Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5548
EKONOMI. Perdagangan. Berjangka. Komoditi. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


I.   UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain permodalan dan pemegang saham Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, pengaturan mengenai Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan di bidang Perdagangan Berjangka, serta perubahan pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar, efisien, dan efektif, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Persyaratan dan tata cara dimaksud berlaku dalam rangka perizinan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Bank penyimpanan danaterpisah.

Selain persyaratan dan tata cara yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan dimaksud, maka perlu juga diatur mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan Dana Kompensasi, Penyimpanan Dana pada Rekening Terpisah, Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, Pembukuan dan Pelaporan, serta Pelaksanaan Perdagangan Berjangka. Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu juga diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif.

Mengingat banyak dan berkembangnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, maka Peraturan Pemerintah ini menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Bappebti sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan sebagai penjabaran lebih lanjut dariUndang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Jumlah 11 paling sedikit (sebelas) badan usahaberbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi yang aktif dalam transaksi kegiatan Bursa Berjangka, dianggap cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan Bursa Berjangka secara wajar (fair).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah sebagian besar atau misalnya paling sedikit 6 (enam) dari 11 (sebelas) badan usaha tersebut harus merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi dan/atau keuangan yang layak diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) tahun, sedangkan selebihnya terbuka bagi badan usaha yang berusaha di bidang usaha lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada dasarnya Bursa Berjangka membawa misi khusus yang berorientasi membantu atau mendukung masyarakat terutama dunia usaha dan petani dalam melaksanakan manajemen risiko melalui kegiatan lindung nilai (hedging). Untuk itu pasar ini harus dapat terlaksana secara transparan dan wajar (fair) dan masyarakat terlindungi kepentingannya. Oleh karena itu diperlukan adanya 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat duduk dalam keanggotaan komisaris. Orang perseorangan dimaksud antara lain dapat berasal dari tokoh pengusaha maupun pemerintah yang memiliki integritas yang baik, terpandang dan memahami Perdagangan Berjangka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Apabila suatu peristiwa mengakibatkan terhentinya atau terganggunya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka tertentu atau sebagian Kontrak Berjangka maka penghentian kegiatan Bursa Berjangka hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka yang bersangkutan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kerusakan sarana dan prasarana fisik” adalah seperti gangguan listrik, kerusakan sarana komunikasi, tidak berfungsinya komputer serta peristiwa lain yang menghambat pelaksanaan kegiatan transaksi. 
Huruf b
Dalam hal krisis di bidang ekonomi atau keuangan di Indonesia atau negara lain membawa dampak atau menggangu pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka maka terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut. Namun, apabila kegiatan transaksi Kontrak Berjangka diteruskan akan berakibat sangat merugikan bagi para pengelola, pelaku, masyarakat, dan pemerintah, maka kegiatan Bursa Berjangka dapat dihentikan. 
Huruf c
Dalam hal terjadi keadaan di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perangyang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Perdagangan Berjangka dengan baik maka kegiatan Bursa Berjangka perlu segera dinyatakan dihentikan. 
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang mengakibatkan mekanisme pasar tidak berjalan secara baik” antara lain persekongkolan, manipulasi yang mengakibatkan kerugian yang semakin besar diderita pelaku lain atau bahkan masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Terhentinya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka berarti tidak ada harga yang dapat digunakan untuk dasar perhitungan dan melikuidasi posisi Kontrak Berjangka yang masih terbuka yang dimiliki oleh Nasabah atau pihak lainnya, untuk itu Bursa Berjangka perlu menetapkan harga penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka. 

