Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Ormas

Program Legislasi
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
Pemrakarsa
Kementerian Dalam Negeri
Tahapan
Dikembalikan ke Pemrakarsa
Pihak Terkait
Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Status
Tidak Selesai
Keterangan
Share

Aktifitas

No Tahapan Tanggal Catatan Dokumen
1. Dikembalikan ke Pemrakarsa 28 Oktober 2015 Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Oktober 2014 terhadap Perkara Nomor 82/PUU-XI/2013 mengenai pengujian terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memutuskan beberapa ketentuan yang terkait dengan RPP tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam butir 1.4 menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan butir 1.5 menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi RPP tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perubahan yang cukup mendasar terhadap substansi tersebut

Komentar

Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.