Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5872
EKONOMI. Sistem Keuangan. Krisis. Penanganan. Pencegahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70).



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 20162016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN


I.   UMUM
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh.
Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain melalui reorganisasi Kementerian Keuangan, amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kebijakan strategis di berbagai sektor keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang ini melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
Undang-Undang ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.
Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dibentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.


II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, selaras antarberbagai kepentingan, serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan secara tepat dalam mencegah dan menangani permasalahan Krisis Sistem Keuangan, termasuk permasalahan Bank Sistemik.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan menggunakan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan keefektifan pencegahan dan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengambil keputusan dalam menetapkan langkah pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan.
Mikroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat mikro dan berfokus pada kesehatan dan kinerja setiap individu lembaga jasa keuangan tersebut.
Huruf d
Pasar keuangan mencakup pasar uang, pasar modal, dan pasar Surat Berharga Negara.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “resolusi Bank” adalah penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank, baik Bank Sistemik maupun Bank selain Bank Sistemik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hak suara” adalah hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam menetapkan kriteria dan indikator, Komite Stabilitas Sistem Keuangan mempertimbangkan kerangka kerja penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan yang digunakan oleh setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik, atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya.
Pejabat pengganti termasuk pejabat sementara atau istilah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pendokumentasian dilakukan secara tertulis dan/atau secara elektronik.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kehadiran Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tetap diperlukan karena informasi dan pendapat dari Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Jika rapat diselenggarakan dengan sarana komunikasi elektronik, tanda tangan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berhalangan hadir secara fisik dibubuhkan sementara dalam keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Pertukaran data dan informasi dilakukan melalui sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Ayat (2)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai pasar modal, Undang-Undang mengenai perpajakan, dan Undang-Undang mengenai surat berharga negara.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penanganan permasalahan Bank Sistemik merupakan penanganan permasalahan yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Huruf d
Laporan ini merupakan laporan mengenai hal yang sama dari Lembaga Penjamin Simpanan yang telah dievaluasi dan diberikan catatan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “protokol manajemen krisis” adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Kecukupan modal antara lain mencakup bantalan cadangan permodalan (capital conservation buffer) dan tambahan modal (capital surcharge) untuk Bank Sistemik.
Kecukupan likuiditas antara lain mencakup rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan rasio pendanaan yang stabil (net stable funding ratio).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana aksi” (recovery plan) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik antara lain jenis utang tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada Bank Indonesia sebagai lender of last resort sepanjang Bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan solvabilitas dan memiliki agunan yang cukup.
Pinjaman likuiditas jangka pendek untuk Bank Syariah berupa pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
Ayat (2)
Ketentuan ini memperhatikan wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank merupakan wewenang Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas Bank sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Penilaian agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, merupakan kebutuhan Bank Indonesia selaku pihak yang akan memberikan pinjaman atau pembiayaan. Untuk penilaian tersebut, Bank Indonesia memerlukan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas yang mengetahui kondisi terkini aset dan kewajiban Bank serta kondisi keuangan Bank Sistemik secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
Ayat (3)
Surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan mencakup surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Surat Berharga Negara atau surat berharga yang diterbitkan badan hukum lain yang memiliki peringkat tinggi berdasarkan penilaian dari lembaga pemeringkat yang kompeten.
Ayat (4)
Aset kredit dengan kolektibilitas lancar yang dapat dijadikan agunan merupakan aset kredit yang telah dipersiapkan kelengkapan dokumennya dan nilainya telah dimutakhirkan oleh Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat ikut serta untuk melakukan pengawasan bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau dan memastikan penggunaan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah oleh Bank sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pengawasan dimaksudkan agar Bank menjaga kondisi keuangannya sehingga dapat mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah pada saat jatuh tempo.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “permasalahan solvabilitas” adalah kesulitan permodalan yang dialami Bank Sistemik sehingga tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Sistemik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Penanganan permasalahan solvabilitas antara lain mencakup konversi kewajiban Bank Sistemik menjadi modal (bail-in).
Ayat (2)
Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan agar pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan Bank Sistemik dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan telah siap mengimplementasikan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.
Persiapan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain penilaian aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik (due diligence) setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain dengan melakukan penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (4)
Huruf a
Permintaan kepada pengurus Bank, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, wajib dipenuhi untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga pada saat akan dilakukan penanganan Bank Sistemik tidak terjadi perubahan secara material.
Huruf b
Permintaan kepada pengurus Bank, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, wajib dipenuhi untuk melancarkan proses pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik.
Huruf c
Fasilitasi dimaksudkan agar penyelesaian transaksi pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dapat dilakukan secepat mungkin setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
Ayat (5)
Permasalahan solvabilitas tidak dapat diatasi apabila kondisi Bank semakin memburuk atau batas waktu Bank dalam pengawasan khusus telah berakhir.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Bank Sistemik yang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengatur waktu pemberitahuan mengenai Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cara penanganan bertujuan agar fungsi dan pelayanan Bank yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik dapat dijaga kesinambungannya. Untuk itu, fungsi dan pelayanan Bank tersebut dialihkan ke Bank lain, disertai dengan pengalihan sejumlah aset, terutama yang masih berkualitas baik.
Huruf b
Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dilakukan kepada Bank baru yang dibentuk dan dimiliki sendiri oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bank baru ini disebut Bank Perantara.
Huruf c
Cara penanganan ini dilakukan dengan penambahan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan ke dalam Bank, dengan ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
Ayat (2)
Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan diatur kriteria untuk pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan Bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan efektivitas penanganan permasalahan Bank.

