Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 91, 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Mengingat:       Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
(1) Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.
(2) Susunan Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
a. Ketua merangkap Anggota;
b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. Anggota I;
d. Anggota II;
e. Anggota III;
f. Anggota IV;
g. Anggota V;
h. Anggota VI; dan
i. Anggota VII.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2
Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3
Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
b. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum; dan
c. hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4
Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
a. pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretariat Jenderal, dan
b. penanganan kerugian negara.

Pasal 5
Tugas dan wewenang Anggota I meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Pasal 6
Tugas dan wewenang Anggota II meliputi:
a. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, dan
b. pemeriksaan investigatif.

Pasal 7
Tugas dan wewenang Anggota III meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.

Pasal 8
Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Pasal 9
Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Pasal 10
Tugas dan wewenang Anggota VI meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Pasal 11
Tugas dan wewenang Anggota VII meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 12
Rincian pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13
(1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14
Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 28/K/I-VIII.3/5/2007 tentang Bidang Tugas Pembinaan Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/K/I-XIII.2/4/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Juli 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HADI POERNOMO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR