Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5836
AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia. Republik Polandia. Bidang Pertahanan. Kerja Sama. Persetujuan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10).



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-
OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
)


I.   UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Menteri Pertahanan kedua negara telah menandatangani Deklarasi Bersama pada tanggal 24 Februari 2004 di Jakarta yang menyatakan keinginan untuk membentuk kerja sama di bidang pertahanan.
Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.
Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:
1.  Lingkup kerja sama, meliputi:
a.  pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
b.  kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;
c.  pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;
d.  pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;
e.  kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus;
f.   kerja sama di bidang teknologi pertahanan;
g. persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata, serta peralatan; dan
h.  aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.
2.  Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan tersebut secara efektif.
3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.