Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2014
PEMERINTAHAN. Wilayah. Rencana Tata Ruang. Kepulauan Nusa Tenggara.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2.  Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3.  Kepulauan Nusa Tenggara adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut undang-undang pembentukannya.
4.  Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5.  Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6.  Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
7.  Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
8.  Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9.  Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
10.  Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11.  Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12.  Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
13.  Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14.  Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15.  Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
16.  Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
17.  Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18.  Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19.  Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20.  Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21.  Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi).
22.  Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
23.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.  Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Nusa Tenggara.
25.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan
Pasal 2
Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
a.  peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
b.  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
c.  rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
d.  strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
e.  arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
f.  arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
g.  koordinasi dan pengawasan; dan
h.  peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Pasal 3
(1)  Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.
(2)  Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a.  penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Nusa Tenggara;
b.  perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Nusa Tenggara;
c.  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Nusa Tenggara;
d.  penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Nusa Tenggara; dan
e.  penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Nusa Tenggara.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Pasal 5
Penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara bertujuan untuk mewujudkan:
a.  ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan;
b.  lumbung ternak nasional;
c.  pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
d.  Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Pasal 6
(1)  Kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.  pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia;
b.  pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku;
c.  pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi; dan
d.  pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana.
(2)  Strategi untuk pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk;
b.  mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
c.  meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil;
d.  mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung;
e.  melestarikan kawasan konservasi perairan serta mengembangkan prasarana penanda pada kawasan konservasi perairan;
f.  melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle);
g.  merehabilitasi kawasan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang yang telah mengalami degradasi;
h.  mengendalikan kegiatan budi daya laut yang mengancam habitat keanekaragaman hayati laut; dan
i.  mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alur pelayaran yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir.
(3)  Strategi untuk pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;
b.  mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; dan
c.  mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian.
(4)  Strategi untuk pengembangan prasarana penyediaan dan pemanfaatan air baku dengan pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.  mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil berpenghuni;
b.  mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
c.  mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan metode daur ulang air; dan
d.  mengembangkan prasarana pemanfaatan air baku dengan menggunakan teknologi hemat air pada Kawasan Budi Daya.
(5)  Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.  mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi; dan
b.  mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.

Pasal 7
(1)  Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ternak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a.  pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat; dan
b.  pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan.
(2)  Strategi untuk pengembangan kawasan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan kawasan budi daya peternakan;
b.  mengembangkan sentra pembibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal;
c.  mengembangkan sentra industri pakan ternak yang ramah lingkungan;
d.  mengembangkan sentra industri pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan yang ramah lingkungan; dan
e.  meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi peternakan dan kawasan perkotaan nasional.
(3)  Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
b.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan.

Pasal 8
(1)  Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a.  pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE);
b.  pengembangan kawasan minapolitan;
c.  pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan;
d.  pengembangan sentra pertanian tanaman pangan;
e.  pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan;
f.  pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi; dan
g.  pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara.
(2)  Strategi untuk pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pariwisata;
b.  mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional; dan
c.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata.
(3)  Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
b.  mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan
c.  mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan dan kelautan.
(4)  Strategi untuk pengembangan sentra hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berbasis hortikultura dan perkebunan; dan
b.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan.
(5)  Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.  mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan;
b.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan
c.  mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.
(6)  Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan produksi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
(7)  Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a.  mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
c.  mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(8)  Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a.  mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b.  mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara;
c.  mendorong pengembangan pelabuhan di sepanjang ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID untuk mendukung pelayaran internasional;
d.  mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan antarnegara;
e.  mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f.  mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
g.  mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan telekomunikasi.

Pasal 9
(1)  Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a.  percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
b.  pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.
(2)  Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
b.  mengembangkan kawasan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c.  mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3)  Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang);
b.  mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor; dan
c.  mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG
KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Pasal 10
(1)  Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara merupakan perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Nusa Tenggara yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2)  Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)  Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4)  Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Kepulauan Nusa Tenggara.

BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  sistem perkotaan nasional;
b.  sistem jaringan transportasi nasional;
c.  sistem jaringan energi nasional;
d.  sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e.  sistem jaringan sumber daya air.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  kawasan lindung nasional; dan
b.  Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1
Sistem Perkotaan Nasional
Pasal 12
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
1.  pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
2.  pusat penelitian dan pengembangan peternakan;
3.  pusat pengembangan pariwisata;
4.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
5.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
6.  pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan;
7.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
8.  pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
9.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan; dan
10.  pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
c.  mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
d.  mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
e.  mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN;
f.  mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
g.  mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung.
(2)  Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
b.  pusat penelitian dan pengembangan peternakan dilakukan di PKW Raba dan PKW Soe;
c.  pusat pengembangan pariwisata dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Raba, PKW Sumbawa Besar, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
d.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
e.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKW Waingapu;
f.  pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan dilakukan di PKN Kupang;
g.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Soe, PKW Kefamenanu, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
h.  pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Mataram;
i.  pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di PKW Ende; dan
j.  pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
1.  pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang; dan
2.  pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Ruteng, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua.
(3)  Pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
(4)  Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
b.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Mataram, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, dan PKSN Atambua;
c.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi;
d.  pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere;
e.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
f.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
g.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi; dan
h.  pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Waingapu, dan PKSN Kalabahi.
(5)  Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(6)  Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKW Waingapu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi.
(7)  Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Mataram dan PKW Praya.
(8)  Pengendalian perkembangan PKN, PKW, dan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Kupang, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Maumere, PKSN Kefamenanu, PKW Soe, dan PKSN Atambua.
(9)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Pasal 13
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  sistem jaringan transportasi darat;
b.  sistem jaringan transportasi laut; dan
c.  sistem jaringan transportasi udara.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  jaringan jalan nasional; dan
b.  jaringan transportasi penyeberangan.
(3)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  tatanan kepelabuhanan; dan
b.  alur pelayaran.
(4)  Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  tatanan kebandarudaraan; dan
b.  ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
b.  mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c.  mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d.  mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan; dan
e.  mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
(2)  Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terdiri atas:
1.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
a)  Lembar-Simpang Lembar-Gerung-Cakranegara;
b)  Ampenan - Selaparang - Rembiga - Dasan Cermen-Cakranegara; dan
c)  Cakranegara - Narmada - Mantang - Kopang - Masbagik -Rempung Pringgajaya - Labuhan Lombok - Labuhan Kayangan;
2.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a)  Gerung-Batas Kota Gerung (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani);
b)  Ampenan-Tanjung Karang-Dasan Cermen; dan
c)  Kopang-Praya;
b.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terdiri atas:
1.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Pelabuhan Teno - Simpang Negara-Simpang Terminal-Lope-Plampang-Santong – Empang – Labuhanhaji – Banggo - Simpang Banggo-Dompu-Sila-Talabiu-Sonco-Bima-Raba-Kumbe-Sape-Labuhan Bajo; dan
2.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
a)  Benete-Jereweh-Taliwang-Simpang Negara;
b)  Simpang Negara-Sumbawa Besar-Simpang Terminal; dan
c)  Sonco-Kumbe;
c.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terdiri atas:
1.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Labuan Bajo-Nggorang-Malwatar- Ruteng-Baelaing-Bajawa-Simpang Bajawa-Malanuza-Gako-Aegela-Ende-Detusoko-Wolowaru - Lianunu-Hepang-Maumere-Waepare-Waerunu-Larantuka; dan
2.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ruteng-Reo-Kendidi;
d.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1.  Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing; dan
2.  Mali-Simpang Mola;
e.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terdiri atas:
1.  jaringan arteri primer yang menghubungkan:
a)  Tenau-Kupang-Oesapa-Simpang Lapangan Terbang-Lapangan Terbang Eltari; dan
b)  Oesapa - Oesao - Oilmasi - Bokong - Batuputih - Soe - Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain;
2.  jalan kolektor primer yang menghubungkan Kefamenanu-Olefaub;
f.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Waekele-Radanata-Waitabula-Waikabubak-Praipaha-Waingapu.
(3)  Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang menghubungkan:
1.  Pemenang-Ampenan;
2.  Pemenang - Tanjung - Bayan - Medas - Dasan Beluk - Sanbelia -Labuhan Lombok;
3.  Gerung-Kuripan-Simpang Penujak-Praya;
4.  Kuta-Sengkol-Simpang Penujak; dan
5.  Lembar-Sekotong-Pelangan;
b.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang menghubungkan:
1.  Benete-Sejorong-Tonggo-Tetor-Emang-Lunyuk; dan
2.  Dompu-Hu’u;
c.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang menghubungkan:
1.  Nggorang-Kondo-Hita-Kendidi;
2.  Reo-Pota-Waikelambu-Riung-Danga-Aeramu-Kaburea-Nabe-Ronokolo-Maurole-Kotabaru-Koro-Magepanda-Maumere; dan
3.  Ronokolo-Detusoko;
d.  jaringan jalan di Pulau Adonara yang menghubungkan Wailebe-Waiwadan-Kolilanang-Simpang Sagu-Waiwuring;
e.  jaringan jalan di Pulau Lembata yang menghubungkan Lewoleba-Balauring;
f.  jaringan jalan di Pulau Pantar yang menghubungkan Baranusa-Kabir;
g.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang menghubungkan:
1.  Tenau-Simpang Lapangan Terbang;
2.  Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin; dan
3.  Oilmasi-Kukak-Sulamu;
h.  jaringan jalan di Pulau Rote yang menghubungkan Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun;
i.  jaringan jalan di Pulau Sabu yang menghubungkan Mesara-Seba-Bolow; dan
j.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang menghubungkan Waingapu-Melolo-Ngalu-Baing.
(4)  Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kupang dengan Bandar Udara Eltari dan Pelabuhan Tenau;
c.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok;
d.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Raba dengan Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
e.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Benete;
f.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Labuan Bajo dengan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo;
g.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Ende dengan Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
h.  jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, dan Bandar Udara Frans Seda;
i.  jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Soe dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari;
j.  jaringan arteri primer yang menghubungkan PKW Kefamenanu dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
k.  jaringan arteri primer yang menghubungkan PKSN Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen;
l.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombok;
m.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Benete;
n.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Kalabahi dengan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing;
o.  jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Waingapu dengan Pelabuhan Waingapu dan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda; dan
p.  jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombok.
(5)  Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
b.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
c.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
d.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
e.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan; dan
f.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan.
(6)  Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, jaringan jalan di Pulau Adonara, jaringan jalan di Pulau Lembata, jaringan jalan di Pulau Pantar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor, jaringan jalan di Pulau Rote, jaringan jalan di Pulau Sabu, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba.
(7)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 15
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
a.  mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b.  mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil; dan
c.  mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
(2)  Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1.  Kupang-Darwin (Negara Australia); dan
2.  Maritaing-Dili (Negara Timor Leste);
b.  lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara dengan provinsi di luar Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1.  Lembar-Padangbai yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2.  Senggigi (Pemenang)-Benoa;
3.  Bima-Takalar;
4.  Bima-Lamongan;
5.  Labuan Bajo-Jampea;
6.  Reo-Selayar;
7.  Marapokot-Pamatata yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
8.  Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
9.  Atapupu-Ilwaki;
10.  Atapupu-Wonrelli;
11.  Teluk Gurita-Kisar;
12.  Teluk Gurita-Ilwaki; dan
13.  Kalabahi-Kisar;
c.  lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Nusa Tenggara yang menghubungkan:
1.  Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2.  Sape-Pulau Komodo;
3.  Sape-Waingapu; dan
4.  Sape-Waikelo;
d.  lintas penyeberangan dalam provinsi yang menghubungkan:
1.  Lombok-Alas yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
2.  Kayangan-Pototano;
3.  Labuhan Sumbawa-Pulau Medang;
4.  Labuhan Lua Air-Pulau Moyo;
5.  Calabai-Pulau Moyo;
6.  Labuan Bajo-Pulau Komodo;
7.  Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
8.  Aimere-Waingapu;
9.  Ende-Waingapu;
10.  Ende-Aimere;
11.  Larantuka-Lewoleba;
12.  Larantuka-Waiwerang;
13.  Lewoleba-Baranusa;
14.  Lewoleba-Waiwerang;
15.  Baranusa-Balauring;
16.  Balauring-Lewoleba;
17.  Balauring-Kabir;
18.  Kabir-Kalabahi;
19.  Baranusa-Kalabahi;
20.  Kalabahi-Balauring;
21.  Kalabahi-Bakalang;
22.  Bakalang-Baranusa;
23.  Atapupu-Kalabahi;
24.  Kalabahi-Maritaing;
25.  Kalabahi-Teluk Gurita;
26.  Sulamu-Kadya Kupang;
27.  Kupang-Larantuka;
28.  Kupang-Kalabahi;
29.  Kupang-Lewoleba/Lembata;
30.  Kupang-Naikliu;
31.  Kupang-Aimere;
32.  Kupang-Hansisi;
33.  Kupang-Rote;
34.  Kupang-Seba;
35.  Hansisi-Pantebaru; dan
36.  Waingapu-Seba.
(3)  Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(4)  Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.  Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b.  Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
(5)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 16
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b.  mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID;
c.  mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
d.  memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
e.  mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya.
(2)  Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a.  Pelabuhan Tenau yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
b.  Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Timur untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
c.  Pelabuhan Benete yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pelabuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk melayani PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
d.  Pelabuhan Bima yang berada di Kota Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
e.  Pelabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Flores;
f.  Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Flores;
g.  Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
h.  Pelabuhan Lorensius Say yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Flores dan Sekitarnya;
i.  Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Balauring yang berada di Kabupaten Lembata untuk melayani Kawasan Andalan Laut Flores;
j.  Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Maritaing yang berada di Kabupaten Alor untuk melayani PKSN Kalabahi;
k.  Pelabuhan Atapupu yang berada di Kabupaten Belu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
l.  Pelabuhan Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya.
(3)  Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Lembar.
(4)  Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Waingapu.
(5)  Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Wini, dan Pelabuhan Waingapu.
(6)  Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Nusa Tenggara yang terpadu dengan:
a.  Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa, Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores, Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor, Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba, dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
b.  Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(7)  Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 17
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
a.  mengoptimalkan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional;
b.  mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c.  mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d.  membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT;
e.  mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
f.  memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)  Pengoptimalan pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID di Selat Lombok, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
(3)  Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Waiwadan, Pelabuhan Balauring, Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Maritaing, Pelabuhan Atapupu, dan Pelabuhan Wini.
(4)  Pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(5)  Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, Pulau Mangudu, dan Pulau Sophialouisa (Sepatang).
(6)  Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Selat Lombok, Selat Alas, Laut Flores, Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(7)  Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Selat Ombai, Selat Pantar, Laut Sawu, Laut Timor, dan Selat Lombok.

