RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Keuangan
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Belum Diketahui
Keterangan
1. Cakupan Wajib Pajak Penerima Fasilitas: Wajib
Pajak Badan Dalam Negeri, tidak ada lagi
2. Pembatasan harus berbentuk Perseroan
Terbatas atau Koperasi
3. Saat pemanfaatan fasilitas: tidak ada lagi
persyaratan harus merealisasikan penanaman
modal minimal 80%
4. Investment Allowance: 30% dari jumlah
penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud
termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan
utama usaha, dibebankan selama 6 tahun
masing-masing sebesar 5% per tahun
Amortisasi dipercepat atas harta tidak berwujud 5. Extended Loss Carry Forward:
a. Alternatif persyaratan pemenuhan
pemanfaatan fasilitas diperbanyak, dari
semula 5 syarat menjadi 7 syarat, sehingga
lebih memperluas kesempatan bagi WP untuk
dapat memanfaatkan fasilitas perpanjangan
jangka waktu kompensasi kerugian
Tambahan alternatif tersebut adalah untuk
repatriasi dividen dan WP yang berorientasi
ekspor
b. Untuk pemenuhan persyaratan R7D dan
tenaga kerja minimal 500 orang selama 5
tahun berturut-turut, semula hanya
diberikan tambahan jangka waktu
kompensasi kerugian selama 1 tahun,
diubah menjadi 2 tahun
6. Jangka waktu larangan pengalihan aktiva:
Diubah dari semula selama 6 tahun sejak
tanggal pemberian fasilitas, menjadi selama
masa manfaat aktiva yang bersangkutan
7. Ketentuan Pembatasan: Fasilitas tidak dapat
diberikan bagi WP yang telah menerima fasilitas
perpajakan di Kapet dan fasilitas Tax Holiday
8. Ketentuan Pengecualian: WP yang dikenai PPh
final dan WP berdasarkan kontrak karya dan
kontrak bagi hasil, tidak dapat diberikan fasilitas
investment allowance
9. Ketentuan pelaksanaan: diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan 10. Pemberlakuan surut dihapus
11. Ketentuan Peralihan: usulan permohonan yang
telah diajukan Kepala BKPM kepada Menteri
Keuangan c.q. Dirjen Pajak, tetap diproses
berdasarkan PP baru
12. Prosedur persetujuan: tidak ada perubahan,
namun perlu kepastian jangka waktu proses
pemberian fasilitas terhitung sejak WP
mengajukan permohonan di BKPM hingga
diterbitkan keputusan pemberian fasilitas
13. PP Pencabutan: karena perubahan materi PP
lebih dari 50% terkait perubahan sistematika,
dan perubahan esensi, maka RPP Revisi PP No.
52 Tahun 2011 ini merupakan PP baru dan
bukan PP Perubahan Ketiga atas PP No. 1 Tahun
2007
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.