Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia

Program Legislasi
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014
Pemrakarsa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahapan
Dikembalikan ke Pemrakarsa
Pihak Terkait
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Status
Dalam Proses
Kumulatif Terbuka
Tidak
Keterangan
dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, bangsa Indonesia perlu memantapkan landasan hukum yang mengatur ruang lingkup Landas Kontinen Indonesia yang meliputi hak berdaulat, hak eksklusif, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di Landas Kontinen Indonesia;
Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
pengaturan hukum Landas Kontinen Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum landas kontinen yang dimuat dalam Bab VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti.
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Dikembalikan ke Pemrakarsa 24 Oktober 2015 disepakati bahwa RUU LKI untuk diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemrakarsa, karena Materi muatan RUU LKI sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya materi muatan yang berkaitan dengan BAB IV mengenai kegiatan di landas kontinen yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan BAB VII mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan di landas kontinen Indonesia dan sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya oleh karena itu RUU LKI disampaikan kembali untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan guna proses lebih lanjut

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.