RPP tentang Perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Hasil Kena Pajak

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Keuangan
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Belum Diketahui
Keterangan
Menambahkan pengaturan mengenai:
a. Subjek pajak diantaranya penentuan subjek
pajak luar negeri, unit tertentu dari badan
pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak
dan bentuk kerja sama operasi
b. Penghitungan penghasilan kena pajak wanita
kawin yang penghasilannya semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja
c. Pemberian amanah penyusunan peraturan
mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan
d. Batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan
dikurangkan sebagai biaya apabila Wajib Pajak
dalam jangka waktu yang sama juga mempunyai
deposito berjangka atau tabungan lainnya
e. Pemberian amanah penyusunan peraturan
mengenai penerapan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan
f. Kewajiban bendahara pemerintah melakukan
kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan
Pajak Penghasilan
g. Pemberian amanah penyusunan peraturan
mengenai tempat pajak terutang terhadap
pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran
dan pelaporan Pajak Penghasilan
h. Pemberian amanah penyusunan peraturan
mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan bukti potong Pajak
Penghasilan
i. Penghasilan bunga dari penutupan asuransi
yang mengandung unsur tabungan
j. Batasan pelunasan Pajak Penghasilan yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (4) UU Pajak Penghasilan
k. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan
Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak lain oleh Wajib
Pajak yang terikat dengan Kontrak Bagi Hasil,
Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama
pengusahaan pertambangan
l. Pemberian kewenangan pemerintah untuk
melakukan perjanjian dengan pemerintah negara
lain atau yurisdiksi lain dalam rangka
penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak
m. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan
dengan perubahan dalam Rancangan PP ini
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.