Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019
Pemrakarsa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahapan
Proses Harmonisasi
Pihak Terkait
Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
kerjasama internasional melalui mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya upaya masyarakat internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara, sehingga kerjasama tersebut memerlukan landasan hukum yang lebih kokoh serta selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selama ini menjadi landasan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta kepada dan/atau menerima permintaan bantuan dari negara asing perlu disesuaikan dengan standar dan praktik internasional sehingga penanganan bantuan tersebut lebih efektif dan efisien.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Proses Harmonisasi 26 Oktober 2015 Masih terdapat isu krusial yang belum dapat diselesaikan terkait dengan keberadaan central authority. Akan diselesaikan dalam forum rapat tingkat Menteri

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.