Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5907
KEUANGAN NEGARA. APBN. Tahun 2016. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146).



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016


I.   UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016.
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang cukup dinamis yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Masih melemahnya perekonomian global memberikan tekanan pada ekonomi domestik. Namun, dengan kebijakan yang tepat, kinerja perekonomian 2016 diharapkan dapat terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,2% (lima koma dua persen) atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2016 sebesar 5,3% (lima koma tiga persen). Untuk mencapai target tersebut Pemerintah akan mengoptimalkan dukungan belanja yang lebih produktif pada sektor-sektor strategis. panjang tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 4,0% (empat koma nol persen) atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2016 sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen). Lebih rendahnya inflasi tersebut antara lain didukung oleh kebijakan stabilisasi harga dan harga minyak yang masih rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2016 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2016 sebesar 4,0% ± 1,0% (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen).
Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan di kisaran Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900,00 (tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan kondisi tersebut, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2016 diperkirakan dapat dipertahankan sesuai dengan asumsi APBN tahun 2016 yaitu 5,5% (lima koma lima persen). Penguatan terhadap nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kebijakan stimulus moneter di Eropa, Jepang, dan Tiongkok pada tahun 2016.
Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai rata-rata USD40 (empat puluh dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2016 sebesar USD50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini disebabkan penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih dan turunnya permintaan.
Realisasi lifting minyak pada tahun 2016 diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 830 (delapan ratus tiga puluh) ribu barel per hari. Penyebab utama atas hal ini adalah penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya produksi lapangan minyak baru. Sementara lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.150 (seribu seratus lima puluh) ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) ribu barel setara minyak per hari.
Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya akan berpengaruh pada postur APBN, serta akan diikuti dengan berbagai kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menyehatkan APBN, antara lain melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.
Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2016 yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan dapat mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu) dan Gini Ratio sebesar 0,39 (nol koma tiga sembilan).
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 57/DPD RI/V/2015-2016 tanggal 23 Juni 2016.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.


II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah” adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.
Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Untuk desa yang belum tersedia data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat digunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Angka 7
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Huruf b
DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Huruf c
Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
PDN neto sebesar Rp1.391.194.393.862.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan puluh satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.664.648.856.000,00 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh enam triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp273.849.407.620.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:
a.  Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp146.200.250.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun dua ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
b.  Penerimaan PBB sebesarRp19.408.001.816.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan miliar satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
c.  Penerimaan CHT sebesar Rp139.817.757.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan triliun delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
d.  Penerimaan SDA Migas sebesar Rp78.617.410.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
e.  Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar
Rp40.820.154.505.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
f.  Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.030.257.341.000,00 (tiga triliun tiga puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
g.  Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp693.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah); dan
h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp732.831.452.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2A)
Kebijakan ini dimaksudkan untuk penyelesaian/kompensasi terhadap kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015 yang output kegiatannya telah tercapai 100% (seratus persen) dan memenuhi persyaratan penyaluran.
Ayat (3)
Penyesuaian alokasi DAK Fisik, khususnya untuk DAK Reguler dan DAK Infrastruktur Publik Daerah dilakukan sehubungan dengan turunnya rencana penerimaan negara dan realokasi dari DAK Nonfisik.
Huruf a
Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima DAK Reguler masing-masing bidang ditetapkan berdasarkan usulan daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga sesuai bidang yang menjadi prioritas nasional.
Besaran alokasi DAK Reguler dihitung berdasarkan data teknis dengan memperhatikan kebutuhan daerah.
Huruf b
DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang konektivitas antardaerah, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.
Huruf c
Daerah kabupaten/kota penerima DAK Afirmasi adalah daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, dan/atau daerah kepulauan. Kabupaten/kota daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran alokasi DAK Afirmasi untuk kabupaten/kota tertinggal dan daerah perbatasan dihitung berdasarkan data teknis masing-masing bidang dengan memperhatikan kebutuhan daerah.
Ayat (4)
Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Penyaluran atas alokasi anggaran ini dilakukan secara sekaligus bersamaan dengan penyaluran DAK Fisik.
Ayat (4A)
Cukup jelas.
Ayat (4B)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyesuaian alokasi DAK Nonfisik dilakukan untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penyesuaian alokasi anggaran untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah disebabkan adanya perubahan data guru Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Penyesuaian alokasi anggaran untuk Dana BOK dan BOKB dilakukan karena:
1) Adanya kelebihan alokasi dana BOK karena sebagian besar ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan
2) Realokasi sebagian dana BOK ke DAK Reguler Bidang Kesehatan.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penambahan alokasi anggaran untuk Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dimaksudkan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Ayat (2A)
Pembagian dana dilakukan berdasarkan perbandingan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kampung dan kelurahan. Adapun perbandingan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kampung dan kelurahan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No.

Indikator
Papua
Papua Barat
Jumlah%Jumlah%
1
Jumlah Penduduk
3.993.325
79%
1.068.911
21%
2
Luas Wilayah (Km2)
354.543
71%
141.527
29%
3
Jumlah Kampung dan Kelurahan
5.529
75%
1.839
25%
Rata-Rata
75%25%
Ayat (2B)
Cukup jelas.
Ayat (2C)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 20
Ayat (1)
Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 20 A
Cukup Jelas.

Angka 14
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan untuk PMN kepada BPJS Kesehatan, Pembiayaan Investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara, dan Cadangan Pembiayaan untuk Dana Antisipasi Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo, pencairannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 30A
Ayat (1)
Dana antisipasi direncanakan sebagai pemenuhan kekurangan atas alokasi Tahun Anggaran 2015 yang digunakan untuk pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, yang bila digunakan akan menjadi tambahan pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.
Dana antisipasi dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas pelaksanaan pembayaran dana antisipasi Tahun Anggaran 2015.
Ayat (2)
Sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana antisipasi, akan dilakukan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Angka 16
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.
Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (persero) sesuai hasil reviu BPKP.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “proyeksi” dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem keuangan gagal” dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan terjadinya kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, kegagalan program penjaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Yang dimaksud dengan “sistem keuangan” mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan termasuk pasar SBN domestik.
Huruf c
Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN,yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol-CMP) pasar SBN.
Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.