Pasal 18
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
b.  mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c.  mengembangkan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
d.  memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)  Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  Bandar Udara Internasional Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Tengah untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya;
b.  Bandar Udara Eltari yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, dan PKW Soe sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya;
c.  Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang berada di Kabupaten Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima;
d.  Bandar Udara Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya;
e.  Bandar Udara Frans Seda yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende dan Kawasan Andalan Laut Flores;
f.  Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
g.  Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumba serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya;
h.  Bandar Udara Haliwen yang berada di Kabupaten Belu untuk melayani PKSN Atambua dan PKW Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
i.  Bandar Udara Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa.
(3)  Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.  Bandar Udara Internasional Lombok yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok;
b.  Bandar Udara Eltari yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor;
c.  Bandar Udara Muhammad Salahuddin yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa;
d.  Bandar Udara Frans Seda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
e.  Bandar Udara Hasan Aroeboesman yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores;
f.  Bandar Udara Umbu Mehang Kunda yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba;
g.  Bandar Udara Haliwen yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor; dan
h.  Bandar Udara Mbay yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores.
(4)  Pengembangan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(5)  Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(6)  Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 19
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi:
a.  mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b.  memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)  Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.
(3)  Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Eltari, Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bandar Udara Komodo, Bandar Udara Frans Seda, Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Bandar Udara Haliwen, dan Bandar Udara Mbay.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi Nasional
Pasal 20
Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  pembangkit tenaga listrik; dan
b.  jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 21
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a.  mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b.  mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2)  Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) meliputi:
1.  PLTU Lombok dan PLTU Lombok Sewa yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2.  PLTU Lombok 2, PLTU Lombok FTP2, dan PLTU Lombok Timur yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3.  PLTU Lombok 3 yang berada di Pulau Lombok;
4.  PLTU Sumbawa Barat yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5.  PLTU Sumbawa FTP2 yang berada di Kabupaten Sumbawa;
6.  PLTU Bima yang berada di Kabupaten Bima;
7.  PLTU Ropa yang berada di Kabupaten Ende;
8.  PLTU Maumere yang berada di Kabupaten Sikka;
9.  PLTU Alor yang berada di Kabupaten Alor;
10.  PLTU Atambua yang berada di Kabupaten Belu;
11.  PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; dan
12.  PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupaten Rote Ndao;
b.  pembangkit listrik tenaga gas/mesin gas (PLTG/MG) meliputi:
1.  PLTG/MG Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2.  PLTMG Maumere yang berada di Kabupaten Sikka; dan
3.  PLTG/MG Kupang yang berada di Kabupaten Kupang;
c.  Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
d.  pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) meliputi:
1.  PLTP Sembalun yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
2.  PLTP Hu’u yang berada di Kabupaten Dompu;
3.  PLTP Ulumbu yang berada di Kabupaten Manggarai;
4.  PLTP Mataloko yang berada di Kabupaten Ngada;
5.  PLTP Sokoria yang berada di Kabupaten Ende;
6.  PLTP Oka Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur;
7.  PLTP Atadei yang berada di Kabupaten Lembata; dan
8.  PLTP Bukapiting yang berada di Kabupaten Alor;
e.  pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi:
1.  PLTA Brang Beh yang berada di Kabupaten Sumbawa; dan
2.  PLTA Wae Rancang yang berada di Kabupaten Manggarai Timur.
(3)  Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.  pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) meliputi:
1.  PLTM Santong dan PLTM Segara yang berada di Kabupaten Lombok Utara;
2.  PLTM Kukusan dan PLTM Kokok Putih yang berada di Kabupaten Lombok Timur;
3.  PLTM Bintang Bano dan PLTM Rea yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
4.  PLTM Mamak dan PLTM Rhee yang berada di Kabupaten Sumbawa;
5.  PLTM Sape yang berada di Kabupaten Bima;
6.  PLTM Wae Roa yang berada di Kabupaten Ngada;
7.  PLTM Ndungga yang berada di Kabupaten Ende;
8.  PLTM Wolodaesa yang berada di Kabupaten Sikka;
9.  PLTM Gilkes, PLTM Barata, PLTM Wae Lega, dan PLTM Sita yang berada di Pulau Flores;
10.  PLTM Maidang, PLTM Lewa, dan PLTM Praikalala yang berada di Kabupaten Sumba Timur;
11.  PLTM Wanokaka yang berada di Kabupaten Sumba Barat;
12.  PLTM Lokomboro yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
13.  PLTM Kudungawa, PLTM Umbuwangu, PLTM Peduhunga, dan PLTM Kambaniru yang berada di Pulau Sumba;
b.  pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur;
c.  pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabua Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
d.  Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Alas, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Lewotobi, dan Selat Solor.

Pasal 22
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara.
(2)  Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a.  jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Lombok meliputi:
1.  jaringan transmisi Tanjung-Ampenan-Jeranjang-Sengkol-Selong-Pringgabaya-Sambelia-Bayan-Tanjung;
2.  jaringan transmisi Mantang-Gerung;
3.  jaringan transmisi Sengkol-Kuta; dan
4.  jaringan transmisi Sembalun-Sambelia
untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b.  jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Sumbawa meliputi:
1.  jaringan transmisi Taliwang-Alas/Tano-Labuhan-Empang-Dompu-Woha-Bima-Sape;
2.  jaringan transmisi Utan-Labuhan;
3.  jaringan transmisi Brang Beh-Labuhan;
4.  jaringan transmisi Hu’u-Dompu; dan
5.  jaringan transmisi Wera-Bima
untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima;
c.  jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Flores meliputi:
1.  jaringan transmisi Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere;
2.  jaringan transmisi Wae Rancang-Ruteng;
3.  jaringan transmisi Mataloko-Bajawa;
4.  jaringan transmisi Ropa-Ende; dan
5.  jaringan transmisi Sokoria-Ende
untuk melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende; dan
d.  jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Timor berupa jaringan transmisi Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.

Pasal 23
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
Pasal 24
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  jaringan terestrial; dan
b.  jaringan satelit.

Pasal 25
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
(2)  Pengembangan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Mataram, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, PKN Kupang, dan PKW Waingapu; dan
b.  pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.

Pasal 26
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
a.  mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b.  mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2)  Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  jaringan satelit untuk melayani PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Praya, PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, PKW Maumere, PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKW Kefamenanu, PKW Soe, dan PKW Waingapu; dan
b.  jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Sumba.
(3)  Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 27
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 28
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  sumber air; dan
b.  prasarana sumber daya air.

Pasal 29
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
a.  mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b.  merehabilitasi DAS kritis.
(2)  Pendayagunaan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  WS strategis nasional yang meliputi:
1)  WS Lombok yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
2)  WS Sumbawa yang melayani PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bima; dan
3)  WS Flores yang melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
b.  WS lintas negara yang meliputi:
1)  WS Benanain yang melayani PKW Kefamenanu dan PKSN Atambua serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
2)  WS Noelmina yang melayani PKN Kupang dan PKW Soe serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3)  Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, dan DAS Putih pada WS Lombok;
b.  DAS Rea, DAS Palaparado, DAS Moyo, DAS Hodo, DAS Kambu, dan DAS Nangagali pada WS Sumbawa;
c.  DAS Lowo Dondo pada WS Flores;
d.  DAS Benanain pada WS Benanain; dan
e.  DAS Noelmina dan DAS Noelnunkurus pada WS Noelmina.

