Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5557
PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Sangihe dan Talaud. Sulawesi Utara. Perubahan Nama. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA


I.   UMUM

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Dalam perkembangannya, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dimekarkan dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Di samping itu, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud kembali dimekarkan dengan dibentuknya Kabupaten Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan perkembangan tersebut serta adanya aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mengusulkan pengubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud perlu dilakukan utamanya dalam rangka tertib administrasi. Dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, maka nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud perlu diubah untuk menghindari kerancuan administrasi dan pengelolaan pembangunan pemerintahan.

Selain itu, dari aspek budaya dan adat istiadat, masyarakat Sangihe mempunyai bahasa dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Talaud. Hal ini juga didukung oleh adanya pengakuan masyarakat yang berasal dari gugusan Kepulauan Sangihe yang menyebutkan identitas asal-usul mereka sebagai subetnis Sangihe yang pernah memiliki kerajaan sendiri dan adat istiadat yang berbeda dengan adat istiadat subetnis Talaud.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud melalui surat Nomor: 130/01/1041 tanggal 8 Mei 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menyampaikan permohonan persetujuan pengubahan nama dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud memberikan persetujuan pengubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 12/KPTS/DPRD/VII – 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud melalui surat Nomor 100/01/1213 tanggal 27 Mei 2013 mengusulkan permohonan pengubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Gubernur Sulawesi Utara. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 130/3519/Sekr Ro Tapem tanggal 13 September 2013 menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri perihal pengubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.