Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 104, 2012(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 268 dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 255 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 381 sampai dengan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

Mengingat :    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.  Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2.  Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3.  Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4.  Jalur Diklat adalah wahana yang dilalui peserta diklat untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan.
5.  Jenjang Diklat adalah tahapan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7.  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8.  Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan di Bidang Transportasi.
9.  Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program pendidikan diploma, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa di bidang transportasi.
11. Kontribusi adalah berbagai bentuk bantuan dari pihak lain dan/atau pihak ketiga baik berupa benda, jasa, maupun dana.
12. Pemberi Kerja adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau Penyedia Jasa Transportasi.
13. Perlindungan Kerja adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja.
14. Perluasan Kesempatan Kerja adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kesempatan kerja kepada warga Negara.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2
(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
a. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
c. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
d. sumber daya manusia di bidang penerbangan; dan
e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 3
(1) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas subbidang:
a. lalu lintas jalan;
b. angkutan umum;
c. kendaraan;
d. prasarana lalu lintas jalan; dan
e. keselamatan lalu lintas jalan.
(2) Bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas subbidang:
a. sarana kereta api; dan
b. prasarana kereta api.
(3) Bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas subbidang:
a. angkutan di perairan;
b. kepelabuhanan;
c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
d.perlindungan lingkungan maritim.
(4) Bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas subbidang:
a. pesawat udara;
b. angkutan udara;
c. kebandarudaraan;
d. navigasi penerbangan;
e. keselamatan penerbangan; dan
f.  keamanan penerbangan.
(5) Bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat meliputi:
a. bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bidang perkeretaapian;
c. bidang pelayaran; dan/atau
d. bidang penerbangan.

Pasal 4
Sumber daya manusia di bidang transportasi diselenggarakan melalui kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan;
b. perencanaan;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penempatan;
e. Perluasan Kesempatan Kerja;
f.  perlindungan kerja dan waktu kerja;
g. pemberian Kontribusi oleh Penyedia Jasa; dan
h. pembinaan.

BAB II
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
Pasal 5
(1) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi, korporasi, atau orang perseorangan.
(4) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:
a. perencanaan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penempatan;
d. Perluasan Kesempatan Kerja;
e. perlindungan kerja dan waktu kerja;
f.  pemberian Kontribusi oleh Penyedia Jasa; dan
g. pembinaan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI
Pasal 7
(1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh:
a. Menteri, untuk rencana sumber daya manusia transportasi nasional;
b. gubernur, untuk rencana sumber daya manusia transportasi provinsi; dan
c. bupati/walikota, untuk rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
a. rencana sumber daya manusia transportasi jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
b. rencana sumber daya manusia transportasi jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
c. rencana sumber daya manusia transportasi tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.
(3) Rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. penyebaran sumber daya manusia di bidang transportasi;
b. kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi;
c. rencana pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan transportasi; dan
d. peluang kerja yang terbuka bagi sumber daya manusia di bidang transportasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(4) Dalam menyusun rencana sumber daya manusia transportasi harus mempertimbangkan:
a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. peraturan perundang-undangan; dan
c. kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transportasi.
(5) Penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. inventarisasi;
b. penyiapan rencana; dan
c. penetapan rencana.
(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi.
(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana sumber daya manusia transportasi.
(8) Rancangan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di bidang transportasi.
(9) Rencana sumber daya manusia ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Peraturan gubernur, atau Peraturan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8
(1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk perencanaan sumber daya manusia aparatur kepolisian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalulintas.
(2) Perencanaan sumber daya manusia aparatur kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9
(1) Rencana sumber daya manusia transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi pedoman dalam penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi provinsi dan penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota.
(2) Rencana sumber daya manusia transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menjadi pedoman dalam penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Diklat Transportasi
Pasal 10
(1) Diklat Transportasi merupakan satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional, pembinaannya dilakukan bersama oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2) Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Kompetensi di bidang transportasi.
(3) Penyelenggaraan Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu antara Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat serta merata di seluruh wilayah tanah air.
(4) Penyelenggaraan Diklat Transportasi secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki Kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis Kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi.
(3) Jenis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12
(1) Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Diklat Transportasi.
(2) Penyelenggaraan Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pendirian lembaga Diklat Transportasi dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggaraan Diklat Transportasi mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit Menteri harus mempertimbangkan:
a. prasarana dan sarana penyelenggaraan Diklat Transportasi;
b. pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. kurikulum dan silabi;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
(1) Penyelenggara Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Dalam menetapkan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berpedoman pada standar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jalur dan Jenjang Diklat Transportasi
Pasal 14
(1) Diklat Transportasi terdiri atas:
a. diklat pembentukan;
b. diklat peningkatan Kompetensi; dan
c. diklat teknis lainnya.
(2) Diklat Transportasi diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 15
(1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai Diklat Transportasi.
(3) Diklat Transportasi pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur dan Jenjang Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Peserta Diklat Transportasi
Pasal 17
(1) Peserta Diklat Transportasi terdiri atas:
a. pegawai negeri; dan/atau
b. orang perseorangan.
(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh warga negara Indonesia selain pegawai negeri dan warga negara asing.