Pasal 30
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
a.  mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b.  mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;
c.  mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut;
d.  mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
e.  mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan
f.  meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)  Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, dan Bendungan Mujur II yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, serta Bendungan Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang melayani PKN Mataram dan PKW Praya serta Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b.  Bendungan Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bendungan Beringinsila, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, Bendungan Tiu Kulit, dan Bendungan Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Bendungan Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, serta Bendungan Pelaparado dan Bendungan Sumi yang berada di Kabupaten Bima yang melayani PKW Sumbawa Besar, PKW Raba, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c.  Bendungan Mbay yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa; dan
d.  Bendungan Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Tilong dan Bendungan Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Bendungan Kolhua yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu serta Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(3)  Pengembangan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.  bendung di WS Lombok untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b.  bendung di WS Sumbawa untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima;
c.  bendung di WS Flores untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Maumere-Ende;
d.  bendung di WS Benanain untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
e.  bendung di WS Noelmina untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya.
(4)  Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5)  Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6)  Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
(7)  Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:
a.  jaringan irigasi di DI Jurang Sate Hulu, DI Jurang Sate Hilir, DI Mujur II, DI Batu Jai, DI Surabaya, DI Jurang Batu, dan DI Pengga yang melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya;
b.  jaringan irigasi di DI Bendungan Batu Bulan dan DI Mamak yang melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya;
c.  jaringan irigasi di DI Pelaparado yang melayani Kawasan Andalan Bima;
d.  jaringan irigasi di DI Mbay, DI Penginer, DI Ngada, DI Way Dingin Way Laku, DI Way Mantar, DI Way Musur, Way Bobo, Way Peot, DI Lembor, DI Nggorang (Mese, Dongkong, Galung), dan DI Terang yang melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa;
e.  jaringan irigasi di DI Benlelang yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Alor;
f.  jaringan irigasi di DI Batu Merah, DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao, DI Tilong, DI Beluana, DI Haekto, DI Mena, DI Haekesak, DI Malaka, DI Baus, dan DI Bena yang melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; dan
g.  jaringan irigasi di DI Danau Tua yang melayani kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Pulau Rote.

Pasal 31
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang
Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional
Pasal 32
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.  kawasan perlindungan setempat;
c.  kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d.  kawasan rawan bencana alam;
e.  kawasan lindung geologi;dan
f.  kawasan lindung lainnya.

Pasal 33
(1)  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
a.  kawasan hutan lindung; dan
b.  kawasan resapan air.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung; dan
b.  mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.
(3)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air; dan
b.  mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air.
(4)  Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5)  Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6)  Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan resapan air di DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek, DAS Desa, DAS Beburung, DAS Putih, DAS Gereneng, DAS Reak, DAS Embarembar, DAS Amoramor, DAS Sidutan, DAS Segara, DAS Meninting, DAS Jangkok, dan DAS Babak pada WS Lombok;
b.  kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, DAS Beh, DAS Ree, DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Nangabangka, DAS Bera, DAS Panas, DAS Sangane, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, DAS Tanah Merah, DAS Barore, DAS Sumpat, DAS Tiram, DAS Kwangko, DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, DAS Tula, DAS Dadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanturu, DAS Rontu, DAS Jangka, DAS Cabang, DAS Lebelela, dan DAS Hidirasa pada WS Sumbawa;
c.  kawasan resapan air di DAS Nangalili, DAS Golo Ketak, DAS Bereh, DAS Raren, DAS Pocong, DAS Pong Lao, DAS Borong, DAS Laku Toka, DAS Mokel, DAS Sangan Kalo, DAS Nanga Baras, DAS Bakok, DAS Mbaling, DAS Nangabuntal, DAS Aesesa, DAS Lowo Dopo Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo, DAS Lowo Rea, DAS Wolowona, DAS Lowo Dondo, DAS Kayu Putih, DAS Waiwajo, DAS Nebe, dan DAS Boru Kedang pada WS Flores;
d.  kawasan resapan air di pada DAS Benanain, DAS Halilamutu, DAS Bone, DAS Umalawain, DAS Sunsea, DAS Rainawe, DAS Umaklaran, DAS Lasiolat, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Punu, dan DAS Oemanu pada WS Benanain; dan
e.  kawasan resapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS Taeusapi, DAS Noelfail, DAS Sitoto, DAS Metan, DAS Noeltermanu, DAS Noelkapasali, DAS Noelmulubeno, DAS Noelnunkurus, DAS Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelamabi, DAS Manikin, dan DAS Noelbaki pada WS Noelmina.
(7)  Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada:
a.  kawasan resapan air di DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek, DAS Desa, DAS Beburung, DAS Putih, DAS Gereneng, DAS Reak, DAS Embarembar, DAS Amoramor, DAS Sidutan, DAS Segara, DAS Meninting, DAS Jangkok, dan DAS Babak pada WS Lombok;
b.  kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, DAS Beh, DAS Ree, DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Nangabangka, DAS Bera, DAS Panas, DAS Sangane, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, DAS Tanah Merah, DAS Barore, DAS Sumpat, DAS Tiram, DAS Kwangko, DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, DAS Tula, DAS Dadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanturu, DAS Rontu, DAS Jangka, DAS Cabang, DAS Lebelela, dan DAS Hidirasa pada WS Sumbawa;
c.  kawasan resapan air di DAS Nangalili, DAS Golo Ketak, DAS Bereh, DAS Raren, DAS Pocong, DAS Pong Lao, DAS Borong, DAS Laku Toka, DAS Mokel, DAS Sangan Kalo, DAS Nanga Baras, DAS Bakok, DAS Mbaling, DAS Nangabuntal, DAS Aesesa, DAS Lowo Dopo Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo, DAS Lowo Rea, DAS Wolowona, DAS Lowo Dondo, DAS Kayu Putih, DAS Waiwajo, DAS Nebe, dan DAS Boru Kedang pada WS Flores;
d.  kawasan resapan air di pada DAS Benanain, DAS Halilamutu, DAS Bone, DAS Umalawain, DAS Sunsea, DAS Rainawe, DAS Umaklaran, DAS Lasiolat, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Punu, dan DAS Oemanu pada WS Benanain; dan
e.  kawasan resapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS Taeusapi, DAS Noelfail, DAS Sitoto, DAS Metan, DAS Noeltermanu, DAS Noelkapasali, DAS Noelmulubeno, DAS Noelnunkurus, DAS Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelamabi, DAS Manikin, dan DAS Noelbaki pada WS Noelmina.

Pasal 34
(1)  Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
a.  sempadan pantai;
b.  sempadan sungai; dan
c.  kawasan sekitar danau atau waduk.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk;
b.  mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat; dan
c.  mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah dan mengendalikan daya rusak air.
(3)  Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.  sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  sempadan sungai di:
1.  Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embarembar pada WS Lombok;
2.  Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang Rinti, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barore, Brang Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Sori Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Palaparado, Sori Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa;
3.  Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Aebara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores;
4.  Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain; dan
5.  Noel Mina, Noe Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina;
c.  kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
1.  Danau Segara Anak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Danau Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Danau Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Danau La Halo yang berada di Kabupaten Bima, Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, serta Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka yang berada di Kabupaten Rote Ndao; dan
2.  Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Waduk Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Waduk Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Waduk Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, dan Waduk Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Waduk Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, Waduk Pelaparado dan Waduk Sumi yang berada di Kabupaten Bima, Waduk Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk Tilong dan Waduk Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Waduk Kolhua yang berada di Kota Kupang.
(4)  Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
a.  sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  sempadan sungai di:
1.  Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embarembar pada WS Lombok;
2.  Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang Rinti, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barore, Brang Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Sori Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Palaparado, Sori Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa;
3.  Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Aebara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores;
4.  Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain; dan
5.  Noel Mina, Noe Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina;
c.  kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
1.  Danau Segara Anak, Danau Taliwang, Danau Kelimutu, Danau La Halo, Danau Sano Nggoang, Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka; dan
2.  Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur, Waduk Pandanduri Suwangi, Waduk Bintang Bano, Waduk Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, Waduk Gapit, Waduk Rababaka, Waduk Pelaparado, Waduk Sumi, Waduk Temef, Waduk Tilong, Waduk Raknamo, dan Waduk Kolhua.
(5)  Pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah dan mengendalikan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
a.  sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  sempadan sungai di:
1.  Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embarembar pada WS Lombok;
2.  Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang Rinti, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barore, Brang Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Sori Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Palaparado, Sori Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa;
3.  Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Aebara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores;
4.  Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain; dan
5.  Noel Mina, Noe Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina;
c.  kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
1.  Danau Segara Anak, Danau Taliwang, Danau Kelimutu, Danau La Halo, Danau Sano Nggoang, Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka; dan
2.  Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur, Waduk Pandanduri Suwangi, Waduk Bintang Bano, Waduk Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, Waduk Gapit, Waduk Rababaka, Waduk Pelaparado, Waduk Sumi, Waduk Temef, Waduk Tilong, Waduk Raknamo, dan Waduk Kolhua.

