Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5882
SOSIAL. Perlindungan Anak. Perubahan(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



I.   UMUM
Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.
Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
Yang dimaksud dengan “aparat yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, duh tubuh, dan luka, misalnya, HIV/Aids, Neisseria gonorhoe, dan Sifilis.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 81A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 82A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.