RPP tentang Pemberdayaan Industri

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Perindustrian
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Belum Diketahui
Keterangan
1. Pengaturan mengenai IKM:
a. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM yang
meliputi: peningkatan kompetensi SDM,
pengembangan hubungan bisnis,
pengembangan dan penerapan teknologi
b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina
IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi
SDM, pengembangan kerjasama lembaga
Pembina IKM dan peningkatan sarana dan
prasarana
c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas
pembiayaan, fasilitas non pembiayaan,
pengembangan dan penerapan teknologi tepat
guna, bantuan penelitian dan pengembangan
teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis,
penyediaan bahan baku dan bahan penolong,
bantuan mesin dan/atau peralatan, bantuan
restrukturisasi mesin dan peralatan,
pengembangan produk IKM, standardisasi
produk IKM, HKI, bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan hidup bagi IKM
untuk mewujudkan industri hijau, akses
pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan
industri khusus bagi IKM,bantuan informasi
pasar, promosi dan pemasaran
d. Perlindungan IKM
2. Pengaturan mengenai Industri Hijau:
a. Pembangunan, pengembangan dan
pengaturan industri hijau
UU No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian
Pasal 76
Pasal 83
Pasal 84 ayat (9)
Pasal 86 ayat (3)
Pasal 90
Pasal 95
Pasal 99
Kementerian
Perindustrian
b. Standar industri hijau
c. Sertifikasi industri hijau
d. Pemberian insentif dan sanksi, dan
e. Pembinaan dan pengawasan
3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh
negara, antara lain memuat:
Penguasaan Industri Strategis oleh Negara
mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah,
usaha patungan pemerintah dan swasta dan
pembatasan kepemilikan oleh asing; (2)
penetapan kebijakan industri strategis terkait
dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan
kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan;
(4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi
dan harga industri strategis berdasarkan jenis
industri dan; (5) pengawasan terhadap industri
strategis
4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan
jasa produksi dalam negeri oleh instansi
pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain
memuat:
a. Ruang lingkup
b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa
produksi dalam negeri oleh instansi
pemerintah dan pemerintah daerah
c. Preferensi harga
d. Penentuan harga evaluasi akhir
e. Pelaporan kepada Timnas P3DN
f. Insentif dan penghargaan, dan
g. Sanksi administratif bagi pelanggaran
ketentuan P3DN
5. Pengaturan mengenai kerja sama internasional
industri, antara lain memuat:
a. Ruang lingkup kerja sama internasional
industri
b. Tujuan kerja sama internasional industri
c. Proses pengambilan keputusan
d. Fasilitasi peningkatan akses pasar
e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya
industri
f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai
global
g. Fasilitasi peningkatan investasi
h. Penetapan dan kriteria negara potensial
i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian
di LN
j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian
di LN
k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat
perindustrian di LN
l. Penugasan kepala Perwakilan RI
m. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan
kerja sama internasional Industri
6. Pengaturan mengenai pengenaan tindakan
pengamanan industri, antara lain memuat:
a. Mekanisme/tata cara pengenaan tindakan
pengamanan industri yang didukung dengan
program restrukturisasi industri yang meliputi: (1) pengamanan akibat kebijakan,
regulasi, dan/atau iklim usaha yang
mengancam ketahanan dan mengakibatkan
kerugian industri dalam negeri, dan (2)
pengamanan akibat persaingan global yang
menimbulkan ancaman terhadap ketahanan
dan mengakibatkan kerugian industri dalam
negeri
b. Batasan dan kriteria pengaruh konjungtur
perekonomian dunia yang mengakibatkan
kerugian bagi industri dalam negeri
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.