Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 92, 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat:     1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
3. Pejabat yang bertanggung jawab adalah Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota atau pimpinan lembaga yang mengelola keuangan negara.
4. Pejabat yang diperiksa adalah pejabat pelaksana yang mendapatkan pelimpahan tugas dari pejabat yang bertanggung jawab.
5. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
6. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
7. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
8. Dokumen keuangan negara yang selanjutnya disebut dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
9. Auditorat Utama Keuangan Negara adalah unit kerja eselon I di lingkungan BPK yang merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK yang dipimpin oleh seorang Auditor Utama.
10. Perwakilan BPK adalah unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di setiap provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pasal 2
(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
(3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pasal 3
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
(2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4
(1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.
(2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pejabat kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari BPK.

Pasal 5
(1) Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
2) pejabat menjadi terpidana; atau
3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
2) perubahan regulasi.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

BAB IV
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pasal 6
(1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
(2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara/Perwakilan BPK yang bersangkutan.
(3) Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
(5) Hasil penelaahan dituangkan dalam Resume Pemantauan Tindak Lanjut.

Pasal 7
(1) Resume Pemantauan Tindak Lanjut untuk tingkat Pusat ditandatangani oleh Auditor Utama dan di tingkat Perwakilan BPK ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.
(2) Penyampaian Resume Pemantauan Tindak Lanjut kepada Pejabat dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

Pasal 8
(1) Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai.
(2) Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK.
(3) Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat.

Pasal 9
(1) Pembahasan dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat di Kantor BPK.
(2) Pembahasan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat.
(3) Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dan Pejabat dengan dilampiri Resume Pembahasan.
(4) Berita Acara dan Resume Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut.
(5) Pejabat melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
(6) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pembahasan ditandatangani.
(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada Pejabat, rekomendasi tetap tidak ditindaklanjuti, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 10
Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11
(1) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut berupa Resume Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Resume Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dihimpun dalam Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
(2) Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan disampaikan oleh Auditor Utama kepada Anggota BPK untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Pasal 12
(1) Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimuat sebagai bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.
(2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut ditatausahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

Pasal 13
Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan oleh BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diatur dengan Keputusan BPK .

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan ini, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
KETUA,

HADI POERNOMO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR