Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.24, 2016
KEUANGAN OJK. BPR. Badan Kredit Desa. Transformasi. Status. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5847)


PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/POJK.03/2016
TENTANG
PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a.  bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Badan Kredit Desa diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
b.  bahwa fungsi dan peran Badan Kredit Desa masih diperlukan keberadaannya oleh masyarakat desa dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang inklusif;
c.  bahwa perkembangan perekonomian yang ada saat ini dipenuhi oleh tantangan-tantangan yang semakin besar sehingga perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan dan pengawasan Badan Kredit Desa;
d.  bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat telah mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:   PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.  Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah Bank Desa, Lumbung Desa, atau Badan Kredit Desa yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan telah diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7.  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BKD dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
8. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara BKD dengan nasabah yang bersangkutan.
9.  Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BKD berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan.
10. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana di BKD dalam bentuk tabungan berdasarkan perjanjian antara BKD dengan nasabah yang bersangkutan.
11. Penyatuan BKD adalah:
a.  proses penggabungan 1 (satu) BKD atau lebih ke dalam BPR milik Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan beralihnya aset dan kewajiban BKD dengan membubarkan BKD yang melakukan penggabungan; atau
b.  proses peleburan 2 (dua) BKD atau lebih menjadi 1 (satu) BPR,
tanpa proses pemberesan.
12. Pengalihan BKD adalah pengambilalihan aset dan kewajiban 1 (satu) BKD atau lebih oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki BPR, diikuti dengan pembubaran BKD yang diambil alih tanpa proses pemberesan dan dilanjutkan dengan pendirian BPR baru.
13. Pemberesan BKD adalah penyelesaian hak dan kewajiban BKD yang dicabut izin usahanya, oleh Tim Pemberesan.
14.Tim Pemberesan adalah tim yang dibentuk pemilik BKD untuk melakukan Pemberesan BKD.
15. Direksi:
a.  bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.  bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.  bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
16. Dewan Komisaris:
a.  bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.  bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.  bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.  bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
17. Pelaksana Operasional adalah karyawan BKD yang diangkat oleh pemilik BKD dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional BKD.
18. Dewan Pengawas adalah karyawan BKD yang diangkat oleh pemilik BKD dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional BKD.
19. Masa Transisi adalah jangka waktu bagi BKD untuk memenuhi seluruh ketentuan BPR atau transformasi BKD yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB II
PEMENUHAN KETENTUAN BPR

Pasal 2
(1) BKD wajib memenuhi ketentuan BPR mencakup antara lain kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi BPR paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
(2)  Ketentuan kelembagaan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a. bentuk badan hukum BPR berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah; dan
b.  kewajiban BPR untuk memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Ketentuan prinsip kehati-hatian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.  penerapan tata kelola;
b.  penerapan manajemen risiko;
c.  pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti;
d.  kualitas aset produktif; dan
e.  penerapan batas maksimum pemberian kredit.
(4) Ketentuan pelaporan dan transparansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain penyusunan dan penyampaian:
a.  laporan bulanan;
b.  laporan rencana kerja dan realisasi rencana kerja;
c.  laporan pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris;
d.  laporan keuangan publikasi; dan
e.  laporan keuangan tahunan.

Pasal 3
(1) Dalam rangka memenuhi seluruh ketentuan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKD wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
(2)  Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit rencana:
a. pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah;
b.  pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
c.  pemenuhan modal inti BPR;
d. pemenuhan infrastruktur termasuk teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pelaporan; dan
e.  hari kerja operasional.
(3) Dalam hal OJK memandang perlu, OJK dapat meminta BKD untuk melakukan revisi terhadap rencana tindak yang disampaikan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) BKD wajib menyampaikan revisi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah OJK menyampaikan permintaan revisi rencana tindak.
(5) Batas waktu realisasi seluruh rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (4) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
(6) BKD wajib melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (4) dan melaporkan perkembangan realisasi rencana tindak kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
(7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
(8)  Laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Juli 2017.
(9)  BKD atas inisiatif sendiri hanya dapat 1 (satu) kali merevisi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
(10)Laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018.

Pasal 4
(1)  Dalam rangka melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, BKD harus membentuk badan hukum sesuai ketentuan yang mengatur kelembagaan BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)  Dalam rangka melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, BKD harus mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang mengatur kelembagaan BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)  Dalam rangka melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, BKD harus memenuhi modal inti minimum BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan:
a.  BKD dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
b. BKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
c.  BKD dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5
(1)  Dalam rangka memenuhi ketentuan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
a.  1 (satu) BKD atau lebih dapat melakukan Penyatuan BKD melalui proses penggabungan BKD.
b.  2 (dua) BKD atau lebih dapat melakukan Penyatuan BKD melalui proses peleburan BKD.
(2)  Penyatuan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melibatkan Pemerintah Daerah.
(3)  Penyatuan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
(4)  Hak dan kewajiban yang timbul setelah Penyatuan BKD menjadi tanggung jawab BPR hasil Penyatuan BKD.

Pasal 6
(1) Untuk memperoleh persetujuan Penyatuan BKD melalui proses penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Ketua Pelaksana Operasional dari BKD atau salah satu BKD yang melakukan Penyatuan BKD harus mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk memperoleh persetujuan Penyatuan BKD melalui proses peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Ketua Pelaksana Operasional dari salah satu BKD yang melakukan Penyatuan BKD harus mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri dengan:
a.  rancangan Penyatuan BKD yang memuat paling sedikit:
1.  nama dan tempat kedudukan BKD yang melakukan Penyatuan BKD;
2.  nama dan tempat kedudukan BPR hasil Penyatuan BKD; dan
3. nama pemegang saham atau pemilik, calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hasil Penyatuan BKD;
b. persetujuan para pemilik BKD yang melakukan Penyatuan BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.  rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah Penyatuan BKD sesuai dengan format yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(4)  OJK memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7
(1) BPR hasil Penyatuan BKD wajib melaporkan pelaksanaan Penyatuan BKD kepada OJK dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
a.  fotokopi anggaran dasar BPR hasil Penyatuan BKD yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.  susunan organisasi dan kepengurusan BPR hasil Penyatuan BKD, data Direksi dan Dewan Komisaris serta data pemegang saham atau pemilik BPR hasil Penyatuan BKD;
c.  laporan neraca dan laba rugi BPR hasil Penyatuan BKD; dan
d.  alamat lengkap BPR hasil Penyatuan BKD.
(2)  Laporan pelaksanaan Penyatuan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
(3)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.  OJK mencabut izin usaha BKD yang melakukan Penyatuan BKD melalui proses penggabungan BKD; atau
b.  OJK mencabut izin usaha BKD dan menerbitkan izin usaha BPR yang baru hasil Penyatuan BKD melalui proses peleburan BKD.
(4)  Laporan pelaksanaan Penyatuan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana Pengalihan BKD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Pengajuan rencana Pengalihan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a.  rancangan Pengalihan BKD yang memuat paling sedikit:
1)  nama dan tempat kedudukan Pemerintah Daerah yang akan mengambil alih BKD;
2)  jumlah dan nilai nominal aset dan kewajiban yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham atau pemilik setelah dilakukan Pengalihan BKD; dan
3)  rencana status kantor-kantor BKD hasil Pengalihan BKD;
b. persetujuan para pemilik BKD yang melakukan Pengalihan BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah Pengalihan BKD; dan
d.  rancangan pengumuman Pengalihan BKD.
(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas rencana Pengalihan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan rencana Pengalihan BKD diterima secara lengkap.
(4)  Dalam hal rencana Pengalihan BKD disetujui oleh OJK, Pemerintah Daerah melaksanakan proses Pengalihan BKD dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin usaha BPR yang dilampiri dengan bukti pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan:
a.  akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.  Peraturan Daerah mengenai pendirian BPR;
c.  bukti kesiapan operasional;
d. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
e.  calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
f.   susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia; dan
g. surat keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kelembagaan BPR.
(5)  Pengajuan rencana Pengalihan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada format yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(6)  OJK memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)  Dalam persetujuan permohonan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diikuti pencabutan izin usaha BKD yang diambil alih.

Pasal 9
Dalam hal BKD tidak dapat memenuhi ketentuan BPR setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OJK mencabut izin usaha BKD.