Pasal 35
(1)  Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:
a.  suaka margasatwa;
b.  cagar alam;
c.  kawasan pantai berhutan bakau;
d.  taman nasional, taman nasional laut, dan taman nasional perairan;
e.  taman hutan raya;
f.  taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan; dan
g.  kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman nasional perairan, taman hutan raya, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
b.  merehabilitasi dan memantapkan fungsi cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam laut;
c.  mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
d.  mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional;
e.  melestarikan fungsi, mengembangkan pengelolaan, dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
f.  mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
(3)  Pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman nasional perairan, taman hutan raya, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.  suaka margasatwa meliputi:
1.  Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompu;
2.  Suaka Margasatwa Kateri yang berada di Kabupaten Malaka;
3.  Suaka Margasatwa Ale Asisio yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4.  Suaka Margasatwa Perhatu dan Suaka Margasatwa Danau Tua Dale yang berada di Kabupaten Kupang; dan
5.  Suaka Margasatwa Harlu yang berada di Kabupaten Rote Ndao;
b.  cagar alam meliputi:
1.  Cagar Alam Jereweh (Sekongkang) dan Cagar Alam Pedauh yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
2.  Cagar Alam Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa;
3.  Cagar Alam Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompu;
4.  Cagar Alam Way Wuul/Mburak dan Cagar Alam Pulau Rinca yang berada di Kabupaten Manggarai Barat;
5.  Cagar Alam Riung, Cagar Alam Watu Ata, dan Cagar Alam Wolo Tadho yang berada di Kabupaten Ngada;
6.  Cagar Alam Maubesi yang berada di Kabupaten Malaka; dan
7.  Cagar Alam Gunung Mutis yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
c.  Taman Nasional Laut Selat Pantar yang berada di wilayah perairan Kabupaten Alor;
d.  Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya yang berada di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao;
e.  taman hutan raya meliputi:
1.  Taman Hutan Raya Nuraksa yang berada di Kabupaten Lombok Barat; dan
2.  Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes yang berada di Kabupaten Kupang;
f.  taman wisata alam meliputi:
1.  Taman Wisata Alam Bangko Bangko, Taman Wisata Alam Suranadi, Taman Wisata Alam Kerandangan, dan Taman Wisata Alam Pelangan yang berada di Kabupaten Lombok Barat;
2.  Taman Wisata Alam Tanjung Tampa dan Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah;
3.  Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
4.  Taman Wisata Alam Semongkat yang berada di Kabupaten Sumbawa;
5.  Taman Wisata Alam Madapangga yang berada di Kabupaten Bima;
6.  Taman Wisata Alam Ruteng yang berada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
7.  Taman Wisata Alam Kemang Beleng yang berada di Kabupaten Ende;
8.  Taman Wisata Alam Pulau Besar dan Taman Wisata Alam Egon Illimendo yang berada di Kabupaten Sikka;
9.  Taman Wisata Alam Tuti Adagae, Taman Wisata Alam Pulau Lapang, dan Taman Wisata Alam Pulau Batang yang berada di Kabupaten Alor; dan
10.  Taman Wisata Alam Pulau Menipo, Taman Wisata Alam Baumata, dan Taman Wisata Alam Camplong yang berada di Kabupaten Kupang;
g.  taman wisata alam laut meliputi:
1.  Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo yang berada di wilayah perairan Kabupaten Sumbawa;
2.  Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda yang berada di wilayah perairan Kabupaten Dompu; dan
3.  Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung yang berada di wilayah perairan Kabupaten Ngada;
h.  Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Lombok Utara.
(4)  Rehabilitasi dan pemantapan fungsi cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
a.  cagar alam meliputi:
1.  Cagar Alam Toffo Kota Lambu dan Cagar Alam Pulau Sangiang yang berada di Kabupaten Bima; dan
2.  Cagar Alam Tambora yang berada di Kabupaten Ende;
b.  taman nasional meliputi:
1.  Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
2.  Taman Nasional Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat;
3.  Taman Nasional Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende;
4.  Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti yang berada di Kabupaten Sumba Timur; dan
5.  Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur;
c.  taman wisata alam laut meliputi:
1.  Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur;
2.  Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta yang berada di wilayah perairan Kabupaten Bima;
3.  Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere yang berada di wilayah perairan Kabupaten Sikka; dan
4.  Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
(5)  Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan berhutan bakau di Wilayah Pesisir Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timor.
(6)  Pengendalian alih fungsi dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan berhutan bakau di Wilayah Pesisir Kota Labuan Bajo, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(7)  Pelestarian fungsi, pengembangan pengelolaan, dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada:
a.  Kawasan Situs Budaya Bayan yang berada di Kabupaten Lombok Utara;
b.  Kawasan Situs Budaya Desa Sade yang berada di Kabupaten Lombok Tengah;
c.  Kawasan Situs Budaya Kesultanan Sumbawa yang berada di Kabupaten Sumbawa;
d.  Kawasan Situs Budaya Kesultanan Bima yang berada di Kabupaten Bima;
e.  Kampung Megalitik Bena yang berada di Kabupaten Ngada;
f.  Kampung Adat Waerebo yang berada di Kabupaten Manggarai; dan
g.  Kampung Takpala yang berada di Kabupaten Alor.
(8)  Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan pada:
a.  suaka margasatwa di Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan, Suaka Margasatwa Kateri, Suaka Margasatwa Ale Asisio, Suaka Margasatwa Perhatu, Suaka Margasatwa Danau Tua Dale, dan Suaka Margasatwa Harlu;
b.  cagar alam di Cagar Alam Jereweh (Sekongkang), Cagar Alam Pedauh, Cagar Alam Pulau Panjang, Cagar Alam Gunung Tambora Selatan, Cagar Alam Way Wuul/Mburak, Cagar Alam Pulau Rinca, Cagar Alam Riung, Cagar Alam Watu Ata, Cagar Alam Wolo Tadho, Cagar Alam Maubesi, Cagar Alam Gunung Mutis, Cagar Alam Toffo Kota Lambu, Cagar Alam Pulau Sangiang, dan Cagar Alam Tambora;
c.  kawasan pantai berhutan bakau di Wilayah Pesisir Pulau Lombok, Wilayah Pesisir Pulau Sumbawa, Wilayah Pesisir Pulau Flores, Wilayah Pesisir Pulau Alor, Wilayah Pesisir Pulau Sumba, dan Wilayah Pesisir Pulau Timor;
d.  taman nasional di Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Laiwangi–Wanggameti, dan Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru;
e.  taman nasional laut di Taman Nasional Laut Selat Pantar;
f.  taman nasional perairan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya;
g.  taman hutan raya di Taman Hutan Raya Nuraksa dan Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes;
h.  taman wisata alam di Taman Wisata Alam Bangko Bangko, Taman Wisata Alam Suranadi, Taman Wisata Alam Kerandangan, Taman Wisata Alam Pelangan, Taman Wisata Alam Tanjung Tampa, Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang, Taman Wisata Alam Semongkat, Taman Wisata Alam Madapangga, Taman Wisata Alam Ruteng, Taman Wisata Alam Kemang Beleng, Taman Wisata Alam Pulau Besar, Taman Wisata Alam Egon Illimendo, Taman Wisata Alam Tuti Adagae, Taman Wisata Alam Pulau Lapang, Taman Wisata Alam Pulau Batang, Taman Wisata Alam Pulau Menipo, Taman Wisata Alam Baumata, dan Taman Wisata Alam Camplong;
i.  taman wisata alam laut di Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda, Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung, Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang, Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta, Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere, dan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang; dan
j.  taman wisata perairan di Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan.

