Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2014
PEMERINTAHAN. Wilayah. Nasional. Rencana Tata Ruang. Peta.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG
KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;
Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.  Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.  Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3.  Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.  Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5.  Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6.  Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7.  Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
8.  Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9.  Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Borobudur adalah Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri atas Subkawasan Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592.
10.  Subkawasan Pelestarian 1 yang selanjutnya disebut SP-1 adalah Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya.
11.  Subkawasan Pelestarian 2 yang selanjutnya disebut SP-2 adalah kawasan penyangga Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs yang belum tergali yang diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya yang belum tergali dan kelayakan pandang.
12.  Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarPusat Kegiatan Nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
13.  Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarPusat Kegiatan Wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
14.  Jaringan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, Pusat Kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarPusat Kegiatan Lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
15.  Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kegiatan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
16.  Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17.  Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18.  Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
19.  Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
20.  Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21.  Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruhlantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22.  Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23.  Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24.  Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
25.  Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
26.  Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
30.  Bupati adalah Bupati Magelang dan Bupati Kulon Progo.
31.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 2
Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
a.  peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Borobudur;
b.  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Borobudur;
c.  rencana struktur ruang Kawasan Borobudur;
d.  rencana pola ruang Kawasan Borobudur;
e.  arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur;
f.  arahan pengendalian pemanfatan ruang Kawasan Borobudur;
g.  pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
h.  peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur
Pasal 3
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin kelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Pasal 4
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berfungsi sebagai pedoman untuk:
a.  penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Borobudur;
b.  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur;
c.  perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Borobudur;
d.  penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Borobudur;
e.  pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
f.  perwujudan keterpaduan pembangunan dan pelestarian kawasan serta menjamin terwujudnya tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas.

Bagian Keempat
Cakupan Kawasan Borobudur
Pasal 5
(1)  Cakupan Kawasan Borobudur ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a.  perlindungan situs Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut;
b.  sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali; dan
c.  pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur.
(2)  Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SP-1 dan SP-2.
(3)  Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk dalam SP-1 merupakan bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
a.  Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid; dan
b.  Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur.
(4)  Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk dalam SP-2:
a.  berada dalam lingkaran dengan batas koordinat terluar:
1.  A1 412.163,24 Meridian Timur, 9.164.071,51 Meridian Utara;
2.  A2 408.670,73 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;
3.  A3 407.083,23 Meridian Timur, 9.158.977,19 Meridian Utara;
4.  A4 408.631,05 Meridian Timur, 9.155.445,00 Meridian Utara;
5.  A5 412.163,24 Meridian Timur, 9.153.936,87 Meridian Utara;
6.  A6 415.854,19 Meridian Timur, 9.155.405,31 Meridian Utara;
7.  A7 417.203,56 Meridian Timur, 9.158.897,82 Meridian Utara; dan
8.  A8 415.695,44 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;
b.  merupakan bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1.  Desa Wringin Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus, Desa Karangrejo, sebagian Desa Ngadiharjo, Desa Karanganyar, sebagian Desa Giripurno, Desa Giritengah, Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, Desa Majaksingi, Desa Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian Desa Sambeng, dan sebagian Desa Kenalan di Kecamatan Borobudur;
2.  Kelurahan Sawitan, Desa Progowati, dan sebagian Desa Rambeanak di Kecamatan Mungkid;
3.  Desa Deyangan, sebagian Desa Pasuruhan, sebagian Desa Donorojo, dan sebagian Desa Kalinegoro di Kecamatan Mertoyudan;
4.  sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di Kecamatan Tempuran; dan
5.  sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan;
c.  merupakan bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
1.  sebagian Desa Sidoharjo dan sebagian Desa Gerbosari di Kecamatan Samigaluh; dan
2.  sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.
(5)  Cakupan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan delineasi berbentuk lingkaran dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(6)  Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif yang akan dirinci dalam rencana detail tata ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
KAWASAN BOROBUDUR
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Borobudur
Pasal 6
Penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan mewujudkan tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Borobudur
Pasal 7
Kebijakan penataan ruang Kawasan Borobudur meliputi:
a.  perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan
b.  peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Kawasan Borobudur
Pasal 8
(1)  Strategi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
a.  mempertahankan Kawasan Cagar Budaya dari kerusakan permanen akibat pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
b.  mencegah terjadinya alih fungsi lahan kawasan pertanian dan kawasan hutan;
c.  membatasi perkembangan kawasan terbangun perkotaan; dan
d.  membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang mengancam kerusakan Situs Cagar Budaya yang belum tergali, struktur geologi, dan bentang pandang.
(2)  Strategi untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara mengembangkan kelembagaan lintas wilayah dan lintas sektor serta peran Masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BOROBUDUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1)  Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  rencana sistem pusat permukiman; dan
b.  rencana sistem jaringan prasarana.

