Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5564
PENDIDIKAN. Pelatihan. Penyuluhan. Perikanan. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
DAN PENYULUHAN PERIKANAN


I.   UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan dan keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi kelautan dan keanekaragaman sumber daya ikan tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini maupun masa mendatang.

Indonesia secara fisik memiliki beribu-ribu pulau, dengan bentang panjang garis pantai salah satu terpanjang di dunia, serta memiliki wilayah laut yang luas, termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Wilayah daratan, laut, dan garis pantai Indonesia tersebut, memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Potensi sumber daya alam antara lain sumber daya kelautan dan perikanan berupa hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya ikan, sumber daya hayati dan nonhayati, serta plasma nutfah yang terkandung didalamnya.

Potensi perikanan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penentu pemanfaatan secara optimal adalah tersedianya sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun masyarakat sebagai Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di bidang perikanan yang berwawasan lingkungan, mampu, ahli dan profesional, untuk mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
Dalam rangka mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan tersebut, maka diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, yang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Pasal 57 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan bertujuan untuk:
a. mewujudkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan perikanan;
b.  memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan; dan
d.  menyelaraskan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.

Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi aspek pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta dunia usaha.

Peraturan Pemerintah ini akan menjadi payung hukum Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan yang selama ini belum ada.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dengan Peraturan Pemerintah.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pelatihan dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kompetensi kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan penyuluhan melibatkan Pelaku Utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Sekolah Menengah Kejuruan di bidang perikanan” adalah pendidikan menengah kejuruan perikanan yang menyelenggarakan pendidikan formal di bidang perikanan, yang merupakan lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan tinggi perikanan” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal di bidang perikanan setelah pendidikan menengah, yang menyelenggarakan program vokasi serta dapat berupa program diploma dan pascasarjana.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “badan” adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat yang menangani penyuluhan pada Kementerian.

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Badan Koordinasi Penyuluhan” adalah kelembagaan Penyuluhan Perikanan pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “badan pelaksana Penyuluhan Perikanan” adalah kelembagaan Penyuluhan Perikanan pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Balai Penyuluhan” adalah kelembagaan Penyuluhan Perikanan pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pos Penyuluhan Perikanan” adalah wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya, serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan Penyuluhan Perikanan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud denganteaching factory” adalah proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja untuk menghasilkan barang dan jasa perikanan sesuai dengan kebutuhan konsumen/pasar.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang perikanan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di bidang perikanan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelatih” adalah widyaiswara, instruktur dan/atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai pelatih perikanan bagi Pelaku Utama, Pelaku Usaha, calon Pelaku Utama, calon Pelaku Usaha, tenaga kerja, calon tenaga kerja, dan aparatur di bidang perikanan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengelola pelatihan” adalah seseorang yang bertugas pada lembaga pelatihan yang secara fungsional mengelola langsung program pelatihan.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas
.
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyuluh perikanan pegawai negeri sipil” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Perikanan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyuluh perikanan swasta” adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyuluh perikanan swadaya” adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyuluh perikanan kehormatan” adalah seseorang yang karena jasanya diberi penghargaan sebagai penyuluh kehormatan oleh Menteri.
Yang dimaksud dengan “penyuluh perikanan bantu” adalah tenaga teknis yang diberi tugas dan kewenangan oleh pejabat yang berwenang di pusat dan/atau daerah untuk melaksanakan tugas Penyuluhan Perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar kompetensi bidang perikanan” adalah standar kerja atau kualifikasi kerja di bidang perikanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah:
a. kepala desa/lurah, untuk kelas pemula;
b. camat, untuk kelas madya; dan
c. bupati/walikota, untuk kelas utama.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kerja sama akademik dan/atau kerja sama nonakademik” antara lain kerja sama di bidang tenaga kerja, publikasi, pertukaran peserta didik (joint exchange), pertukaran pengajar (lecture exchange) dan temu bisnis.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dunia usaha”, termasuk di dalamnya usaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.