RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015
Pemrakarsa
Kementerian Keuangan
Tahapan
Proses Harmonisasi
Pihak Terkait
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Status
Selesai
Keterangan
Untuk percepatan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara untuk memanfaatkan secara langsung fasilitas pembiayaan infrastruktur dari Lembaga Keuangan Internasional secara langsung dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu penjaminan Pemerintah Pusat
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Proses Harmonisasi 23 Oktober 2015

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.