Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah


No Jenis Tahun Tentang Pemrakarsa Tahapan Pihak Terkait Status Download
1 PP 2015 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selesai Harmonisasi Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Dalam Proses
2 PP 2015 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses
3 PP 2015 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Proses Harmonisasi Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Dalam Proses
4 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selesai Harmonisasi Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Proses
5 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Tidak Selesai
6 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Selesai Harmonisasi Tidak Selesai
7 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI Kementerian Pertahanan Tidak Selesai
8 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Negara Perumahan Rakyat Proses Harmonisasi Tidak Selesai
9 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Dikembalikan ke Pemrakarsa Tidak Selesai
10 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Budaya Proses Harmonisasi Tidak Selesai
11 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa Selesai Harmonisasi Selesai
12 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Danau Kementerian Pekerjaan Umum Dikembalikan ke Pemrakarsa Tidak Selesai
13 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tidak Selesai
14 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang Berada di Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Keuangan Tidak Selesai
15 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Kementerian Keuangan Proses Harmonisasi Tidak Selesai
16 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tidak Selesai
17 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air Kementerian Pekerjaan Umum Pengundangan Selesai
18 PP 2015 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
19 PP 2015 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
20 PP 2014 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Kementerian Keuangan Tidak Selesai
Informasi/ Halaman
Halaman 1 dari 21