Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5569
EKONOMI. Kawasan. Badan Pengusahaan Batam. Bandar Udara. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM
OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM


I.   UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu menyelenggarakan kegiatan pengusahaan sarana perhubungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara Hang Nadim Batam, Badan Pengusahaan Batam membentuk Badan Usaha Bandar Udara Kawasan Batam dengan harapan pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam dapat dilakukan secara optimal.

Untuk mendukung terwujudnya optimalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara Hang Nadim Batam, aset Pemerintah milik Kementerian Perhubungan yang berada di Bandar Udara Hang Nadim dialihstatuskan penggunaannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Terkait dengan pengalihan aset Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam dan implikasinya terhadap status Pegawai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Hang Nadim Batam setelah terbentuknya Badan Usaha Bandar Udara Kawasan Batam, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Batam dengan Peraturan Pemerintah.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.