Pasal 10
Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Permukiman
Pasal 11
(1)  Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diarahkan pada terbentuknya hierarki dan fungsi kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo.
(2)  Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Kegiatan Lokal berupa Permukiman Borobudur dengan kegiatan utama pemerintahan kecamatan serta pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan.
(3)  Selain kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kegiatan lainnya dalam skala pelayanan kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 12
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
a.  sistem jaringan transportasi; dan
b.  sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 13
(1)  Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial Masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  sistem jaringan transportasi darat; dan
b.  sistem jaringan transportasi udara.
(3)  Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem jaringan jalan yang terdiri atas:
a.  jaringan jalan; dan
b.  lalu lintas dan angkutan jalan.
(4)  Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14
(1)  Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.  Jaringan Jalan Arteri Primer;
b.  Jaringan Jalan Kolektor Primer 2;
c.  Jaringan Jalan Lokal Primer; dan
d.  Jaringan Jalan Strategis Nasional.
(2)  Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan nasional Semarang-Yogyakarta.
(3)  Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  jalan Kembanglimus-Bumiharjo-Sawitan;
b.  jalan Sawitan-Deyangan-Pasuruhan;
c.  jalan Deyangan-Rambeanak-Paremono;
d.  jalan Sawitan-Mendut-Progowati-Adikarto-Tanjung; dan
e.  jalan Kembanglimus-Tegalarum.
(4)  Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.  jalan Ngaran Satu-Ngaran Dua;
b.  jalan Tuksongo-Tanjungsari-Karanganyar-Ngadiharjo;
c.  jalan Tuksongo-Ngargogondo-Candirejo;
d.  jalan Wanurejo-Candirejo;
e.  jalan Karangjati-Samberan-Kiringan;
f.  jalan Ngroto-Pasuruhan-Donorojo; dan
g.  jalan Janan-Kaliabon.
(5)  Jaringan Jalan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.  jalan Bojong-Ngrajek-Mendut;
b.  jalan pengalihan ruas lingkar Mendut;
c.  jalan Brojonalan-Kaliabon-Bogowanti Kidul-Kujon; dan
d.  jalan Wanurejo-Borobudur-Wringinputih-Kembanglimus.

Pasal 15
(1)  Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk kegiatan sosial Masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b.  terminal;
c.  sentral parkir khusus; dan
d.  fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 16
(1)  Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam mendukung kebutuhan angkutan massal di Kawasan Borobudur.
(2)  Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)  Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda di Kawasan Borobudur.
(2)  Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang tipe C yang berada di Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur.

Pasal 18
(1)  Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka menyediakan fasilitas parkir terpusat untuk kendaraan pengunjung ke kawasan situs candi sebagai tempat pergantian moda angkutan ke moda angkutan khusus situs candi di Kawasan Borobudur.
(2)  Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
a.  Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur; dan
b.  Dusun Ngrajek Satu dan Dusun Ngrajek Tiga, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid.

