Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5550
EKONOMI. Wilayah. Kawasan Ekonomi. Khusus. Tanjung Api-Api. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API


I.   UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Tanjung Api-Api memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi wilayah Tanjung Api-Api adalah berada di sekitar wilayah penghasil karet terbesar di Indonesia dan penghasil kelapa sawit utama nasional, berdekatan dengan sumber daya alam gas bumi dan batu bara, serta memiliki akses utama Sumatera bagian selatan ke Alur Laut Kepulauan Indonesia I.

Keunggulan geostrategis wilayah Tanjung Api-Api adalah menjadi pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan karet, kelapa sawit, dan batu bara yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah diajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.