatakan bahwa Terlapor/Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik.
(2)  Putusan MKKE dibacakan dalam Sidang MKKE yang dihadiri Terlapor/Teradu.
(3)  Dalam hal Terlapor/Teradu tidak menghadiri Sidang MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKKE menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
(4) Dalam hal Terlapor/Teradu tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, Putusan MKKE dibacakan dalam Sidang MKKE tanpa kehadiran yang Terlapor/Teradu.

Pasal 32
(1) Putusan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota MKKE, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3).
(2) Format Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
(3)  Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang BPK setelah dibacakan dalam Sidang MKKE.

Pasal 33
Putusan MKKE dapat diunggah dalam sistem jaringan intranet BPK.

Pasal 34
(1) Dalam hal MKKE menyatakan bahwa Terlapor/Teradu terbukti melanggar Kode Etik, MKKE menetapkan jenis sanksi Kode Etik.
(2) Dalam hal MKKE menyatakan bahwa Terlapor/Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, MKKE menetapkan Putusan tidak terbukti.
(3)  Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.
(4)  Putusan MKKE yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh BPK dalam Sidang BPK.
(5)  Sidang BPK yang mengesahkan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri dan disahkan oleh paling sedikit 6 (enam) orang Anggota BPK.
(6)  Putusan MKKE yang telah disahkan dalam Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk Salinan dan Petikan.
(7) Dalam hal Terlapor/Teradu Anggota BPK, Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan.
(8) Dalam hal Terlapor/Teradu Anggota BPK dan terbukti melanggar Kode Etik dengan jenis sanksi Kode Etik pemberhentian dari keanggotaannya, MKKE menyampaikan Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Badan agar diusulkan kepada Presiden untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Anggota BPK tersebut.
(9)  Dalam hal Terlapor/Teradu Pemeriksa, Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 35
Panitera mencatat Putusan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam Buku Registrasi Putusan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku:
a. dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan BPK ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku berdasarkan Peraturan BPK ini; dan
b. dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik sebelum berlakunya Peraturan BPK ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku Peraturan BPK ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

ttd.

HARRY AZHAR AZIS


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY