Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

Jenis
PP
Tahun
2015
Durasi
1 Tahun
Share
No Tentang Pemrakarsa Tahapan Pihak Terkait Status
1. RPP Tentang Pedoman Register Perkara Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Proses Harmonisasi Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Dalam Proses
2. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
3. RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
4. RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Proses Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Dalam Proses
5. RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI Kementerian Pertahanan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
6. RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusunan Dalam Proses
7. RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusunan Dalam Proses
8. RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusunan Dalam Proses
9. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Pengundangan Selesai
10. RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Belum Diketahui
11. RPP tentang Kesehatan Kerja Kementerian Kesehatan Penyusunan Dalam Proses
12. RPP tentang Rumah Sakit Pendidikan Kementerian Kesehatan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
13. RPP tentang Otoritas Veteriner Kementerian Pertanian Pleno dalam Harmonisasi Dalam Proses
14. RPP tentang Pembiayaan Holtikultura Kementerian Pertanian Belum Diketahui
15. RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
16. RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Sea And Coast Guard) Kementerian Perhubungan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
17. RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Belum Diketahui
18. RPP tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Belum Diketahui
19. RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Proses
20. RPP tentang Rumah Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Belum Diketahui
21. RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusunan Dalam Proses
22. RPP tentang Program Jaminan Pensiun Kementerian Ketenagakerjaan Pengundangan Selesai
23. RPP tentang Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Selesai Harmonisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian Dalam Proses
24. RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Keuangan Belum Diketahui
25. RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Keuangan Belum Diketahui
26. RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara Kementerian Keuangan Belum Diketahui
27. RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi Kementerian Keuangan Belum Diketahui
28. RPP tentang Praktik Akuntan Publik Kementerian Keuangan Belum Diketahui
29. RPP tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Kementerian Keuangan Belum Diketahui
30. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Kementerian Keuangan Proses Harmonisasi Dalam Proses
31. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belum Diketahui
32. RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Belum Diketahui
33. RPP tentang Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Belum Diketahui
34. RPP tentang Perubahan atas PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
35. RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
36. RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
37. RPP tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
38. RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Belum Diketahui
39. RPP tentang Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
40. RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
41. RPP tentang Pembudidayaan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
42. RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
43. RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
44. RPP tentang Pengawasan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
45. RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Proses Harmonisasi Dalam Proses
46. RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengundangan Selesai
47. RPP tentang Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengundangan Selesai
48. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Belum Diketahui
49. RPP tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kementerian Ketenagakerjaan Belum Diketahui
50. RPP tentang Sita Restitusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyusunan Dalam Proses
51. RPP tentang Pelaksana atas Penyelenggaraan Keuangan Haji Kementerian Agama Belum Diketahui
52. RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal Kementerian Agama Belum Diketahui
53. RPP tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Selesai Harmonisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Dalam Proses
54. RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan Penyusunan Dalam Proses
55. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Belum Diketahui
56. RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Belum Diketahui
57. RPP tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Belum Diketahui
58. RPP tentang Revisi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Dalam Proses
59. RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Keuangan Belum Diketahui
60. RPP tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (RPP Perlakuan PPN atas Penyerahan Air Bersih) Kementerian Keuangan Belum Diketahui
61. RPP tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Kementerian Keuangan Belum Diketahui
62. RPP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing Kementerian Keuangan Belum Diketahui
63. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan Belum Diketahui
64. RPP tentang Penggunaan Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Kementerian Keuangan Belum Diketahui
65. RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kementerian Keuangan Belum Diketahui
66. RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya Kementerian Keuangan Belum Diketahui
67. RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek Kementerian Keuangan Belum Diketahui
68. RPP tentang Perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Hasil Kena Pajak Kementerian Keuangan Belum Diketahui
69. RPP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Kementerian Keuangan Belum Diketahui
70. RPP tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Keuangan Belum Diketahui
71. RPP tentang Penyelenggara Usaha Konsultan Aktuaria Kementerian Keuangan Belum Diketahui
72. RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Kementerian Keuangan Belum Diketahui
73. RPP tentang Perubahan atas PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Kementerian Keuangan Belum Diketahui
74. RPP tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
75. RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
76. RPP tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
77. RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
78. RPP tentang Perdagangan Perbatasan Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
79. RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan Belum Diketahui
80. RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan Kementerian Perdagangan Selesai
81. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (LH) Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
82. RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
83. RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kementerian Lingkungan Hidup Dikembalikan ke Pemrakarsa Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses
84. RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
85. RPP tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
86. RPP tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
87. RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
88. RPP tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
89. RPP tentang Perubahan atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
90. RPP tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
91. RPP tentang Perubahan Atas Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
92. RPP tentang Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup Belum Diketahui
93. RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Belum Diketahui
94. RPP tentang Pembangunan Sumber Daya Industri Kementerian Perindustrian Belum Diketahui
95. RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kementerian Perindustrian Belum Diketahui
96. RPP tentang Pemberdayaan Industri Kementerian Perindustrian Belum Diketahui
97. RPP tentang Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Belum Diketahui
98. RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu Kementerian Perindustrian Belum Diketahui
99. RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian Kementerian Pertanian Belum Diketahui
100. RPP tentang Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Belum Diketahui
101. RPP tentang Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional Belum Diketahui
102. RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Belum Diketahui
103. RPP tentang Perusahaan Umum Perumahan Nasional Kementerian Badan Usaha Milik Negara Belum Diketahui
104. RPP tentang Perusahaan Umum Damri Kementerian Badan Usaha Milik Negara Belum Diketahui
105. RPP tentang Perusahaan Umum Bulog Kementerian Badan Usaha Milik Negara Belum Diketahui
106. RPP tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Belum Diketahui
107. RPP tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
108. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing Kementerian Luar Negeri Belum Diketahui
109. RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
110. RPP tentang Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
111. RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
112. RPP tentang Penataan Daerah Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
113. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
114. RPP tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Belum Diketahui
115. RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
116. RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
117. RPP tentang Penghasilan, Perlindungan Keamanan dan Hak Lainnya bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyusunan Dalam Proses
118. RPP tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
119. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Diketahui
120. RPP tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selesai Harmonisasi Dalam Proses
121. RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses
122. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses
123. RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI Kementerian Pertahanan Belum Diketahui
124. RPP tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Belum Diketahui
125. RPP tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Belum Diketahui
126. RPP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selesai Harmonisasi Dalam Proses
127. RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tim Kecil dalam Harmonisasi Dalam Proses
128. RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Dalam Proses
129. RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tim Kecil dalam Harmonisasi Dalam Proses
130. RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Dalam Proses
131. RPP tentang Korps Pegawai ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Dalam Proses
132. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun PNS (Perubahan PP No 34 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji PNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pengundangan Selesai
133. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun TNI (Perubahan PP No 35 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji Pokok TNI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pengundangan Selesai
134. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun Kepolisian Republik Indonesia (Perubahan PP No 36 Tahun 2014 tentang Kenaikan Gaji Pokok Kepolisian Republik Indonesia) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pengundangan Selesai
135. RPP tentang Kenaikan Tunjangan Veteran (Perubahan PP No. 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan Dalam Proses
136. RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 2014 Kenaikan Tunjangan Perintis Kemerdekaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selesai
137. RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Belum Diketahui
138. RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Belum Diketahui
139. RPP tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dikembalikan ke Pemrakarsa Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tidak Selesai
140. RPP tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Belum Diketahui
141. RPP tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Belum Diketahui
142. RPP tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Belum Diketahui
143. RPP tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Belum Diketahui
144. RPP tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal dan Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Belum Diketahui
145. RPP tentang Perguruan Tinggi Kementerian Negara Riset dan Teknologi Belum Diketahui
146. RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Kementerian Negara Riset dan Teknologi Belum Diketahui
147. RPP tentang Pelaksana atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Kementerian Negara Riset dan Teknologi Belum Diketahui
148. RPP tentang Statuta Perguruan Tinggi Badan Hukum Kementerian Negara Riset dan Teknologi Pengundangan Selesai
149. RPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Kementerian Lingkungan Hidup Dikembalikan ke Pemrakarsa Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses
150. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara, Lembaga Administrasi Negara Dalam Proses
151. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Dalam Proses
152. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Dalam Proses
153. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Dalam Proses
154. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Selesai
155. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Dalam Proses
156. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
157. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Dalam Proses
158. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI UMUM INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia Dalam Proses
159. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
160. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
161. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
162. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
163. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
164. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
165. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk Selesai
166. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk Kementerian Badan Usaha Milik Negara Proses Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Selesai
167. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Selesai
168. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) BULOG Selesai
169. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Selesai
170. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Selesai
171. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi Selesai
172. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Selesai
173. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Selesai
174. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Selesai
175. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Selesai
176. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
177. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Selesai
178. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Selesai
179. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Selesai
180. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Selesai
181. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
182. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
183. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
184. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
185. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL Kementerian Badan Usaha Milik Negara Proses Harmonisasi Selesai
186. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
187. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
188. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
189. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
190. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
191. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
192. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
193. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
194. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
195. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
196. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
197. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
198. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
199. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
200. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
201. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
202. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Selesai
203. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Proses Harmonisasi Dalam Proses
204. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Selesai
205. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL Kementerian Keuangan Proses Harmonisasi Dalam Proses
206. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Kementerian Keuangan Proses Harmonisasi Dalam Proses
207. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
208. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
209. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
210. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk Kementerian Badan Usaha Milik Negara Selesai Harmonisasi Dalam Proses
211. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN JASA JALAN TOL ATAS KENDARAAN TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
212. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN Kementerian Keuangan Proses Harmonisasi Dalam Proses
213. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
214. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Keuangan Dikembalikan ke Pemrakarsa Belum Diketahui

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.
Capaian Kinerja Legislatif