RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015
Pemrakarsa
Pemerintah
Tahapan
Dikembalikan ke Pemrakarsa
Pihak Terkait
Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Perkembangan pengkajian kembali oleh BPHN terkait pengaturan Kompensasi.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Dikembalikan ke Pemrakarsa 29 Oktober 2015 Dikembalikan ke Pemrakarsa untuk disempurnakan sesuai hasil Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.