Pasal 23
Huruf a
Jenis dan kriteria aset yang dapat dialihkan antara lain:
1.  aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
2.  aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank; dan
3.  aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank.
Jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan antara lain:
1.  simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; dan
2.  pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank, kecuali pinjaman tersebut dijamin dengan aset Bank.
Huruf b
Fungsi dan layanan Bank Sistemik, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik, perlu dipertahankan kesinambungannya dengan mengalihkan kepada Bank lain dengan cara yang seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk itu, Lembaga Penjamin Simpanan perlu memiliki wewenang untuk mengalihkan kewajiban Bank yang melekat pada fungsi dan layanan tersebut, termasuk simpanan nasabah dan pinjaman antarbank, tanpa menunggu persetujuan dari pihak yang memiliki kepentingan atas kewajiban tersebut.
Pihak lain antara lain mencakup organ perusahaan seperti dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham.
Jumlah kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan sebesar saldo kewajiban Bank yang berupa simpanan dan pinjaman yang diterima dari Bank lain yang tercatat pada pembukuan Bank pada saat dialihkan.
Huruf c
Pembayaran kepada Bank penerima untuk menutup selisih kurang nilai aset dari nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan dimaksudkan sebagai kompensasi atas kesediaannya menerima pengalihan aset dan kewajiban tersebut.
Bagi Bank Perantara, pembayaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf d
Wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dan diperlukan untuk menerapkan cara penanganan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima atau kepada Bank Perantara antara lain wewenang untuk melikuidasi Bank.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Pada dasarnya satu Bank Perantara digunakan untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban dari satu Bank Sistemik. Dalam kondisi tertentu, satu Bank Perantara dapat digunakan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban lebih dari satu Bank Sistemik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.
Dengan ketentuan ini, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum menjadi pendiri dan satu-satunya pemegang saham Bank Perantara. Pengecualian ini dimaksudkan agar Lembaga Penjamin Simpanan menguasai sepenuhnya pengoperasian Bank Perantara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemenuhan persyaratan dapat menggunakan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen Bank Sistemik yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara memperhatikan kebutuhan untuk beroperasinya Bank Perantara dalam waktu segera. Anggota dewan komisaris dan direksi Bank Perantara dinyatakan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan apabila yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar tidak lulus.
Pada saat Bank Perantara dijual oleh Lembaga Penjamin Simpanan, anggota dewan komisaris dan direksi Bank harus telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang berlaku umum.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual Bank Perantara setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.
Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menjual seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara dan selanjutnya membubarkan badan hukum Bank Perantara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah dapat diikuti oleh setiap calon investor yang memenuhi persyaratan.
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah proses penjualan dan pengalihan dapat diakses oleh publik.

