Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5579
ADMINISTRASI. Sumber Daya Manusia. Metereologi. Klimatologi. Geofisika. Pengembangan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


I.   UMUM

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk dapat menjalankan peran informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Menyadari hal tersebut maka untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu mengatur Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di dalam penerapannya harus senantiasa diselenggarakan dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sektor pembangunan lainnya, dan seluruh pemangku kepentingan di dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib memiliki dan harus menjaga kompetensinya selama yang bersangkutan masih menjalankan profesinya di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam hal ini, peranan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sangat penting dan menentukan, sehingga setiap lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dituntut untuk memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga harus dilakukan secara terpadu, efektif dan efisien serta senantiasa menjaga keserasian dengan kebutuhan nyata di dunia kerja.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimulai dari kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sertifikat kompetensi, serta pembinaan.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika” adalah pedoman strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perencanaan sumber daya manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika” adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebutuhan organisasi” adalah kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi untuk penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kesempatan kerja” adalah penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan “penyelenggara Pendidikan Nonformal” antara lain Badan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan NonFormal di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengamatan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta pelayanan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi keahlian” adalah sertifikat yang diberikan untuk kegiatan kalibrasi.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah penerbitan sertifikat kompetensi oleh Kepala Badan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.