Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999

Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Pontianak dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999

Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999

Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999

Pembelian Saham Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999

Pencabutan Pp 70-1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Pp 73-1998, Pp 71-1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Pp 72-1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakataan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999

Pelaksanaan Uu 3-1999 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk, Pt Bank Internasional Indonesia Tbk, Pt Bank Bali Tbk, Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Unilever Tbk, Pt Bank Prima Express, Pt Bank Arta Media dan Pt Bank Patriot dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Dki Jakarta, Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istaka Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I