Pasal 19
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1)  Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi penerbangan dengan tetap menjamin tidak terganggunya Situs Cagar Budaya akibat suara supersonik di Kawasan Borobudur.
(2)  Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1)  Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Borobudur.
(2)  Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
(3)  Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai dan air tanah pada CAT.
(4)  Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a.  air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai Lintas Provinsi Progo-Opak-Serang yang meliputi Daerah Aliran Sungai Progo dan Sub Daerah Aliran Sungai Tangsi; dan
b.  air tanah pada CAT di CAT Magelang-Temanggung.
(5)  Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir.
(6)  Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi Tangsi di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, serta daerah irigasi lainnya sebagai penunjang.
(7)  Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)  Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai terutama pada:
a.  Sungai Progo; dan
b.  Sungai Elo.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BOROBUDUR
Pasal 22
(1)  Rencana pola ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Rencana pola ruang Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana peruntukan Kawasan Lindung berupa Kawasan Cagar Budaya pada SP-1 dan SP-2.

Pasal 23
Rencana pola ruang Kawasan Borobudur digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24
(1)  Kawasan Cagar Budaya pada SP-1 dan SP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:
a.  kawasan situs candi termasuk taman candi;
b.  kawasan taman wisata alam;
c.  kawasan resapan air;
d.  kawasan sempadan sungai;
e.  kawasan sekitar mata air;
f.  kawasan hutan rakyat;
g.  kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba; dan/atau
h.  kawasan peruntukan permukiman.
(2)  Dalam Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

Pasal 25
(1)  Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi situs Candi Borobudur, situs Candi Pawon, dan situs Candi Mendut.
(2)  Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
a.  situs Candi Borobudur yang berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur;
b.  situs Candi Pawon yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur; dan
c.  situs Candi Mendut yang berada di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid.

Pasal 26
Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:
a.  sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan Samigaluh; dan
b.  sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

Pasal 27
Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di sebagian Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 28
Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi:
a.  sempadan Sungai Elo;
b.  sempadan Sungai Progo;
c.  sempadan Sungai Sileng;
d.  sempadan Sungai Merawu;
e.  sempadan Sungai Tangsi;
f.  sempadan Sungai Setro;
g.  sempadan Sungai Pacet;
h.  sempadan Sungai Seprasung;
i.  sempadan Sungai Kujang;
j.  sempadan Sungai Kuning;
k.  sempadan Sungai Sunan;
l.  sempadan Sungai Kudal;
m.  sempadan Sungai Keong;
n.  sempadan Sungai Pabelan; dan
o.  sempadan Sungai Pundung.

Pasal 29
Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e berada di sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Paremono, dan sebagian Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 30
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f berada di sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, dan sebagian Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 31
Kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
a.  sebagian Desa Sumberarum dan sebagian Desa Ringinanom di Kecamatan Tempuran;
b.  sebagian Desa Deyangan, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Donorojo di Kecamatan Mertoyudan;
c.  sebagian Desa Bojong, sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa Rambeanak, sebagian Desa Progowati, dan sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;
d.  sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian Desa Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Karangrejo, sebagian Desa Kebonsari, sebagian Desa Kembanglimus, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa Wringinputih, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Tuksongo, dan sebagian Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur; dan
e.  sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan.

Pasal 32
(1)  Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h berupa kawasan permukiman perdesaan.
(2)  Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
a.  sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di Kecamatan Tempuran;
b.  sebagian Desa Donorojo, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan;
c.  sebagian Desa Bojong, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Rambeanak, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa Progowati, dan sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;
d.  sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan; dan
e.  sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian Desa Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Karangrejo, sebagian Desa Kebonsari, sebagian Desa Kembanglimus, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa Wringinputih, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Tuksongo, dan sebagian Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur.

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33
(1)  Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur merupakan acuan dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.
(2)  Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  indikasi program utama;
b.  indikasi sumber pendanaan;
c.  indikasi instansi pelaksana; dan
d.  indikasi waktu pelaksanaan.
(3)  Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.  program utama perwujudan struktur ruang; dan
b.  program utama perwujudan pola ruang.
(4)  Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)  Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau Masyarakat.
(6)  Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan, baik pusat maupun daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Borobudur, yang meliputi:
a.  tahap pertama pada periode tahun 2014;
b.  tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
c.  tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
d.  tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
e.  tahap kelima pada periode tahun 2030-2034.
(7)  Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN BOROBUDUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
(1)  Arahan pengendalian pemanfaaatan ruang Kawasan Borobudur digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.
(2)  Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  arahan Peraturan Zonasi;
b.  arahan perizinan;
c.  arahan insentif dan disinsentif; dan
d.  arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
Pasal 35
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.  arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1; dan
b.  arahan Peraturan Zonasi untuk SP-2.

