Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 189, 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Majelis Kehormatan Kode Etik. Penyelenggaraan. Perubahan.


PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
b.  bahwa untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas Majelis Kehormatan Kode Etik (Majelis Kehormatan) dan Tim Kode Etik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Majelis Kehormatan dan Tim Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;

Mengingat :  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1)Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
a. 2 (dua) orang Anggota BPK;
b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur Profesi.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:
a. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama, serta Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV:
Ketua:salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota:5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon I, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi.
b. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda, serta Pelaksana BPK nonstruktural:
Ketua: salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota: 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi.
(2) Anggota Tim Kode Etik yang berasal dari unsur Profesi dan Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HADI POERNOMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN