RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Perhubungan
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Belum Diketahui
Keterangan
1. Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di
antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi
sebagai berikut:
- Pasal 150A:
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya wajib menjamin terlaksananya
angkutan pelayanan kelas ekonomi dan
angkutan perintis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 - Pasal 150B
(1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan
pelayanan kelas ekonomi dan angkutan
perintis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150A serta untuk menjamin
tersedianya sarana perkeretaapian kelas
ekonomi, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya
harus menyediakan atau mengadakan
sarana perkeretaapian untuk pelayanan
kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis
(2) Penyediaan atau pengadaan sarana
perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perkeretaapian dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
2. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal
150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal
151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Penjelasan Peraturan ini
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.