Pasal 36
(1)  Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menetapkan rencana detail tata ruang kabupaten di Kawasan Borobudur.
(2)  Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(3)  Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan karakter dan sifat kegiatan pelestarian Kawasan Borobudur.
(4)  Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a.  pelestarian tingkat 1, dilakukan tanpa perubahan dan dengan mempertahankan obyek semula;
b.  pelestarian tingkat 2, dilakukan dengan perubahan sangat terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan yang tidak mengganggu fisik Situs Cagar Budaya dan ekosistem di sekitarnya; dan
c.  pelestarian tingkat 3, dilakukan dengan perubahan terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan yang tidak mengganggu fisik Situs Cagar Budaya dan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 37
(1)  Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat:
a.  arahan tema Peraturan Zonasi untuk setiap dusun;
b.  arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi jenis kegiatan yang diperbolehkan, jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
c.  arahan ketentuan pembangunan yang meliputi:
1.  arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang terdiri atas KDB, KLB, dan KDH;
2.  arahan ketentuan tata massa bangunan yang terdiri atas GSB, GSS, tinggi bangunan, dan tampilan bangunan;
3.  arahan ketentuan sarana dan prasarana minimal yang terdiri atas prasarana lain dan parkir; dan
4.  arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang bersyarat dan pemanfaatan ruang yang terbatas.
(2)  Jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas.
(3)  Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan yang tidak termasuk dalam jenis kegiatan yang diperbolehkan dan jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
(4)  Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara rinci dalam peta dengan skala 1 : 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 38
(1)  Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menyusun ketentuan umum Peraturan Zonasi dan Peraturan Zonasi.
(2)  Ketentuan umum Peraturan Zonasi dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a.  pengendalian bentang pandang;
b.  perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali;
c.  pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
d.  penataan bangunan dan lingkungan; dan
e.  pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya.
(3)  Pengendalian bentang pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu arah pandang dari kawasan situs candi termasuk taman candi ke arah Gunung Sindoro, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Perbukitan Menoreh, Gunung Ayamayam, Gunung Tidar, dan Gunung Sumbing, serta arah pandang di sepanjang Jalan Strategis Nasional.
(4)  Perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah perusakan benda arkeologis yang belum tergali pada kawasan taman wisata alam, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba, dan kawasan peruntukan permukiman.
(5)  Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pada kawasan peruntukan pertanian terutama sawah bekas danau purba.
(6)  Penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk mewujudkan keserasian antara pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan pelestarian kawasan.
(7)  Pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 39
(1)  Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2)  Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
(3)  Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 40
(1)  Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.
(2)  Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 41
(1)  Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
(2)  Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

BAB VII
PENGELOLAAN KAWASAN BOROBUDUR
Pasal 42
(1)  Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dilakukan pengelolaan Kawasan Borobudur.
(2)  Pengelolaan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, Bupati, dan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
KAWASAN BOROBUDUR
Pasal 43
(1)  Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur dilakukan untuk menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Peran Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
(1)  Sistem jaringan jalur kereta api, sistem jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi, dan pembangkit tenaga listrik hanya dapat dikembangkan di luar Kawasan Borobudur dalam rangka menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(2)  Sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan transmisi tenaga listrik, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase dapat dikembangkan di Kawasan Borobudur dengan tetap menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.
(3)  Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta Peraturan Zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta Peraturan Zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
(1)  Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
a.  izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.  izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
1.  untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
2.  untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
3.  untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.  pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
d.  pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1.  yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
2.  yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
e.  Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kawasan Borobudur ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut Peraturan Zonasi provinsi dan kabupaten di Kawasan Borobudur belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Borobudur sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
(1)  Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)  Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)  Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal:
a.  terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b.  terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Borobudur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
c.  apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

Pasal 48
Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta Peraturan Zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 49
Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang Kawasan Borobudur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 50
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN