Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019

Jenis
UU
Tahun
2015
Durasi
5 Tahun
Share
No Tentang Pemrakarsa Tahapan Pihak Terkait Status
1. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pemerintah Dikembalikan ke Pemrakarsa Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses
2. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Pemerintah Penyusunan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Proses
3. RUU tentang Ekstradisi Pemerintah Penyusunan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata Pemerintah Penyusunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Dalam Proses
5. RUU tentang Perkumpulan DPR/PEMERINTAH/DPD Penyusunan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Dalam Proses
6. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
7. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
8. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kementerian Komunikasi dan Informatika Selesai Harmonisasi Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses
9. RUU tentang Persandian DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
10. RUU tentang Rahasia Negara DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
11. RUU tentang Keamanan Nasional DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR/PEMERINTAH Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Proses
13. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
14. RUU tentang Konvergensi Telematika DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
15. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara Pemerintah Belum Diketahui
16. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pemerintah Belum Diketahui
17. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman DPR Belum Diketahui
18. RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Pemerintah Belum Diketahui
19. RUU tentang Wawasan Nusantara DPD Belum Diketahui
20. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pemerintah Belum Diketahui
21. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua DPR/DPD Belum Diketahui
22. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pemerintah Belum Diketahui
23. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang DPR Belum Diketahui
24. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPR Belum Diketahui
25. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
26. RUU tentang Pertanahan DPR Belum Diketahui
27. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
28. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
29. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara DPR/DPD Belum Diketahui
30. RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
31. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur DPD Belum Diketahui
32. RUU tentang Provinsi Bali DPD Belum Diketahui
33. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan DPR Belum Diketahui
34. RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD Belum Diketahui
35. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan DPD Belum Diketahui
36. RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR Belum Diketahui
37. RUU tentang Hukum Acara Pidana DPR Belum Diketahui
38. RUU tentaksaanng Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
39. RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
40. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR/PEMERINTAH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses
41. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
42. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
43. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia DPR Belum Diketahui
44. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR/DPD Belum Diketahui
45. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR/PEMERINTAH Selesai Harmonisasi Dalam Proses
46. RUU tentang Mahkamah Agung DPR Belum Diketahui
47. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pemerintah Selesai Harmonisasi Dalam Proses
48. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Proses Harmonisasi Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Proses
49. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat DPR Belum Diketahui
50. RUU tentang Jabatan Hakim DPR Belum Diketahui
51. RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer Pemerintah Penyusunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan Dalam Proses
52. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemerintah Belum Diketahui
53. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemerintah Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses
54. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI DPR Belum Diketahui
56. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DPR Belum Diketahui
57. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) DPR Belum Diketahui
58. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial DPR Belum Diketahui
59. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi Belum Diketahui
60. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
62. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR/DPD Belum Diketahui
63. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Belum Diketahui
64. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
65. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPR Belum Diketahui
66. RUU tentang Zona Tambahan Indonesia Pemerintah Penyusunan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dalam Proses
67. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman DPR/DPD Belum Diketahui
68. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
69. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman DPR/DPD Belum Diketahui
70. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DPR Belum Diketahui
71. RUU tentang Kedaulatan Pangan DPR Belum Diketahui
72. RUU tentang Jalan DPR/DPD Belum Diketahui
73. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR Pembahasan di DPR Dalam Proses
74. RUU tentang Jasa Konstruksi DPR Belum Diketahui
75. RUU tentang Arsitek DPR Belum Diketahui
76. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR Belum Diketahui
77. RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan DPR Belum Diketahui
78. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal DPR Belum Diketahui
79. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
80. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal DPR/DPD Belum Diketahui
81. RUU tentang Perkoperasian DPR/PEMERINTAH/DPD Proses Harmonisasi Kementerian Koperasi dan UKM Dalam Proses
82. RUU tentang Pertembakauan DPR Belum Diketahui
83. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat DPR Belum Diketahui
84. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR Belum Diketahui
85. RUU tentang Bahan Kimia Pemerintah Selesai Harmonisasi Dalam Proses
86. RUU tentang Metrologi Legal Pemerintah Belum Diketahui
87. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD Belum Diketahui
88. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemerintah Belum Diketahui
89. RUU tentang Ekonomi Kreatif DPD Belum Diketahui
90. RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR Belum Diketahui
91. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
92. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
93. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
94. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR Belum Diketahui
95. RUU tentang Geologi DPR/DPD Belum Diketahui
96. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi DPR Belum Diketahui
97. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi DPR Belum Diketahui
98. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
99. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR Belum Diketahui
100. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah DPR Belum Diketahui
101. RUU Tentang Penyandang Disabilitas DPR Belum Diketahui
102. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan DPR/DPD Belum Diketahui
103. RUU tentang Kepalangmerahan DPR Belum Diketahui
104. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial DPR Belum Diketahui
105. RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR Belum Diketahui
106. RUU tentang Ketahanan Keluarga DPR Belum Diketahui
107. RUU tentang Perlindungan Umat Beragama DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
108. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pemerintah Belum Diketahui
109. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR Belum Diketahui
110. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR Belum Diketahui
111. RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga DPR/DPD Belum Diketahui
112. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DPR Belum Diketahui
113. RUU tentang Kebidanan DPR/DPD Belum Diketahui
114. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan Pemerintah Selesai Harmonisasi Dalam Proses
115. RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan DPR Belum Diketahui
116. RUU tentang Praktik Kefarmasian DPR Belum Diketahui
117. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia DPR Belum Diketahui
118. RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pemerintah Belum Diketahui
119. RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah Belum Diketahui
120. RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
121. RUU tentang Sistem Pengupahan DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
122. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
123. RUU tentang Kebudayaan DPR Belum Diketahui
124. RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah DPD Belum Diketahui
125. RUU tentang Sistem Perbukuan DPR Belum Diketahui
126. RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan DPR/DPD Belum Diketahui
127. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam DPR Belum Diketahui
128. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan DPR/PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
129. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
130. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
131. UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
132. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah DPR/PEMERINTAH Belum Diketahui
133. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DPR/DPD Belum Diketahui
134. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan DPR Belum Diketahui
135. RUU tentang Pajak Penghasilan PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
136. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
137. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara PEMERINTAH/DPD Belum Diketahui
138. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar DPR Belum Diketahui
139. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah Pemerintah Belum Diketahui
140. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemerintah Belum Diketahui
141. RUU tentang Lelang Pemerintah Belum Diketahui
142. RUU tentang Penjaminan DPR Belum Diketahui
143. RUU tentang Penjaminan Polis Pemerintah Belum Diketahui
144. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pemerintah Belum Diketahui
145. RUU tentang Penilai Pemerintah Belum Diketahui
146. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa DPD Belum Diketahui
147. RUU tentang Perekonomian Nasional DPR/DPD Belum Diketahui
148. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Belum Diketahui
149. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia Pemerintah Belum Diketahui
150. RUU tentang Bea Materai Pemerintah Belum Diketahui
151. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Belum Diketahui
152. RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Pemerintah Belum Diketahui
153. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR Belum Diketahui
154. RUU tentang Tabungan Haji DPR Belum Diketahui
155. RUU tentang Pemasyarakatan Pemerintah Penyusunan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Dalam Proses
156. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara Pemerintah Penyusunan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses
157. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Pemerintah Penyusunan Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Proses
158. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Selesai
159. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI Kementerian Keuangan Selesai Harmonisasi Dalam Proses
160. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Proses

Komentar


Anda harus login disini untuk berkomentar, atau jika belum mempunyai akun klik disini untuk mendaftar.
Capaian Kinerja Legislatif