Pasal 10
(1)  BKD yang berdasarkan pertimbangannya tidak dapat memenuhi ketentuan BPR dapat memilih untuk mengubah:
a.  kegiatan usaha menjadi LKM; atau
b.  badan usaha menjadi BUMDesa atau unit usaha BUMDesa.
(2)  BKD yang memilih untuk mengubah kegiatan usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
(3)  Dalam hal BKD memilih mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
a.  pilihan kegiatan usaha atau badan usaha;
b.  pembentukan badan hukum yang sesuai dengan kegiatan usaha;
c.  pengangkatan pengurus;
d.  pengajuan permohonan izin usaha sebagai LKM, dalam hal BKD memilih untuk menjadi LKM; dan
e.  pengajuan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR.
(4) Dalam hal BKD memilih mengubah badan usahanya menjadi BUMDesa atau unit usaha BUMDesa, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit rencana pendirian BUMDesa atau unit usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perubahan kegiatan usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKD paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
(6) Dalam hal OJK memandang perlu, OJK dapat meminta BKD untuk melakukan revisi terhadap rencana tindak yang disampaikan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)  BKD atas inisiatif sendiri hanya dapat 1 (satu) kali merevisi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
(8)  BKD wajib melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (6) dan ayat (7) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 11
(1) BKD wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
(2)  Laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Juli 2017.
(3)  Laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dilakukan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018.

Pasal 12
(1)  BKD wajib menyampaikan kepada OJK:
a.  informasi mengenai keaktifan BKD disertai bukti-buktinya; dan
b.  laporan keuangan BKD secara triwulanan selama 1 (satu) tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 30 Juni 2016, 30 September 2016, dan 31 Desember 2016,
paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) BKD yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sebagai BKD yang tidak aktif beroperasi.
(3) OJK mencabut izin usaha BKD yang dinyatakan sebagai BKD yang tidak aktif beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Pencabutan izin bagi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa proses pemberesan.
(5)  Dalam hal terdapat hak dan kewajiban BKD yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak dan kewajiban BKD menjadi tanggung jawab pemilik BKD.

Pasal 13
(1) BKD yang memilih untuk menjadi BUMDesa atau unit usaha BUMDesa wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR kepada OJK.
(2)  Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK mencabut izin usaha BKD dan segala hak dan kewajiban BKD beralih kepada BUMDesa atau unit usaha BUMDesa.
(3)  Dalam hal OJK telah mencabut izin usaha BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun BUMDesa atau unit usaha BUMDesa belum terbentuk, segala hak dan kewajiban BKD menjadi tanggung jawab pemilik BKD.
(4)  BKD yang memilih menjadi LKM, wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan izin kegiatan usaha sebagai LKM.
(5)  Dalam hal OJK menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a.  OJK mencabut izin usaha BKD;
b.  OJK memberikan izin kegiatan usaha sebagai LKM; dan
c.  segala hak dan kewajiban BKD beralih kepada LKM.

Pasal 14
BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR atau tidak dapat melaksanakan rencana tindak paling lambat tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (8), dicabut izin usahanya oleh OJK dan diikuti dengan Pemberesan BKD.

Pasal 15
(1)  BKD dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada OJK atas inisiatif BKD.
(2)  Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK mencabut izin usaha BKD dan diikuti dengan Pemberesan BKD.

Pasal 16
(1)  BKD yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2), disebut sebagai “BKD dalam Pemberesan” dan mencantumkan frasa “(Dalam Pemberesan)” setelah penulisan nama BKD.
(2)  Sejak tanggal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (2), BKD tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset BKD, kecuali untuk:
a.  pembayaran gaji karyawan, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas yang belum dibayarkan;
b.  pembayaran biaya kantor;
c.  pembayaran kewajiban BKD kepada Nasabah Penyimpan dan/atau pihak ketiga; dan/atau
d.  hal-hal lain atas persetujuan OJK.
(3)  BKD yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (2) juga tidak diperbolehkan melakukan pembayaran gaji kepada Dewan Pengawas Ex-Officio Kepala Desa.

Pasal 17
(1) BKD yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (2) membentuk Tim Pemberesan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencabutan izin usaha.
(2) Apabila Tim Pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terbentuk, Pemberesan BKD menjadi tanggung jawab pemilik BKD.

Pasal 18
(1)  Pelaksanaan Pemberesan BKD dilakukan oleh Tim Pemberesan.
(2)  Dengan terbentuknya Tim Pemberesan, wewenang dan tanggung jawab pengurusan BKD dalam Pemberesan menjadi wewenang dan tanggung jawab Tim Pemberesan.
(3)  Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Tim Pemberesan mewakili BKD dalam Pemberesan.
(4)  Sejak terbentuknya Tim Pemberesan, Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BKD menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Pemberesan.