Pasal 27
Ayat (1)
Ketentuan ini tidak membatasi pemegang saham Bank Sistemik dan/atau pihak lain menyediakan pendanaan untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, disamping dana yang bersumber dari kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
Ayat (2)
Huruf a
Penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara.
Huruf b
Pinjaman dapat berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan dibeli oleh pihak lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk Bank selain Bank Sistemik.
Contoh:
Penggantian frasa “Bank Sistemik” dalam Pasal 20 menjadi kata “Bank selain Bank Sistemik”.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mengatur kriteria pemilihan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang paling sedikit mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test).

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pertimbangan profesional” (professional judgement) adalah suatu proses pragmatik melalui faktor berupa pengalaman, pembenaran terhadap tindakan, merespons terhadap motivasi dari luar, dan belajar dari kesalahan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 33
Jika rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditolak oleh Presiden, status Stabilitas Sistem Keuangan tetap berada dalam kondisi normal.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jika rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan ditolak oleh Presiden, status Stabilitas Sistem Keuangan tetap berada dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan juga dapat dilakukan untuk mendanai penanganan permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 38
Ayat (1)
Permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional ditandai dengan kegagalan sejumlah Bank, baik Bank Sistemik maupun Bank selain Bank Sistemik.
Rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Presiden antara lain memuat kriteria Bank yang masuk dalam Program Restrukturisasi Perbankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Pihak lain antara lain investor baru dan pemegang obligasi yang dapat dikonversi menjadi modal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pinjaman dari pihak lain berasal dari orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.
Ayat (2)
Bagian premi penjaminan yang digunakan untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dihitung dan dikelola secara terpisah dari premi penjaminan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Besaran bagian premi ini menjadi tambahan atas besaran premi yang dikenakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan ditetapkan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan agar Program tersebut dapat segera dilaksanakan setelah penetapan oleh Presiden dan agar tidak membebani industri perbankan pada saat Krisis Sistem Keuangan.
Ayat (4)
Penetapan besaran bagian premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dalam Peraturan Pemerintah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemisahan pencatatan aset dan kewajiban merupakan bagian dari akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang ini yang terpisah dari tugas berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
Ayat (3)
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain memuat pedoman pembukuan dan pelaporan keuangan, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman penagihan piutang, pedoman penyelesaian kewajiban, pedoman standar biaya, pedoman penempatan dana, dan pedoman penghapusan aset.

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank.
Ketentuan ini menegaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki wewenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham dalam hal Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan berbentuk hukum selain perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penjualan atau pengalihan kekayaan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ketentuan ini menegaskan bahwa penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara langsung melalui penyetoran modal dan/atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham. Mengingat kekhususan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.
Huruf h
Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau kewajiban Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal. Mengingat kekhususan konversi kewajiban menjadi modal tersebut, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.
Huruf i
Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan.
Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
Huruf j
Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan bukti kepemilikan dan/atau bukti hak antara lain hak jaminan yang dipegang Bank sebagai kreditur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf k
Untuk memperoleh keterangan dimaksud, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang.Yang dimaksud dengan “pihak manapun” adalah pihak terafiliasi dan pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh Bank atau pihak terafiliasi.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima atau Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk pelaksanaan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf o.

Pasal 43
Dukungan kepada Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mencakup penetapan peraturan tertentu bagi Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan dan pengalokasian sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Pasal 44
Pelaporan sewaktu-waktu dilakukan atas permintaan Presiden, permintaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, atau atas kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan/atau penanganan Program Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa tagihan.
Penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan penjualan agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan tidak bisa dilakukan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Peraturan Pemerintah antara lain memuat kriteria tagihan yang dapat dihapus buku dan dihapus tagih, mekanisme persetujuan penghapusbukuan dan penghapustagihan, serta pihak yang berwenang menyetujui penghapusbukuan dan penghapustagihan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tuntutan hukum” antara lain mencakup tuntutan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Yang dimaksud dengan “keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan” adalah simpulan rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.