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan” dapat berupa memperbaiki atau merubah persyaratan Kontrak Berjangka, menambah atau mengurangi tempat penyerahan barang, menetapkan harga penyelesaian tertentu, menetapkan tambahan modal yang lebih besar, yang diperhitungkan dapat memperbaiki keadaan dan/atau melakukan penghematan dan efisiensi. 
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Dengan ditetapkannya penghentian kegiatan Bursa Berjangka oleh Kepala Bappebti, kewajiban keuangan dan hukum yang telah ada atau yang timbul kemudian sebagai akibat dari pemberhentian tersebut, tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Izin usaha Bursa Berjangka dicabut setelah Kepala Bappebti meyakini bahwa kegiatan Bursa Berjangka tersebut tidak mungkin diaktifkan kembali atau tidak dapat lagi memberikan manfaat bagi perekonomiandanmasyarakat. Oleh karena itu sebelum melakukan pencabutan tersebut Kepala Bappebti perlu terlebih dahulu mempelajari secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dengan pencabutan izin usaha tersebut yaitu masyarakat, Nasabah, Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan dan lembaga lain yang terkait. 
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Badan usaha Lembaga Kliring Berjangka berbentuk perseroan terbatas bertujuan mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.
Lembaga Kliring Berjangka merupakan institusi pendukung dari Bursa Berjangka dalam menciptakan kelancaran dan kemudahan bagi anggotanya untuk melaksanakan transaksi komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka,Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Dengan demikian misi utama Lembaga Kliring Berjangka bukanlah untuk mencari laba. Biaya pelayanan dan transaksi yang relatif murah merupakan salah satu unsur penting dalam upaya menciptakan pasar yang likuid, karena itu Lembaga Kliring Berjangka harus memperhatikan unsur tersebut. Apabila dalam kegiatannya diperoleh sisa hasil usaha, maka sisa hasil usaha tersebut wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan kliring dan penjaminan serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan. 

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun ini termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rencana kegiatan usaha meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain tindak pidana di bidang perdagangan, industri, atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pemegang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan tersebut.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Keahlian dalam hal ini ditunjukan dengan memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti di bidang yang akan ditangani. 

Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "yang bersangkutan" adalah perusahaan tempat dimana Wakil Pialang Berjangka akan bekerja. 
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pialang Berjangka memenuhi syarat untuk sekaligus menjadi Penasihat Berjangka, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka tidak memerlukan lagi tambahan izin usaha sebagai Penasihat Berjangka. 

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain tindak pidana di bidang perdagangan, industri, atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pemegang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan tersebut.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain tindak pidana di bidang perdagangan, industri, atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pemegang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan tersebut.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing. 

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah. 
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 90
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan apabila harga Sertifikat Penyertaan sulit ditentukan karena terhentinya transaksi sebagian atau seluruh Kontrak Berjangka, dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti dan keadaan keuangannya mencapai batas tertentu yang tidak memungkinkan untuk membeli kembali Sertifikat Penyertaan tersebut. 
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Kegiatan Sentra Dana Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap, apabila seluruh kontrak yang menjadi dasar invenstasi Sentra Dana Berjangka dihentikan antara lain jika bursa berjangka ditutup, force majeure atau masa kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka berakhir.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain tindak pidana di bidang perdagangan, industri, atau pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung” adalah komisaris, direktur, pemegang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan tersebut.

Pasal 98
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instrumen lainnya” antara lain produk transaksi fisik di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Sistem Resi Gudang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah. 
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Keuntungan Bursa Berjangka dalam operasionalnya didapatkan dari berbagai sumber seperti penjualan keanggotaan Bursa Berjangka, iuran tahunan, biaya transaksi, sewa fasilitas, dan jasa-jasa pelayanan lainnya. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran untuk operasi Bursa Berjangka harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengembangkan Bursa Berjangka dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi anggotanya agar Bursa Berjangka semakin efisien dan meningkat integritasnya. Salah satu komponen yang dapat meningkatkan integritas Bursa Berjangka adalah jumlah Dana Kompensasi yang cukup. Oleh karena itu keuntungan yang diperoleh Bursa Berjangka dapat disisihkan sebagian untuk menambah Dana Kompensasi. 
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai kerugian” adalah nilai kerugian secara riil yang harus diterima Nasabah termasuk bunga kalau ada, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dalam proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi. 

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Berjangka atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka, Nasabah yang bersangkutan harus dapat menunjukkan bukti telah berusaha menagihnya secara langsung kepada Pialang Berjangka yang cidera janji tersebut dan diyakini tidak ada itikad baik dari Pialang Berjangka dimaksud untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Besarnya tuntutan yang dapat diajukan harus sesuai dengan jumlah kerugian riil yang diderita ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah yang berkaitan dengan proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi. 

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah. 

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Kepala Bappebti dalam menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri sekaligus menetapkan Kontrak Berjangkadan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat digunakan untuk penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka tersebut.
Ayat (2)
Penetapan Bursa Berjangka luar negeri beserta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya oleh Bappebti pada dasarnya ditujukan agar para Nasabah dalam negeri yang akan menggunakan Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan bisa benar-benar terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikannya, misalnya karena ketentuan Bursa Berjangka serta kliring dan penjaminannya, dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi Nasabah, atau pasarnya tidak likuid. Untuk itu sebelum Daftar Bursa Berjangka luar negeri beserta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya ditetakan, terlebih dahulu dilakukan penelitian yang seksama, antara lain terhadap peraturan dan tata tertib (rules and regulations), baik untuk Bursa Berjangka maupun Lembaga Kliring Berjangka, serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan kerjasama Badan Pengawas dan Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan untuk membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sengketa yang diajukan Nasabah. 

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan perlindungan yang sama adalah tidak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) dalam hal penanganan dan penyelesaian pengaduan atau tuntutan yang diajukan Nasabah, baik Nasabah dalam negeri yang bersangkutan maupun Nasabah luar negerinya. 
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka luar negeri pada dasarnya harus memberikan manfaat terhadap ekonomi Indonesia baik untuk lindung nilai, arbitrase, dan lain sebagainya.

Pasal 119
Permohonan dinyatakan diterima secara lengkap apabila permohonan dimaksud telah dilengkapi dengan semua dokumen yang dipersyaratkan tanpa ada permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi dari Kepala Bappebti.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “identitas lembaga tempat margin disimpan” adalah nama bank tempat dimana Lembaga Kliring Berjangka menyimpan margin yang diterima dari Pialang Berjangka. 
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “posisi terbuka Kontrak Berjangka,Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya” adalah posisi jual atau beli Kontrak Berjangka yang belum dilikuidasi atau jatuh tempo. 

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga terdapat program transaksi yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap kliennya. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga terdapat program transaksi yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap peserta Sentra Dana Berjangka. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pelaku lainnya” adalah pihak yang mentrasaksikan produk di luar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “catatan lainnya” adalah catatan setiap transaksi untuk pribadi atau prinsipal dari perusahaan Pengelola Sentra Dana Berjangka meliputi tanggal transaksi, jumlah, jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya,harga, bulan penyerahan, Pialang Berjangka yang mengelola rekening, transaksi jual atau beli dan laba atau rugi, termasuk konfirmasi dan laporan bulanan yang diserahkan oleh Pialang Berjangka. 
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Ayat (1)
Larangan untuk membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lain adalah untuk menghindarkan terjadinya persekongkolan yang dapat merugikan Nasabah dan tidak terlaksananya kegiatan transaksi di pasar secara wajar dan transparan.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar istri atau suami pegawai Pialang Berjangka tidak dapat dimanfaatkan untuk bersekongkol melakukan transaksi yang telah diatur sebelumnya yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya mekanisme pasar secara wajar (fair) dan menghindari kemungkinan dilakukannya transaksi oleh sekelompok orang atau keluarganya melampaui batas posisi yang ditetapkan.

Pasal 142
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Hal-hal yang akan dijelaskan mengenai isi Kontrak Berjangka meliputi antara lain batas maksimum transaksi, posisi kepemilikan Kontrak Berjangka wajib lapor, batas fluktuasi harga, margin, dan ketentuan lainnya yang berlaku. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud “keadaan tertentu” antara lain apabila Nasabah tidak ada ditempat selama periode tertentu dan untuk transaksi yang bertujuan menghindari kerugian lebih besar (stop loss) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Bappebti. 
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan afiliasi adalah:
a.  hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.  hubungan antara Pihak dan pegawai, direktur atau komisaris, dari Pihak tersebut;
c.  hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.  hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.   hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “integritas keuangan” adalah kemampuan keuangan dari perusahaan atau orang perseorangan yang diukur dari modal dan/atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan membayar semua kewajiban di bidang keuangan, terutama pembayaran pajak oleh yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “reputasi bisnis yang baik” adalah kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang ditandai antara lain:
1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
2) tidak pernah masuk daftar hitam perbankan;
3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
4) memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.