Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2016
KEUANGAN BPK. Tata Kerja. Pencabutan.



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memerlukan tata kerja;
b. bahwa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat:   1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Menetapkan:   PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.  Ketua adalah Ketua BPK.
3.  Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPK.
4.  Anggota adalah Anggota BPK.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
7. Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Sidang BPK adalah pertemuan Anggota secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang Pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan keputusan BPK.
9. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
10. Entitas adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
11. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
12. Pendapat BPK yang selanjutnya disebut Pendapat adalah penilaian, kesimpulan dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pertimbangan adalah penilaian BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah, penyelesaian kerugian negara, serta hal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a.  tugas dan wewenang;
b.  susunan BPK dan Pelaksana BPK;
c.  hubungan kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota;
d.  hubungan kerja antara BPK dan pelaksana BPK;
e.  hubungan kerja antara BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
f.   hubungan kerja antara BPK dan Majelis Kehormatan Kode Etik;
g.  hubungan antara BPK dan pemangku kepentingan;
h.  pemantauan dan penyelesaian kerugian negara;
i.   penyusunan standar pemeriksaan;
j.   pemberian pendapat, pertimbangan, dan keterangan ahli; dan
k.  akuntabilitas.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(2) BPK menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
(3) BPK menyerahkan pula laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan badan/lembaga lain yang diperiksa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang untuk:
a. menentukan objek Pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan Pemeriksaan, menentukan waktu dan metode Pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan Pemeriksaan;
b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
c. melakukan Pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta Pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
d. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
e. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari Entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau Entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaannya;
f.   melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
g.  memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu Pemeriksaan; dan
h. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada Lembaga Perwakilan dalam Hasil Pemeriksaan semester.

Pasal 5

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang:
a. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
b. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
c.  menetapkan Kode Etik Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d.  membina jabatan fungsional Pemeriksa;
e.  memberi Pertimbangan atas SAP;
f.   memberi Pertimbangan atas rancangan SPIP Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
g. memberikan Pendapat mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 6

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang:
a. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
b.  melakukan pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
c. memberikan Pertimbangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
d.  memberikan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah;
e.  memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan tentang kerugian keuangan negara/daerah; dan
f.   menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

BAB III
SUSUNAN BPK DAN PELAKSANA BPK

Bagian Kesatu
Susunan BPK

Pasal 7

(1)  BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.
(2)  Susunan BPK terdiri atas:
a.  Ketua merangkap Anggota;
b.  Wakil Ketua merangkap Anggota;
c.  Anggota I;
d.  Anggota II;
e.  Anggota III;
f.   Anggota IV;
g.  Anggota V;
h.  Anggota VI; dan
i.   Anggota VII.
(3)  Pimpinan BPK terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
Pasal 8

Penempatan Anggota untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang BPK dan ditetapkan dengan Keputusan BPK.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Pasal 9

(1)  Pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ditetapkan dalam Sidang BPK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPK.

Pasal 10

(1)  Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK.
(2) Pelaksana BPK terdiri dari:
a.  Sekretariat Jenderal;
b.  Unit pelaksana tugas Pemeriksaan;
c.  Unit pelaksana tugas penunjang;
d.  BPK Perwakilan;
e.  Pemeriksa; dan
f.   Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Pelaksana BPK diatur dengan Keputusan BPK.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA
ANTARA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 11

(1)  Keputusan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dilakukan melalui Sidang BPK.
(2)  Sidang BPK dihadiri oleh paling sedikit 6 (enam) orang Anggota.
(3)  Sidang BPK dapat dihadiri oleh Pelaksana BPK dan/atau pihak lain untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
Pasal 12

(1)  Sidang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipimpin oleh Ketua.
(2)  Dalam hal Ketua tidak dapat menghadiri, Sidang BPK dipimpin oleh Wakil Ketua.
(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat menghadiri, Sidang BPK dipimpin oleh Anggota tertua yang menghadiri Sidang BPK.

Pasal 13

(1)  Pengambilan keputusan dalam Sidang BPK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
(2)  Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
(3)  Keputusan Sidang BPK dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Anggota yang hadir.
(4)  Seluruh Anggota wajib melaksanakan keputusan Sidang BPK.
Pasal 14

(1)  Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan diperlukan langkah-langkah yang cepat, Ketua dan/atau Wakil Ketua dapat mengambil langkah-langkah tanpa melalui Sidang BPK.
(2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua dan/atau Wakil Ketua mengomunikasikan melalui surat atau informasi elektronik kepada seluruh Anggota dan disetujui paling sedikit 6 (enam) Anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
(3)  Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang BPK berikutnya.
Bagian Kedua
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 15

Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 16

(1)  Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang BPK.
(2)  Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3)  Dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 17

(1)  Sidang BPK menetapkan Ketua dan Wakil Ketua terpilih.
(2) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dicatat dalam Berita Acara Sidang BPK yang ditandatangani oleh seluruh Anggota yang hadir dan dituangkan dalam Keputusan BPK.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK diatur dengan Peraturan BPK.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Pasal 19

(1)  Ketua/Wakil Ketua/Anggota melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua/Wakil Ketua/Anggota lain yang membidangi, Ketua/Wakil Ketua/Anggota yang bersangkutan berkoordinasi dengan Ketua/Wakil Ketua/Anggota yang membidangi.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud dibahas dalam Sidang BPK.