Pasal 18
(1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a.  penugasan dari instansi yang bersangkutan;
b. memiliki tingkat pendidikan formal, tingkat kecakapan, atau telah mengikuti diklat tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk diklat yang bersangkutan; dan
c.  lulus seleksi calon peserta Diklat Transportasi.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan pengembangan karier aparatur yang bersangkutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19
Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit telah lulus seleksi calon peserta Diklat Transportasi.

Pasal 20
(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 paling sedikit meliputi:
a. seleksi administratif;
b. tes potensi akademik;
c. tes fisik dan kesamaptaan;
d. tes kesehatan;
e. psikotes atau Aptitude Test;
f.  tes bakat; dan
g. wawancara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Kurikulum dan Metode Diklat Transportasi
Paragraf 1
Kurikulum Diklat Transportasi
Pasal 21
(1) Setiap penyelenggara Diklat Transportasi wajib menggunakan Kurikulum yang ditetapkan Menteri.
(2) Dalam menetapkan Kurikulum Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri harus memperhatikan:
a. pemenuhan standar Kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.  pembentukan fisik yang prima dan beretika; dan
d.  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Menteri dalam menyusun Kurikulum Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasukan muatan Kurikulum yang wajib dimuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada standar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Setiap Kurikulum yang ditetapkan wajib dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan untuk pemutakhiran dan pengembangan Kurikulum Diklat Transportasi.

Paragraf 2
Metode Diklat Transportasi
Pasal 23
(1)  Diklat Transportasi dilaksanakan dengan menggunakan metode andragogi dan metode pedagogi sesuai dengan Jenjang Diklat Transportasi.
(2)  Diklat Transportasi diselenggarakan secara klasikal dan non klasikal.
(3) Metode Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada standar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai metode Diklat Transportasi ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Diklat Transportasi
Pasal 24
(1) Penyelenggaraan Diklat Transportasi wajib memenuhi persyaratan kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidik pada Diklat Transportasi mempunyai tugas:
a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran;
b. menilai hasil pembelajaran;
c. melakukan pembimbingan dan pelatihan; dan
d. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pendidik pada Diklat Transportasi terdiri atas:
a. tenaga profesional di bidang transportasi; dan
b. tenaga profesional di bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan program Diklat Transportasi yang dilaksanakan.
(4) Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melaksanakan administrasi;
b. pengelolaan;
c. pengembangan;
d. pengawasan; dan
e. pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat Transportasi.
(5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Tinggi diangkat oleh:
a.  Menteri; atau
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Menengah diangkat oleh:
a.  gubernur;
b.  Menteri, untuk diklat bertaraf internasional; atau
c.  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Menteri dalam mengangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempertimbangkan persyaratan:
a. kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki karakter yang baik;
d. memiliki bakat;
e. memiliki kemampuan dan pengalaman kerja di bidang transportasi yang memadai; dan
f.  persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Pembinaan karier dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi dilakukan dengan memperhatikan:
a.  pemberian penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
b.  pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c.  pemberian kesempatan untuk mencapai karier yang lebih tinggi;
d.  pemberian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual bagi Pendidik;
e.  pemberian kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan;
f.  pemberian kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fasilitas dan anggaran yang memadai bagi Pendidik;
g.  jaminan asuransi bagi yang melaksanakan pekerjaan dengan risiko tinggi; dan
h. pemberian kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan Kompetensi atas biaya lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 26
Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib:
a. menciptakan suasana Diklat Transportasi yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan standar mutu Diklat Transportasi;
c. melaksanakan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
d. memberi keteladanan dan menjaga kehormatan lembaga dan profesi.

Pasal 27
(1) Dalam hal Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terjadi kekurangan Pendidik, Menteri dapat menugaskan pejabat struktural atau pejabat fungsional lainnya pada Kementerian untuk menjadi Pendidik pada Diklat Transportasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28
Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada standar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Prasarana dan Sarana Diklat Transportasi
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan Diklat Transportasi wajib dilengkapi prasarana dan sarana sesuai dengan:
a. standar yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan nasional dan Diklat Transportasi; dan
b. pertumbuhan dan kebutuhan pengembangan fisik, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. fasilitas pembelajaran;
b. fasilitas akomodasi dan penunjangnya bagi yang mengasramakan peserta didik;
c. fasilitas praktik atau pelatihan;
d. fasilitas olahraga;
e. fasilitas rekreasi;
f.  perpustakaan;
g. fasilitas pelayanan kesehatan dan konseling psikologi;
h. fasilitas ibadah;
i.  fasilitas untuk kelancaran tugas tenaga Pendidik; dan
j.  fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada standar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Diklat Transportasi
Pasal 30
(1) Diklat Transportasi yang diselenggarakan oleh Kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Diklat Transportasi yang diselenggarakan oleh masyarakat didanai oleh sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan Diklat Transportasi harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Kedelapan
Ijazah dan Sertifikat Kompetensi
Pasal 31
(1)  Setiap peserta Diklat Transportasi yang telah lulus ujian diberikan ijazah dan/atau sertifikat Kompetensi.
(2)  Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara Diklat Transportasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara Diklat Transportasi atau lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian ijazah dan sertifikat Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Mutu Diklat Transportasi
Pasal 32
(1) Untuk menjaga mutu Diklat Transportasi, Menteri dapat membentuk Tim Independen Pengawas Mutu Diklat Transportasi.
(2) Anggota Tim Independen Pengawas Mutu Diklat Transportasi terdiri atas:
a. anggota tetap; dan
b. anggota tidak tetap.
(3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mewakili unsur:
a. Pemerintah;
b. asosiasi usaha dan asosiasi profesi;
c. pakar transportasi; dan
d. pakar pendidikan.
(4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur pemerintah provinsi pada lokasi penyelenggaraan Diklat Transportasi yang bersangkutan.

Pasal 33
(1) Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:
a. melakukan penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan Diklat Transportasi dengan standar yang ditetapkan; dan
b. memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri dan gubernur.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Diklat Transportasi.

BAB V
PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI
Pasal 34
(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/walikota, dan Penyedia Jasa transportasi wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki Kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.
(2) Dalam hal Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/walikota, dan Penyedia Jasa transportasi merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang transportasi, wajib merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana transportasi tersebut sesuai dengan jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan.
(3) Penyedia Jasa transportasi wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensinya.

BAB VI
PERLINDUNGAN KERJA DAN WAKTU KERJA
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Perlindungan Kerja
Pasal 35
(1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk:
a. kesejahteraan;
b. keselamatan kerja; dan
c. kesehatan kerja.
(2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

Pasal 36
(1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
a.  upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi; dan
c.  asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
(1) Untuk perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b Pemberi Kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen Pemberi Kerja.
(2) Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit berupa:
a.  penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

Pasal 38
(1) Perlindungan terhadap kesehatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:
a.  pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
b.  perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;
c. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
d.  pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
e.  pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Dalam menyusun Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 39
Setiap Pemberi Kerja wajib memberikan sosialisasi mengenai Perlindungan Kerja kepada sumber daya manusia di bidang transportasi yang dipekerjakannya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40
Setiap tenaga kerja di bidang transportasi berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pemberian jaminan Perlindungan Kerja terhadap tenaga kerja di bidang transportasi.
(3) Pemberian fasilitas jaminan Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaannya dibebankan kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan.

Pasal 42
(1) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan tenaga kerja di bidang transportasi.
(2) Perjanjian kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.  hak dan kewajiban Pemberi Kerja;
b.  hak dan kewajiban tenaga kerja;
c.  pelatihan kerja di bidang transportasi yang wajib dilaksanakan;
d. pemeriksaan kesehatan yang wajib dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang transportasi;
e.  waktu kerja dan waktu istirahat; dan
f.   jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang transportasi.

Bagian Kedua
Waktu Kerja
Pasal 43
(1) Menteri menetapkan waktu kerja bagi sumber daya manusia di bidang transportasi.
(2) Dalam menetapkan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mempertimbangkan:
a. keselamatan, keamanan, dan keandalan penyelenggaraan transportasi;
b. perlindungan kesehatan tenaga kerja transportasi;
c. kesinambungan pelayanan transportasi;
d. kepentingan Pemberi Kerja; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
KONTRIBUSI PENYEDIA JASA DALAM PENYELENGGARAAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
Pasal 44
(1) Penyedia Jasa transportasi dan organisasi yang memiliki kegiatan di bidang transportasi dan/atau mendapatkan manfaat atas jasa profesi di bidang transportasi wajib memberikan Kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.
(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Penyedia Jasa dan/atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.  memberi beasiswa kepada orang perseorangan untuk mengikuti Diklat Transportasi;
b.  membangun lembaga diklat sesuai dengan standar internasional;
c.  melakukan kerja sama dengan lembaga Diklat Transportasi yang ada;
d. memberikan kesempatan kepada peserta Diklat Transportasi untuk melakukan praktek kerja pada prasarana dan sarana transportasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Penyedia Jasa dan organisasi; dan/atau
e. mengadakan peralatan diklat berupa perangkat simulator, buku pelajaran, dan terbitan sesuai bidang Diklat Transportasi masing-masing yang mutakhir.

Pasal 45
(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diutamakan bagi orang perseorangan yang berprestasi dan/atau yang tidak mampu secara ekonomi;
b. dilakukan secara transparan dan akuntabel; dan
c.  jumlah penerima beasiswa disesuaikan dengan kemampuan.
(2) Dalam pemberian beasiswa, Penyedia Jasa transportasi dapat menetapkan persyaratan bagi penerima beasiswa.

Pasal 46
Pemberian kesempatan untuk praktek kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
a. adanya permintaan dari lembaga Diklat Transportasi untuk melaksanakan praktek kerja kepada Penyedia Jasa transportasi;
b. sumber daya yang dimiliki oleh Penyedia Jasa memenuhi syarat untuk menjadi tempat praktek kerja; dan
c. dibuat perjanjian praktek kerja yang memuat hak dan kewajiban Penyedia Jasa, lembaga diklat, dan peserta praktek kerja.

BAB VIII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1) Pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi dilakukan oleh Menteri, menteri terkait, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.

Pasal 48
(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang sumber daya manusia transportasi.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, perizinan, sertifikasi, serta memberikan layanan kemudahan guna terwujudnya sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dalam penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(5) Pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek yang diarahkan untuk:
a. menciptakan sumber daya manusia di bidang transportasi yang memiliki fisik yang prima, semangat pembaharu, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik atau beretika serta karakter yang tangguh, untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan dilandasi moral, disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi;
c. memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi;
d. menciptakan kesamaan visi, misi, dan dinamika pola pikir demi terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang andal dan memberikan nilai tambah; dan
e. tersedianya sumber daya manusia di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan transportasi di dalam negeri dan mengisi pasar kerja di luar negeri.
(6) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan membantu penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 49
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) termasuk juga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pasal 50
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan paling sedikit terhadap perencanaan, pelaksanaan Diklat Transportasi, dan penempatan sumber daya manusia di bidang transportasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI
Pasal 51
Menteri menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pasal 52
Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat data dan informasi:
a. sumber daya manusia di bidang transportasi;
b. Kompetensi di bidang transportasi;
c. lulusan untuk masing-masing jalur, jenis, dan Jenjang Diklat setiap tahunnya;
d. penyebaran hasil diklat, penyerapan, atau penempatan lulusan diklat;
e. kesempatan kerja di bidang transportasi;
f.  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; dan
g. tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 53
Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mencakup pula Perluasan Kesempatan Kerja yang paling sedikit memuat upaya:
a. penyediaan informasi lapangan kerja yang terbuka di bidang transportasi di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. pelaksanaan kerja sama dengan Penyedia Jasa di bidang transportasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
c. penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan di bidang transportasi.

Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan sistem informasi manajemen penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55
(1) Pendidikan berlalulintas diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pendidikan berlalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan di bidang:
a. pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
f.  penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
g. pendidikan berlalu lintas;
h.  pelaksanaan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kewenangannya; dan
i.  pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
(3) Penyelenggaraan pendidikan berlalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal sejak dini untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berlalulintas diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56
Penyelenggara Diklat Transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.

Pasal 57
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Diklat Transportasi tidak juga mematuhi, dikenai denda administratif paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan denda administratif diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Diklat Transportasi tidak juga mematuhi, dikenai sanksi pembekuan izin.
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara Diklat Transportasi tidak juga mematuhi, dikenai sanksi pencabutan izin.
(5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara Diklat Transportasi untuk membayar denda administratif.
(6) Denda administratif merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 58
Penyedia Jasa transportasi dan organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; atau
c. pencabutan izin.

Pasal 59
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan peringatan tertulis diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia Jasa transportasi dan organisasi tidak juga mematuhi, dilakukan pembekuan izin.
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia Jasa transportasi dan organisasi tidak juga mematuhi, dilakukan pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.  izin penyelenggaraan Diklat Transportasi dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan
b. permohonan izin penyelenggaraan Diklat Transportasi yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sumber daya manusia di bidang transportasi yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62
Tim Independen Pengawas Mutu Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 63
(1) Rencana sumber daya manusia transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus sudah ditetapkan oleh Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(2) Rencana sumber daya manusia transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus sudah ditetapkan oleh gubernur paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana sumber daya manusia transportasi nasional berlaku.
(3) Rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana sumber daya manusia transportasi provinsi berlaku.

Pasal 64
Sistem informasi manajemen sumber daya manusia di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus terselenggara paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 65
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN