RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019
Pemrakarsa
Pemerintah
Tahapan
Pihak Terkait
Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
kedudukan
pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem
peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran
dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem
pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam
peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi
dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur
220
Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan,
Rutan.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.