RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019
Pemrakarsa
DPR/PEMERINTAH
Tahapan
Selesai Harmonisasi
Pihak Terkait
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
Siaran pers Ditjen. Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham mengenai Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Prp. Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Isu-isu yang berkembang dalam penyusunan Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, antara lain:

Melarang setiap kelompok sipil untuk mengadakan pelatihan militer, atau kelompok sipil yang dilatih teknik kemiliteran dan penggunaan senjata ilegal.
Melarang penjualan dan peredaran bahan/zat/unsur pembuat bahan peledak di toko-toko kimia. Dalam RUU nanti akan dibahas pengaturan dan pemberian izin penjualan bahan/zat/unsur pembuat bahan peledak agar tidak disalahgunakan.
Melarang penyebaran kebencian dan permusuhan terhadap isu-isu SARA yang memicu tindak pidana terorisme.
Perpanjangan jangka waktu penangkapan dan penahanan, lamanya jangka waktu penangkapan menjadi 30 hari dan lamanya jangka waktu penahanan menjadi 120 hari.
Laporan intelijen dan penyadapan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana terorisme.
Penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke dalam Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Sebelumnya BNPT diatur melalui Perpres No 46 Tahun 2010).

Siaran Pers disampaikan dalam Diskusi dan Sosialisasi Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Prp. Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Gedung Ditjen. Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu 2 September 2015. Hadir pemateri antara lain: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Ahli Hukum Pidana), Brigjen. Pol. Petrus Golose (Direktur Penindakan BNPT), Abdul Wahid Masru (Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan) dan Andy Rachmianto (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Prp. Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya masuk dalam Program Legislasi Nasional.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Selesai Harmonisasi 29 Oktober 2015

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.