Pasal 20

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan sementara, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
a.  dalam hal Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua;
b.  dalam hal Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua;
c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua; atau
d. dalam hal Anggota berhalangan, Ketua atau Wakil Ketua berdasarkan usulan Anggota yang bersangkutan menunjuk Anggota lain untuk melaksanakan tugas dan wewenang Anggota yang berhalangan.
(2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.  menjalani masa cuti atau menderita sakit dan harus istirahat;
b.  melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri;
c. diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d.  tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya karena suatu hal; atau
e.  alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan tetap, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
a. dalam hal Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dalam hal Wakil Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua sampai dengan terpilihnya Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. dalam hal Anggota berhalangan tetap, pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya Anggota yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.  meninggal dunia;
b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.  telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.  telah berakhir masa jabatannya;
e.  sakit jasmani atau rohani secara terus menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g.  tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
h.  alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap informasi penting yang diterima Ketua/Wakil Ketua/Anggota dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK diinformasikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Pasal 23

(1)  Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dapat dibantu oleh tenaga ahli.
(2)  Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesi dan/atau akademisi.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua/Anggota.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Ketua/Wakil Ketua/Anggota terkait.
(5)  Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Sidang dan Rapat

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK melakukan sidang dan rapat yang terdiri dari:
a.  Sidang BPK;
b.  rapat pembinaan umum BPK;
c.  rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
d.  rapat pembinaan teknis BPK; dan
e.  rapat lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Pasal 25

Sidang BPK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK.

Pasal 26

(1)  Penyelenggaraan Sidang BPK dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
(2)  Sekretaris Jenderal menyusun dokumen Sidang BPK yang meliputi:
a.  kesepakatan Sidang BPK;
b.  resume Sidang BPK; dan
c.  risalah Sidang BPK.
(3)  Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Sidang BPK.

Pasal 27

(1) Rapat pembinaan umum BPK diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan strategis BPK di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, penunjang, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(2) Rapat pembinaan umum BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Pelaksana BPK.

Pasal 28

(1) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diselenggarakan untuk membahas tindak lanjut atas rekomendasasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan oleh Entitas.
(2) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dihadiri oleh Anggota yang membidangi, Pelaksana BPK terkait dan pimpinan Entitas.

Pasal 29

(1) Rapat pembinaan teknis BPK diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus di bidang Pemeriksaan, kesetjenan, atau penunjang.
(2) Rapat pembinaan teknis dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota, dan dihadiri oleh Pelaksana BPK terkait.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sidang dan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
BAB V
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK DAN PELAKSANA BPK

Bagian Kesatu
Perencanaan Strategis BPK

Pasal 31

(1) BPK menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK untuk periode 5 (lima) tahunan.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan strategis BPK bidang Pemeriksaan, kesetjenan, dan penunjang.
(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan.
(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Sidang BPK.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Renstra dan perencanaan tahunan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 32

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK menugaskan Pelaksana BPK.
(2) Pelimpahan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK kepada Pelaksana BPK ditetapkan dalam Keputusan BPK.
(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan pemeriksaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan atau Keputusan BPK.

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
(2) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPK.

Pasal 34

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
(2) Tata cara penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh BPK dan Pelaksana BPK diatur dalam pedoman pemeriksaan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 35

(1) BPK memutuskan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang perlu dibahas dalam Sidang BPK.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
b.  Hasil Pemeriksaan atas permintaan Lembaga Perwakilan;
c.  Hasil Pemeriksaan tematik;
d.  Hasil Pemeriksaan lain yang diputuskan dalam Sidang BPK.
(3) Pelaksana BPK terkait menyiapkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

(1) BPK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Lembaga Perwakilan.
(2) BPK menyampaikan pula Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota dan/atau pimpinan entitas.
(3) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua dan/atau Anggota, dan/atau Pelaksana BPK yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) BPK menyerahkan secara tertulis Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota yang ditunjuk.
(3) Penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pelaksana BPK yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana diatur dengan Keputusan BPK.

Pasal 38

(1) Dalam rangka diseminasi informasi, Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat disampaikan dalam sidang atau rapat BPK atas permintaan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota.
(2) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota yang membidangi dan/atau Pelaksana BPK yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Dukungan Pemeriksaan

Pasal 39

(1) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
(2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Pelaksana BPK.
(3) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dalam Hasil Pemeriksaan semester.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diatur dengan Keputusan BPK.

Pasal 40

(1) BPK melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan evaluasi atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana BPK.
(3) Hasil evaluasi atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi atas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik diatur dengan Keputusan BPK.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya

Pasal 41

(1) BPK menetapkan kebijakan terkait sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris Jenderal mengelola sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPK.

Bagian Kelima
Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pasal 42

(1) BPK melakukan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa.
(2) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa diatur dengan Peraturan BPK.

Bagian Keenam
Peraturan BPK dan Naskah Dinas

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dapat menetapkan Peraturan BPK dan naskah dinas.
(2) Pelaksanaan penyusunan Peraturan BPK dan naskah dinas dilakukan oleh Pelaksana BPK.
(3) Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan BPK dan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPK.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK DAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 44

(1) BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
(2) Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuntutan Perbendaharaan diatur dengan Keputusan BPK.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK DAN
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 45

(1) BPK berwenang menetapkan Kode Etik Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(2) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan MKKE diatur dengan Peraturan BPK.

BAB VIII
HUBUNGAN ANTARA BPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Pertama
Hubungan Antar lembaga

Pasal 46

(1) BPK menjalin hubungan dengan lembaga atau badan lain di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
(2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme BPK.
(3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
(4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.
(5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Hubungan Internasional

Pasal 47

(1) BPK dapat melakukan hubungan internasional yang meliputi:
a.  hubungan dengan organisasi lembaga pemeriksa internasional;
b.  hubungan dengan lembaga pemeriksa negara lain;
c.  hubungan dengan lembaga internasional; dan
d.  hubungan internasional lainnya.
(2) Hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manfaat yang diperoleh BPK dan dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
(3) Dalam melakukan hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
(4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.

Pasal 48

(1) BPK dan/atau Pelaksana BPK dapat mengikuti kegiatan internasional lainnya berdasarkan manfaat yang diperoleh BPK.
(2) Kegiatan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Pasal 49

(1) Pelaksanaan hubungan internasional dan kegiatan internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
(2) Mekanisme pelaksanaan hubungan internasional dan kegiatan internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Hubungan dengan Masyarakat dan Media Massa

Pasal 50

(1) BPK mengelola informasi dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
(2) Informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 51

(1) BPK dapat menjalin hubungan dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi profesi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
(2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme BPK.
(3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
(4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.
(5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 52

(1) BPK dapat menjalin hubungan dengan media massa dalam rangka pemberian keterangan dan/atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
(2) Keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan/atau Pelaksana BPK yang ditunjuk.
(3) Pemberian keterangan terkait Hasil Pemeriksaan dapat dilakukan setelah Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Lembaga Perwakilan.
(4) Hubungan BPK dengan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pemantauan Kerugian Negara

Pasal 53

(1) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah diatur dengan Keputusan BPK.

Bagian Kedua
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan
Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara

Pasal 54

(1) BPK dapat memberikan Pertimbangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota/ Pelaksana BPK yang ditunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.

Pasal 55

(1) BPK dapat memberikan rekomendasi penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/daerah yang berupa tuntutan ganti rugi dari pembukuan setelah piutang dimaksud ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota/ Pelaksana BPK yang ditunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.

BAB X
PENYUSUNAN STANDAR PEMERIKSAAN

Pasal 56

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara.
(2) Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPK.

BAB XI
PEMBERIAN PENDAPAT, PERTIMBANGAN,
DAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu
Pemberian Pendapat

Pasal 57

(1) BPK dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan inisiatif BPK atau permintaan pihak di luar BPK.
(3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak terkait setelah mendapat persetujuan BPK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian Pendapat diatur dengan Keputusan BPK.

Bagian Kedua
Pertimbangan SAP

Pasal 58

(1)  BPK berwenang memberi Pertimbangan atas SAP.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat persetujuan BPK.

Bagian Ketiga
Pertimbangan SPIP

Pasal 59

(1)  BPK berwenang memberi Pertimbangan atas rancangan SPIP Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat persetujuan BPK.

Bagian Keempat
Pertimbangan Lain

Pasal 60

BPK dapat memberikan Pertimbangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 61

(1) BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah.
(2) Pelaksanaan pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota/Pelaksana BPK yang ditunjuk/tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keterangan ahli diatur dengan Peraturan BPK.

BAB XII
AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu
Keuangan

Pasal 62

(1) BPK menyusun laporan keuangan tahunan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaksana BPK.

Bagian Kedua
Kinerja

Pasal 63

(1) BPK menyusun dan menetapkan laporan kinerja semesteran dan tahunan.
(2) Laporan kinerja memuat informasi tentang rencana dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan BPK.
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan yang disampaikan dari unit kerja di lingkungan Pelaksana BPK secara berjenjang.
(4) Laporan kinerja menjadi bahan evaluasi kinerja BPK dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya.

Bagian Ketiga
Sistem Pengendalian

Pasal 64

(1) Untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK menyelenggarakan sistem pengendalian mutu.
(2) Sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.
(3) BPK menindaklanjuti hasil telaahan badan pemeriksa keuangan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaksana BPK.

Pasal 65

(1) BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 66

(1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan BPK, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan BPK.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Semua Peraturan BPK dan Keputusan BPK yang sudah ada sebelum Peraturan BPK ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Surat Keputusan BPK Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY