Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5904
KEUANGAN BPK. Kode Etik. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 143).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


I.   UMUM
BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme sebagai Kode Etik BPK yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang diarahkan kepada terwujudnya BPK dan Pemeriksa yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
Kode Etik bukan bersifat normatif, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. Dalam pelaksanaannya, tidak terbatas pada kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan BPK ini.
Adapun yang menjadi sasaran dalam menerapkan nilai-nilai dasar:
1. menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar dan pedoman pemeriksaan;
2. memperbaiki persepsi, pola pikir, dan, perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan sekaligus untuk mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui forum-forum profesional, agar lebih peka, kreatif, dan dinamis untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan; dan
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK dan hasil pemeriksaannya.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota BPK dan hubungan mereka dengan hal-hal kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya cenderung mengarah mengabaikan profesionalitas. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepentingan tersebut yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansial langsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan finansial, publisitas, atau pengaruh politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kegiatan politik praktis” adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain dan/atau dengan menggunakan fasilitas negara;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
d. mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
e. memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu dengan cara lisan atau tulisan baik melalui media cetak maupun elektronik.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “asistensi dan jasa konsultasi” adalah memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa, seperti membantu menyusun dan/atau mereview laporan keuangan, sistem administrasi keuangan/barang, prosedur operasi standar, dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.