Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5870
KESEJAHTERAAN. Nelayan. Pembudi Daya Ikan. Petambak Garam. Perlindungan. Pemberdayaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68).




PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM


I.   UMUM
Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan Pergaraman.
Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.
Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.
Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.
Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “teknologi semi-intensif” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:
a.  Ikan bersirip (pisces);
b.  udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
c.  kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
d.  ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
e.  tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
f.   kodok dan sebangsanya (amphibia);
g.  buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
h.  paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
i.   rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
j.   biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas,
semuanya termasuk bagian-bagiannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman secara optimal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”instalasi penanganan limbah” adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”jalan distribusi” adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan petambak garam dan jalan umum.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kolam penampung air” adalah kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar pembuatan garam lebih cepat dilakukan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.
Huruf d
Yang dimakud dengan ”geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.
Huruf b
Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.
Huruf c
Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.
Huruf d
Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.
Huruf e
Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan show case.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Alat angkut sederhana seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”alat iodisasi” adalah alat untuk menambahkan senyawa iodium dalam garam.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengaturan dalam Peraturan Presiden mencantumkan batasan pemberian subsidi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, serta batasan Nelayan penerima subsidi.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Ikan, sedangkan bagi Petambak Garam melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Garam.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”pengendalian kualitas lingkungan pengolahan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:
1)  menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (cold storage), gudang penyimpan, dan mesin pembeku;
2)  menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3)  menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpan.
Penyimpanan Komoditas Pergaraman berfungsi untuk menyimpan Garam sebelum dipasarkan.
Huruf b
Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:
1)  mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
2)  mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
3)  mengangkut bahan dan alat produksi.
Transportasi Komoditas Pergaraman antara lain berfungsi untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpan, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.
Huruf c
Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:
1)  mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
2)  mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.
Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah Setiap Orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyewa tambak Garam” adalah Setiap Orang yang menguasai tambak Garam milik orang lain berdasarkan perjanjian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 34
Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam diperuntukkan pada Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan “standar mutu wajib” adalah standar nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pelatihan navigasi berlayar.
Huruf b
Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
Huruf c
Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha.
Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
Ayat (3)
Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukan melalui studi banding.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayakan usaha bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi:
1.  kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2.  kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan; dan
3.  kegiatan penanganan Garam setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Usaha Pergaraman.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat antara lain pranata sosial yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat seperti Panglima Laot di Aceh dan Sasi di Maluku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Huruf a
Dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan, bunga kredit yang terjangkau, dan/atau bagi hasil yang menguntungkan sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara lain:
1. angel investor merupakan Setiap Orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; dan
2. filantropis merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.