Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
Pemrakarsa
Kementerian Keuangan
Tahapan
Pihak Terkait
Status
Tidak Selesai
Keterangan
1. Menteri Kuangan dan Gubernur Bank
Indonesia secara bersama-sama diberi kuasa untuk mewakili Negara Republik Indonesia sebagai Anggota pada IMF (Dana)
2. Ketentuan mengenai tata cara penunjukan, tugas dan kewenangan Gubernur dan Gubernur Pengganti pada Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan
Presiden
3. Gubernur Bank Indonesia diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau dengan cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama negara Republik Indonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada Dana
4. Mekanisme rotasi untuk jabatan Executive
Director and Alternate Executive Director pada
IMF
5. Pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dan keputusan-keputusan penting terkait keanggotaan Republik Indonesia pada Dana dilakukan melalui Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan
6. Gubernur Bank Indoensia diberi kuasa untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia,
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
Tidak ada data

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.