Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Balai Harta Peninggalan

Program Legislasi
Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014
Pemrakarsa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahapan
Dikembalikan ke Pemrakarsa
Pihak Terkait
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
peraturan perudang-undangan yang mengatur Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Dikembalikan ke Pemrakarsa 24 Oktober 2015 RUU BHP tersebut masih didasarkan pada Naskah Akademik (NA) Tahun 2001, sedangkan BPHN pada Tahun 2014 telah melakukan penyusunan NA RUU BHP yang baru, oleh karena itu materi muatannya perlu dilakukan penyelarasan kembali dengan NA yang baru

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.