Pasal 19
(1)  Pelaksanaan Pemberesan BKD diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Tim Pemberesan dibentuk.
(2)  Dalam hal Pemberesan BKD tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberesan BKD ditetapkan menjadi tanggung jawab pemilik BKD.

Pasal 20
(1)  Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Tim Pemberesan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
(2)  Tim Pemberesan bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21
Pemberesan BKD dilakukan dengan cara:
a.  pencairan harta BKD;
b.  penagihan piutang kepada para Nasabah Debitur BKD; dan/atau
c.  pembayaran kewajiban BKD kepada penyimpan dana dan/atau kreditur lainnya dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.

Pasal 22
Segala biaya yang berkaitan dengan Pemberesan BKD dan tercantum dalam Daftar Biaya Pemberesan menjadi beban harta kekayaan BKD dalam Pemberesan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.

Pasal 23
(1)  Tim Pemberesan menyusun neraca akhir Pemberesan BKD untuk dilaporkan kepada pemilik BKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2)  Dalam hal neraca akhir Pemberesan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui pemilik BKD dan pemilik telah menerima pertanggungjawaban Tim Pemberesan, pemilik BKD membubarkan Tim Pemberesan.
(3)  Neraca akhir Pemberesan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaporkan kepada OJK.
(4)  Dalam hal neraca akhir Pemberesan BKD tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Tim Pemberesan dibentuk, seluruh hak dan kewajiban BKD ditetapkan menjadi tanggung jawab pemilik BKD.

BAB III
PENGATURAN BKD DALAM MASA TRANSISI

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 24
(1)  Selama Masa Transisi, BKD dapat memperoleh tambahan modal dari:
a.  penyertaan oleh Desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
b.  sumbangan penduduk Desa; dan/atau
c.  sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Tambahan modal BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.  tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
b.  tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 25
(1)  Selama Masa Transisi, pengurus BKD terdiri dari Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas.
(2)  BKD wajib membentuk struktur organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
(3)  BKD wajib melaporkan susunan pengurus dan struktur organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016 disertai dengan fotokopi kartu identitas pengurus.
(4) BKD wajib melaporkan setiap perubahan susunan pengurus BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya perubahan kepengurusan disertai dengan fotokopi dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau perubahan kepengurusan dan fotokopi kartu identitas pengurus yang baru.
(5) Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pemilik BKD.

Pasal 26
(1)  Kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, dan segala perbuatan hukum BKD dijalankan oleh Pelaksana Operasional.
(2)  Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, dimana salah satunya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Operasional.
(3) Ketua Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh pemilik BKD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak untuk dan atas nama BKD baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 27
(1)  Pelaksana Operasional memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk:
a. menjalankan kegiatan usaha BKD termasuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2);
b.  menjaga dan memelihara segala aset BKD;
c.  membuat rencana kerja tahunan BKD;
d.  melakukan pembukuan terhadap segala aktivitas transaksi BKD;
e.  membuat laporan keuangan BKD;
f.  bersama dengan Dewan Pengawas menyelesaikan setiap permasalahan dan kecurangan yang terjadi di BKD;
g.  memberikan perlindungan bagi Nasabah Penyimpan BKD;
h. menanggung segala kerugian BKD yang sepatutnya dapat dicegah oleh Pelaksana Operasional atau kerugian yang diakibatkan karena Pelaksana Operasional melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
i.   mencegah terjadinya kecurangan dalam BKD; dan
j.   menyampaikan laporan keuangan BKD kepada pemilik BKD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)  Pelaksana Operasional memiliki kewenangan paling sedikit untuk:
a.  memberikan persetujuan atau penolakan pemberian kredit bagi penduduk Desa setempat;
b. memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi Nasabah Debitur yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu jatuh tempo;
c.  menetapkan besarnya tingkat suku bunga Kredit dan Simpanan;
d.  memberikan persetujuan untuk menarik Simpanan; dan
e.  mengangkat dan memberhentikan karyawan BKD.

Pasal 28
(1)  BKD wajib memiliki Dewan Pengawas yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Pelaksana Operasional.
(2)  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  Ex-Officio Kepala Desa; dan/atau
b.  pihak lain yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik BKD.

