RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Keuangan
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Belum Diketahui
Keterangan
1. Jenis Layanan Umum
Diatur dengan jelas layanan publik yang tidak
bisa dijadikan BLU
2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas (Dewas)
Peran, fungsi dan anggota Dewas akan
dituangkan secara jelas dalam revisi PP ini (yang
sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun
2005)
3. Konversi BLU
Revisi PP akan mengatur konversi BLU menjadi
PTN Badan Hukum dan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, ataupun sebaliknya PTN BH
dan BUMN/D menjadi BLU/D
4. Pegawai BLU
Mempertegas pegawai Non PNS BLU sebagai
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
(PPPK) yang direkrut oleh pimpinan BLU dan
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian
(Menteri/Pimpinan K/L), atau akan diatur
secara khusus untuk memberikan kemudahan/
fleksibilitas bagi pemimpin BLU
5. Akuntansi Berbasis Akrual
Pengaturan yang mewajibkan semua BLU untuk
menerapkan akuntansi berbasis akrual
6. Kontrak Kinerja
Mewajibkan semua BLU menerapkan kontrak
kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri
Teknis dan Menteri Keuangan sebagai pembina
keuangan dan untuk BLUD antara pemimpin
BLUD dengan Kepala SKPD sebagai pembina
teknis dan Kepala PPKD sebagai pembina
Keuangan-bagai BLUD-Unit Kerja, atau dengan
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kotamadya bagi BLUD-SKPD
7. Status BLU
Status BLU Bertahap akan dihilangkan dalam
Revisi PP karena selama ini menimbulkan
kerumitan dalam implementasinya
8. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Pengaturan peran SPI secara jelas yakni dengan
memuat aturan yang mewajibkan setiap BLU
untuk membentuk SPI dalam membantu
pimpinan BLU dalam pengambilan keputusan
dan dalam rangka mewujudkan “Good BLU
Governance”.
9. Pencabutan BLU
Revisi PP akan mempertegas mekanisme
pencabutan BLU, yakni setelah dilakukan
evaluasi atas kinerja BLU oleh Menteri Keuangan
bagi BLU dan Evaluasi kinerja oleh Gubernur/
Bupati/Walikota bagi BLUD, yang selama ini
tidak dituangkan secara memadai pada PP No.
23 Tahun 2005
10. Persyaratan menjadi BLU
Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota atau
Bupati menilai calon BLU berdasarkan dari
aspek teknis, substantif, dan administratif, yang
selama ini hanya dari aspek administratif saja
11. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi
Penuangan secara tegas dalam revisi PP bahwa
Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota
menetapkan Tarif dan Remunerasi BLU setelah
menerima masukan dari Tim Penilai Tarif dan
Remunerasi yang dibentuk oleh Menteri
Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati, yang
selama ini tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun
2005
12. Pemanfaatan Aset
Mempertegas bahwa BLU dapat memanfaatkan
aset tetapnya dan dapat digunakan secara
langsung untuk BLU yang bersangkutan
sebagaimana yang tertuang pada UU No. 1
Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2)
13. Kerjasama SDM
Revisi PP akan memberikan kejelasan bagi BLU
untuk melakukan kerja sama usaha dengan
pihak lain dan hasilnya merupakan pendapatan
BLU yang dapat digunakan secara langsung
14. Investasi, utang, dan piutang
mempertegas fleksibilitas BLU dalam investasi,
utang, dan piutang sehingga mendorong
peningkatan layanan BLU
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.