Pasal 36
(1)  Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri atas:
a.  kawasan rawan tanah longsor;
b.  kawasan rawan gelombang pasang; dan
c.  kawasan rawan banjir.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam;
b.  mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam;
c.  mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam; dan
d.  menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam.
(3)  Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara; dan
c.  kawasan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(4)  Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
a.  kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara; dan
c.  kawasan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur.
(5)  Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
a.  kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara; dan
c.  kawasan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur.
(6)  Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada:
a.  kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara; dan
c.  kawasan rawan banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 37
(1)  Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:
a.  kawasan cagar alam geologi yang terdiri atas kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi; dan
b.  kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi;
b.  merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi; dan
c.  mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.
(3)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
b.  mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;
c.  mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
d.  menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi.
(4)  Pengembangan pengelolaan untuk melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Liang Bua Ruteng yang berada di Kabupaten Manggarai, dan Cekungan Soa yang berada di Kabupaten Ngada;
b.  kawasan keunikan bentang alam berupa:
1.  kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang- Sekongkang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
2.  kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Gunung Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Pulau Satonda yang berada di Kabupaten Dompu, dan Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat;
c.  kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroia di:
1.  kawasan Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
2.  kawasan Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
3.  kawasan Gunung Sangeangapi di Kabupaten Bima;
4.  kawasan Gunung Anak Ranakah yang berada di Kabupaten Manggarai;
5.  kawasan Gunung Inerie dan Gunung Inelika yang berada di Kabupaten Ngada;
6.  kawasan Gunung Ebulobo yang berada di Kabupaten Nagekeo;
7.  kawasan Gunung Kelimutu dan Gunung Iya yang berada di Kabupaten Ende;
8.  kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon yang berada di Kabupaten Sikka;
9.  kawasan Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, dan Gunung Lewotobi Perempuan yang berada di Kabupaten Flores Timur;
10.  kawasan Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung yang berada di Kabupaten Lembata; dan
11.  kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor.
(5)  Rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada:
a.  kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca, Cekungan Soa, dan Liang Bua Ruteng;
b.  kawasan keunikan bentang alam berupa:
1.  kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang- Sekongkang; dan
2.  kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, Pulau Satonda, dan Danau Sano Nggoang;
c.  kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroia di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung.
(6)  Pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
a.  kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca, Cekungan Soa, dan Liang Bua Ruteng;
b.  kawasan keunikan bentang alam berupa:
1.  kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang- Sekongkang; dan
2.  kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, Pulau Satonda, dan Danau Sano Nggoang;
c.  kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroia di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung.
(7)  Penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung;
b.  kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.  kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
d.  kawasan rawan gerakan tanah terutama di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
e.  kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara.
(8)  Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada:
a.  kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung;
b.  kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.  kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
d.  kawasan rawan gerakan tanah terutama di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
e.  kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara.
(9)  Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan pada:
a.  kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung;
b.  kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.  kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
d.  kawasan rawan gerakan tanah terutama di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
e.  kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara.
(10)  Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan pada:
a.  kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung;
b.  kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.  kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
d.  kawasan rawan gerakan tanah terutama di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah; dan
e.  kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 38
(1)  Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas:
a.  taman buru;
b.  terumbu karang; dan
c.  kawasan Koridor Ekosistem.
(2)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan kawasan taman buru;
b.  mempertahankan dan melestarikan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang;
c.  merehabilitasi terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang yang telah mengalami degradasi; dan
d.  mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang serta jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung.
(3)  Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.  Taman Buru Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
b.  Taman Buru Pulau Moyo yang berada di Kabupaten Sumbawa;
c.  Taman Buru Dataran Bena yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
d.  Taman Buru Pulau Rusa yang berada di Kabupaten Alor; dan
e.  Taman Buru Pulau Ndana yang berada di Kabupaten Rote Ndao.
(4)  Pemertahanan dan pelestarian terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba.
(5)  Rehabilitasi terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang yang telah mengalami degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba.
(6)  Pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang serta jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di Laut Flores dan Laut Sawu.

Pasal 39
Strategi operasionalisasi perwujudan pelestarian kawasan lindung nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
Pasal 40
Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  kawasan peruntukan hutan;
b.  kawasan peruntukan pertanian;
c.  kawasan peruntukan perikanan;
d.  kawasan peruntukan pertambangan;
e.  kawasan peruntukan industri;
f.  kawasan peruntukan pariwisata; dan
g.  kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 41
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
a.  mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan;
b.  mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;
c.  meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil;
d.  merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi; dan
e.  mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air.
(2)  Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(3)  Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat.
(4)  Peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao.
(5)  Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6)  Pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air sebagaimana pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 42
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
a.  mengembangkan kawasan budi daya peternakan yang didukung oleh industri pakan ternak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan;
b.  mengembangkan sentra perbibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal;
c.  mengembangkan kawasan budi daya hortikultura sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d.  mengembangkan kawasan budi daya perkebunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e.  mengembangkan kawasan budi daya peternakan dan perkebunan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan;
f.  menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
g.  mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan;
h.  mengembangkan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman pangan; dan
i.  mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air.
(2)  Pengembangan kawasan budi daya peternakan yang didukung oleh industri pakan ternak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
a.  pengembangan kandang kolektif di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur; dan
b.  pengembangan padang penggembalaan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(3)  Pengembangan sentra perbibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur.
(4)  Pengembangan kawasan budi daya hortikultura sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5)  Pengembangan kawasan budi daya perkebunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(6)  Pengembangan kawasan budi daya peternakan dan perkebunan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang.
(7)  Penetapan dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao.
(8)  Pengembangan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao.
(9)  Pengembangan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao.
(10)  Pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 43
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
b.  mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
c.  meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional;
d.  mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem; dan
e.  mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan.
(2)  Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan peruntukan perikanan tangkap di wilayah perairan Samudera Hindia, Selat Lombok, Laut Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Rote, dan Laut Timor; dan
b.  kawasan peruntukan perikanan budi daya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sabu Timur.
(3)  Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
(4)  Peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Alor, Pulau Timor, dan Pulau Rote.
(5)  Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba.
(6)  Pengembangan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang.

Pasal 44
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan) serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c.  mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendali di Kawasan Perbatasan; dan
d.  mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(2)  Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan) serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa emas, tembaga, dan/atau mangan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
b.  kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan Laut Timor.
(3)  Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(4)  Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendali di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(5)  Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:
a.  kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa emas, tembaga, dan/atau mangan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
b.  kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan Laut Timor.

Pasal 45
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
b.  mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan padat modal;
c.  mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu;
d.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
e.  mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil hutan non kayu yang ramah lingkungan dan padat karya;
f.  mengembangkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan industri;
g.  mengembangkan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku; dan
h.  mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
(2)  Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Maumere, Kota Ende, Kota Kefamenanu, Kota Atambua, Kota Soe, dan Kota Waingapu.
(3)  Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan padat modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Ruteng, dan Kota Waingapu.
(4)  Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Kupang, Kota Sumbawa Besar, dan Kota Ruteng.
(5)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(6)  Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil hutan non kayu yang ramah lingkungan dan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Ende.
(7)  Pengembangan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(8)  Pengembangan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(9)  Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu;
b.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Atambua, dan Kota Waingapu;
c.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu;
d.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, dan Kota Maumere;
e.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu;
f.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu;
g.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu; dan
h.  kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.