Pasal 29
(1)  Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk:
a.  memberikan arahan kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengurusan BKD;
b.  memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BKD;
c.  mengadakan rapat Dewan Pengawas untuk mengevaluasi kinerja Pelaksana Operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
d.  melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan operasional BKD;
e.  menyelesaikan setiap permasalahan dan kecurangan yang terjadi di BKD; dan
f.   menanggung segala kerugian BKD yang sepatutnya dapat dicegah oleh Dewan Pengawas atau kerugian yang diakibatkan karena Dewan Pengawas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)  Dewan Pengawas memiliki kewenangan paling sedikit untuk:
a.  menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas untuk mengevaluasi kinerja BKD;
b.  memeriksa pembukuan BKD;
c.  melakukan pemeriksaan langsung terhadap operasional BKD;
d.  meminta Pelaksana Operasional untuk menyampaikan laporan keuangan BKD; dan
e. meminta Pelaksana Operasional untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan transformasi BKD.

Pasal 30
Upah bagi Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas ditetapkan melalui rapat pemilik BKD yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing BKD.

Pasal 31
(1)  Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas meliputi:
a.  memiliki integritas yang baik;
b.  memiliki pengetahuan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c.  cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) BKD harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pelaksana Operasional yang berpengalaman dalam menangani operasional BKD.

Pasal 32
Pelaksana Operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas terkait dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan pembagian kerja lainnya.

Pasal 33
Pelaksana Operasional dan/atau Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
a.  meninggal dunia;
b.  telah selesai masa tugas sebagaimana diatur dalam dokumen pengangkatan sebagai Pelaksana Operasional atau Dewan Pengawas;
c.  mengundurkan diri;
d.  tidak melaksanakan tugas dengan baik yang dapat menghambat kinerja BKD; dan/atau
e.  melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang merugikan keuangan BKD.

Pasal 34
(1) Pelaksana Operasional diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Operasional di BKD lain sepanjang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Operasional di masing-masing BKD dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik BKD yang bersangkutan.
(2)  Dalam hal Pelaksana Operasional BKD merupakan perangkat Desa dimana BKD berkedudukan, Pelaksana Operasional dimaksud tidak dapat merangkap sebagai Pelaksana Operasional di BKD lain.
(3)  Pelaksana Operasional BKD dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 35
(1)  Dewan Pengawas diperkenankan merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di BKD lain sepanjang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas di masing-masing BKD dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik BKD yang bersangkutan.
(2)  Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pelaksana Operasional.
(3)  Dewan Pengawas Ex-Officio Kepala Desa tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di BKD lain.

Bagian Ketiga
Laporan

Pasal 36
(1)  BKD wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
(2)  Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporan.
(3)  Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.

Pasal 37
(1) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, BKD wajib mengumumkan laporan keuangan untuk setiap periode akhir tahun pada papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat di kantor BKD dan/atau kantor Desa tempat BKD berkedudukan.
(2) Pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 1 Februari tahun berikutnya.

Pasal 38
Ketentuan pelaksanaan mengenai laporan keuangan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 39
(1)  Pengawasan BKD dilakukan oleh OJK.
(2) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BKD.
(3) Dalam melakukan pengawasan, OJK dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 40
Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), BKD wajib memberikan:
a.  keterangan dan data yang diminta;
b.  kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
c.  hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 41
(1) OJK dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh.
(3) Pihak lain yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a.  bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan BKD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b.  mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasional BKD.
(4)  Pemeriksaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari OJK.
(5)  Pengaturan mengenai penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42
(1) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), wajib melaporkan hasil pemeriksaan BKD kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh pemeriksaan selesai dilaksanakan.
(2) OJK melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan BKD yang telah dilakukan oleh pihak lain yang ditugaskan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 43
(1)  BKD yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan/atau Pasal 10 ayat (8), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis.
(2)  Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rentang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap peringatan tertulis.

Pasal 44
(1)  BKD yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2)  Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.
(3)  Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan BKD tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik BKD wajib melakukan penggantian Pelaksana Operasional dan/atau Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
(4)  BKD yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.
(6)  BKD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 45
(1)  BKD yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), dan/atau Pasal 36 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda.
(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3)  Dalam rangka pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah:
a.  tanggal penerimaan oleh OJK atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK, apabila laporan diserahkan langsung; atau
b.  tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung.
(4)  Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor ke rekening OJK.
(5) Dalam hal BKD belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan sebagai utang BKD kepada OJK dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan BKD yang bersangkutan.

Pasal 46
BKD yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 47
Pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan/atau Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
BKD yang sudah berbadan hukum sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, namun tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/27/PBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4460) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 51
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengenai BPR beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur pengecualian BKD dari peraturan perundang-undangan dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY