Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015
Pemrakarsa
Pemerintah
Tahapan
Pembahasan di DPR
Pihak Terkait
Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Presiden telah menyampaikan RUU ini kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan di DPR RI. Rapat Kerja Pertama antara Pemerintah dan Komisi III DPR RI dilaksanakan tanggal 6 Juli 2015 dengan agenda penyampaian Keterangan Pemerintah, penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi dan Pengesahan Jadwal Acara Rapat serta Mekanisme Kerja Pembahasan. Tanggal 26 Oktober 2015 Komisi III DPR dan Pemerintah telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda penyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Saat ini Pemerintah dan Komisi III DPR sedang melaksanakan Rapat Panitia Kerja dengan agenda Pembahasan DIM.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Pembahasan di DPR 28 Oktober 2015 Agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.