Pasal 46
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:
a.  merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
b.  merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
c.  merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata budaya yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
d.  mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan
e.  mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.
(2)  Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya.
(3)  Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya, Kawasan Bima dan Sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya.
(4)  Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata budaya yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Bima dan Sekitarnya, Kawasan Ruteng dan Sekitarnya, Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya, Kawasan Waikabubak-Manupeu Tanah Daru dan Sekitarnya, Kawasan Waingapu-Laiwangi Wanggameti dan Sekitarnya, Kawasan Larantuka dan Sekitarnya, Kawasan Lamarela-Lembata dan Sekitarnya, Kawasan Alor-Kalabahi dan Sekitarnya, Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya, serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya.
(5)  Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Mataram.
(6)  Pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a.  keterkaitan Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya;
b.  keterkaitan Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, serta Kawasan Bima dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba;
c.  keterkaitan Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ruteng dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo dan PKW Ruteng;
d.  keterkaitan Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya, serta Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya dengan PKW Ende dan PKW Maumere;
e.  keterkaitan Kawasan Larantuka dan Sekitarnya, Kawasan Lamarela-Lembata dan Sekitarnya, serta Kawasan Alor-Kalabahi dan Sekitarnya dengan PKSN Kalabahi;
f.  keterkaitan Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua; dan
g.  keterkaitan Kawasan Waikabubak-Manupeu Tanah Daru dan Sekitarnya serta Kawasan Waingapu-Laiwangi Wanggameti dan Sekitarnya dengan PKW Waingapu.

Pasal 47
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g meliputi:
a.  mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;
b.  mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
c.  mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air;
d.  mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
e.  mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara; dan
f.  mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)  Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
b.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
d.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor;
e.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
f.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
g.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
h.  kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
(3)  Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Bima, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(4)  Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Bima, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu.
(5)  Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
(6)  Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Kupang.
(7)  Pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 48
Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 49
(1)  Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan Kawasan Andalan.
(2)  Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
(3)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
b.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian;
c.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
d.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan;
e.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
f.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri; dan
g.  Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata.

Pasal 50
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Maumere-Ende.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, dan/atau Pelabuhan Ende.

Pasal 51
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, serta Kawasan Andalan Sumba.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok;
b.  Kawasan Andalan Bima dengan PKW Raba yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bima;
c.  Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Benete;
d.  Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau dan/atau Pelabuhan Atapupu;
e.  Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, dan/atau Pelabuhan Ende;
f.  Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo;
g.  Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Marapokot; dan
h.  Kawasan Andalan Sumba dengan PKW Waingapu yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan Waingapu.

Pasal 52
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, serta Kawasan Andalan Sumba.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, dan/atau Pelabuhan Ende;
b.  Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo;
c.  Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Marapokot; dan
d.  Kawasan Andalan Sumba dengan PKW Waingapu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Waingapu.

Pasal 53
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara; dan
c.  memantapkan dan mengembangkan pelabuhan perikanan untuk melayani kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan internasional.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Laut Flores, Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b.  Kawasan Andalan Bima dengan PKW Raba yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
c.  Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benete dan Pelabuhan Badas;
d.  Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
e.  Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Atapupu, Bandar Udara Eltari, dan/atau Bandar Udara Haliwen;
f.  Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Frans Seda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
g.  Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo;
h.  Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Marapokot dan Bandar Udara Mbay;
i.  Kawasan Andalan Laut Flores dengan PKW Labuan Bajo dan PKW Maumere yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Larantuka, Bandar Udara Mbay, dan/atau Bandar Udara Frans Seda;
j.  Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan PKN Kupang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari; dan
k.  Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya dengan PKW Waingapu dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman.
(4)  Pemantapan dan pengembangan pelabuhan perikanan untuk melayani kegiatan produksi serta distribusi hasil perikanan ke pasar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang pada Pulau Lombok, PPN Amagarapati pada Pulau Flores, dan PPN Tenau-Kupang pada Pulau Timor.

Pasal 54
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya secara terbatas, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok;
b.  Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benete dan Pelabuhan Badas;
c.  Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau dan/atau Pelabuhan Atapupu;
d.  Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Marapokot; dan
e.  Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan PKN Kupang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau.

Pasal 55
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, hemat air, hemat energi, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
b.  merehabilitasi Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi; dan
c.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, hemat air, hemat energi, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maumere-Ende, serta Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya.
(3)  Rehabilitasi Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya.
(4)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b.  Kawasan Andalan Bima dengan PKW Raba yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
c.  Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benete dan Pelabuhan Badas;
d.  Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Atapupu, Bandar Udara Eltari, dan/atau Bandar Udara Haliwen;
e.  Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Frans Seda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman; dan
f.  Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo.

Pasal 56
(1)  Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g meliputi:
a.  mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
b.  meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
(2)  Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima, Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maumere-Ende, Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Sumba, Kawasan Andalan Laut Flores, Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya.
(3)  Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.  Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
b.  Kawasan Andalan Bima dengan PKW Raba yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin;
c.  Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benete dan Pelabuhan Badas;
d.  Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok;
e.  Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Atapupu, Bandar Udara Eltari, dan/atau Bandar Udara Haliwen;
f.  Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan PKW Maumere dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Frans Seda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
g.  Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo;
h.  Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan PKW Ruteng yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Marapokot dan Bandar Udara Mbay;
i.  Kawasan Andalan Sumba dengan PKW Waingapu dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman;
j.  Kawasan Andalan Laut Flores dengan PKW Labuan Bajo dan PKW Maumere yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Marapokot, Pelabuhan Larantuka, Bandar Udara Mbay, dan/atau Bandar Udara Frans Seda;
k.  Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan PKN Kupang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari; dan
l.  Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya dengan PKW Waingapu dan PKW Ende yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, dan/atau Bandar Udara Hasan Aroeboesman.

Pasal 57
Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Pasal 58
(1)  Arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara sebagai perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Nusa Tenggara.
(2)  Arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas:
a.  indikasi program utama;
b.  indikasi sumber pendanaan;
c.  indikasi instansi pelaksana; dan
d.  indikasi waktu pelaksanaan.
(3)  Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.  indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
b.  indikasi program utama perwujudan pola ruang.
(4)  Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)  Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
(6)  Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kepulauan Nusa Tenggara, meliputi:
a.  tahap pertama pada periode tahun 2014;
b.  tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
c.  tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
d.  tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
(7)  Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59
(1)  Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
(2)  Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
b.  arahan perizinan;
c.  arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d.  arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Pasal 60
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Kepulauan
Pasal 61
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
d.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional
Pasal 62
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal 63
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan, kegiatan pengembangan pariwisata, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan industri pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian dan komoditas unggulan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, kegiatan industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral dengan pembuangan tailing yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN;
d.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
e.  pengendalian perkembangan fisik PKN untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;
f.  pengendalian perkembangan PKN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung;
g.  penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan, kegiatan pusat penelitian dan pengembangan peternakan, kegiatan pengembangan pariwisata, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan industri pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil hutan non kayu, kegiatan industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dengan pembuangan tailing yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKW;
d.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan;
e.  pengendalian perkembangan fisik PKW untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;
f.  pengendalian perkembangan PKW yang berdekatan dengan Kawasan Lindung;
g.  penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.
(3)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri kerajinan hasil peternakan serta kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
d.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKSN;
e.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
f.  pengendalian perkembangan PKSN yang berdekatan dengan Kawasan Lindung;
g.  penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Pasal 64
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.
(3)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
(4)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 65
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan;
e.  pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
f.  pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional;
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 66
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk akses ke/dari Pulau Kecil;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
d.  penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran;
e.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
f.  pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
(2)  Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
(3)  Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
d.  pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
e.  penerapan ketentuan mengenai pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
f.  ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
g.  pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan ALKI II, ALKI IIIA, dan ALKI IIID sebagai alur pelayaran internasional;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, serta Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d.  pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di PPKT;
e.  pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.  pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan Pulau Kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
g.  pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 68
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara guna melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara pengumpul untuk melayani angkutan udara keperintisan;
d.  pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
e.  pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
f.  pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
b.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
c.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
Pasal 69
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 70
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
c.  penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik guna melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
Pasal 71
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d terdiri atas:
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

Pasal 72
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan; dan
b.  pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 73
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 74
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS guna melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b.  pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
c.  pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas negara secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di negara yang berbatasan.

Pasal 75
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut;
d.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan metode pengawetan air;
e.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan embung guna memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan
f.  pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) guna mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
Pasal 76
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
b.  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 77
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
d.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
e.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
f.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 78
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 79
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan hutan lindung;
b.  pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
c.  pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
d.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung; dan
e.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 80
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air;
b.  pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
c.  pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air; dan
e.  penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 81
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 82
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan pantai;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan guna mencegah abrasi;
c.  pemanfaatan ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);
d.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;
e.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 83
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan sungai;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan guna mengendalikan daya rusak air;
c.  pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
d.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;
e.  pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air;
g.  penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 84
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan sekitar danau atau waduk;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk melestarikan ekosistem danau atau waduk;
c.  pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
d.  pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk;
e.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pemeliharaan ekosistem danau/waduk;
g.  penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 85
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional, taman nasional laut, dan taman nasional perairan;
d.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
e.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan; dan
f.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 86
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara disusun dengan memperhatikan:
a.  pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) keanekaragaman hayati, pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;
b.  pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi cagar alam;
c.  pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatas;
d.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi suaka margasatwa dan cagar alam;
e.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c;
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e;
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
i.  penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga.

Pasal 87
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau guna perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
b.  pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
c.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
d.  pengendalian alih fungsi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional;
e.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 88
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk taman nasional, taman nasional laut, dan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi taman nasional, taman nasional laut, dan taman nasional perairan;
b.  pemanfaatan ruang untuk memantapkan fungsi taman nasional;
c.  pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
d.  pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
e.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman nasional, taman nasional laut, dan taman nasional perairan;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 89
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi taman hutan raya;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli;
c.  pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
d.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman hutan raya;
e.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
f.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 90
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, pemertahanan luasan, serta peningkatan fungsi taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman wisata alam laut;
c.  pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman wisata alam laut dan taman wisata perairan;
d.  pemanfaatan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karang;
e.  pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
f.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
g.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e; dan
i.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g.

Pasal 91
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelestarian fungsi dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
b.  pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
c.  pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
d.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 92
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 93
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
c.  pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
d.  pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
e.  penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan tanah longsor dan gelombang pasang beserta standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
f.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan bencana dan kepentingan umum;
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 94
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana banjir;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan banjir;
c.  pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir;
d.  pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
e.  pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan banjir;
f.  penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana banjir beserta standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
g.  penerapan ketentuan mengenai penetapan dataran banjir;
h.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi;
i.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan
j.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 95
(1)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi; dan
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi.
(2)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi.
(3)  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;
d.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami; dan
e.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.

Pasal 96
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil;
b.  pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
c.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
d.  pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
e.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Pasal 97
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan bentang alam;
b.  pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata; dan
c.  pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam.

Pasal 98
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan proses geologi;
b.  pemanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata; dan
c.  pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi.

Pasal 99
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi;
b.  pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi;
c.  pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
d.  pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;
e.  penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana alam geologi beserta standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;
f.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam geologi dan kepentingan umum; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

Pasal 100
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f meliputi:
a.  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru;
b.  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
c.  Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem.

Pasal 101
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan kawasan taman buru;
b.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali;
c.  pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
d.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan; dan
e.  penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 102
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang;
c.  pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;
d.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan
e.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Pasal 103
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung;
b.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk mempertahankan habitat bagi biota laut yang bermigrasi; dan
c.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
Pasal 104
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:
a.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
b.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
c.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
d.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
e.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
f.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
g.  indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 105
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan;
b.  pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan di Pulau Kecil;
c.  pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan;
d.  pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;
e.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
f.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Pasal 106
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya peternakan yang didukung oleh industri pakan ternak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan;
b.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan perbibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya hortikultura sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya perkebunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya peternakan dan perkebunan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan;
f.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan;
g.  pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
h.  pengendalian kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;
i.  penerapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman pangan;
j.  penerapan ketentuan mengenai penetapan dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
k.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 107
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan;
d.  pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
e.  pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
f.  pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem;
g.  penerapan ketentuan mengenai peningkatan keterpaduan pengembangan kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional; dan
h.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 108
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan) serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendali di Kawasan Perbatasan;
d.  pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil;
e.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
f.  penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
g.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 109
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan padat modal;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu;
d.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
e.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil hutan non kayu yang ramah lingkungan dan padat karya;
f.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
g.  penerapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan industri;
h.  penerapan ketentuan mengenai penggunaan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku; dan
i.  penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri.

Pasal 110
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
d.  pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
e.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional;
f.  pemanfaatan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
g.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
h.  penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
i.  penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h.

Pasal 111
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf g di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;
b.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
c.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara;
d.  pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar;
e.  pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
f.  penerapan ketentuan mengenai penggunaan teknologi hemat air;
g.  penerapan ketentuan mengenai penetapan amplop bangunan;
h.  penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
i.  penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
j.  penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 112
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang merupakan Kawasan Andalan di Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:
a.  pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
b.  pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara;
c.  penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, serta pariwisata;
d.  penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan;
e.  penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang; dan
f.  penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 113
(1)  Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2)  Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
(3)  Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 114
Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 115
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diberikan oleh:
a.  Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
b.  Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c.  Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 116
(1)  Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat berupa:
a.  subsidi silang;
b.  kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
c.  penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d.  pemberian kompensasi;
e.  penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
f.  publikasi atau promosi daerah.
(2)  Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa:
a.  pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
b.  kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c.  kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d.  publikasi atau promosi daerah.
(3)  Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat berupa:
a.  pemberian keringanan pajak;
b.  pemberian kompensasi;
c.  pengurangan retribusi;
d.  imbalan;
e.  sewa ruang;
f.  urun saham;
g.  penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
h.  kemudahan perizinan.

Pasal 117
(1)  Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a.  persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
b.  pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
c.  pemberian status tertentu dari Pemerintah.
(2)  Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa:
a.  pengenaan kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada Pemerintah Daerah penerima manfaat;
b.  pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c.  pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
(3)  Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat berupa:
a.  pengenaan kompensasi;
b.  pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c.  kewajiban mendapatkan imbalan;
d.  pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e.  pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 118
(1)  Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(2)  Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119
Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 120
(1)  Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
(2)  Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 121
Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 122
(1)  Koordinasi penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilakukan oleh Menteri.
(2)  Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antarbadan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 123
(1)  Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)  Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Nusa Tenggara dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
(3)  Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Kepulauan Nusa Tenggara dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 124
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilakukan pada tahap:
a.  perencanaan tata ruang;
b.  pemanfaatan ruang; dan
c.  pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 125
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
a.  masukan mengenai:
1.  persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2.  penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3.  pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4.  perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5.  penetapan rencana tata ruang;
b.  kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 126
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a.  masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b.  kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.  kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.  peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.  kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f.  kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a.  masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b.  keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c.  pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.  pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 128
(1)  Peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
a.  menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
b.  gubernur; dan/atau
c.  bupati/walikota.
(2)  Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 129
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah di Kepulauan Nusa Tenggara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 131
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132
(1)  Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(2)  Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)  Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
a.  dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b.  dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
c.  apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 133
Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 134
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN