Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.56, 2016
KEUANGAN BPK. Keuangan Negara. Pemeriksaan. Akuntan Publik. Persyaratan.Pencabutan.


PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: a.  Bahwa Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPK;
b.  bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
5.  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45);
7. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
1.  Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2.  Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Akuntan Publik Terdaftar di BPK adalah Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BPK dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK.
4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5.  KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari BPK.
6.  Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
7. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa adalah profesional yang terdaftar sebagai karyawan pada KAP dan dilaporkan dalam kegiatan KAP pada Kementerian Keuangan.
8.  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
9. Pedoman Manajemen Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PMP adalah acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu dan alur dokumentasi yang komprehensif untuk menghasilkan kualitas pemeriksaan yang sesuai dengan standar.
10. Kode Etik BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
11. Program Pendidikan adalah rancangan kegiatan terencana bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memeriksa keuangan negara agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan kualifikasi sebagai pemeriksa keuangan negara yang ditetapkan BPK.
12. Pendidikan Sertifikasi adalah pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan oleh BPK.
13. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang bertujuan untuk menjaga kompetensi.
14. Pengawas adalah Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

BAB II
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
OLEH AKUNTAN PUBLIK
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 2
(1) BPK dapat menunjuk Akuntan Publik pada KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
(2) Pihak lain selain BPK dapat menunjuk KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada BPK.

Pasal 3
KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP Terdaftar di BPK.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4
Persyaratan KAP untuk terdaftar di BPK adalah sebagai berikut:
a. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Akuntan Publik dan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang memiliki sertifikat program pendidikan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b.  bersedia dievaluasi oleh BPK terkait:
1.  persyaratan administrasi sebagai KAP Terdaftar di BPK; dan
2.  pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP.
c.  mengajukan permohonan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1.  fotokopi surat izin usaha sebagai KAP dari Menteri Keuangan yang sudah dilegalisasi;
2.  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
3. bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi secara bertingkat, yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dan Pengawas Menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa KAP bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5
Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a.  daftar riwayat hidup;
b.  fotokopi salinan izin praktik dari Menteri Keuangan;
c.  fotokopi NPWP;
d. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara untuk tingkat Akuntan Publik;
e.  surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
1. Akuntan Publik tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2.  sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3.  melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4.  mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
f.   rekomendasi tertulis (asli) dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.

Pasal 6
Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a.  daftar riwayat hidup;
b.  NPWP;
c.  fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara;
d.  surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
1. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3.  melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4.  mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
e. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan KAP yang menyatakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa merupakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa pada KAP yang mengajukan permohonan untuk Terdaftar di BPK sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7
Cabang KAP yang berkeinginan menjadi KAP Terdaftar di BPK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

BAB IV
PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK

Pasal 8
(1)  BPK melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) BPK dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada KAP yang mengajukan permohonan untuk menjadi KAP Terdaftar di BPK.


Pasal 9
(1)  BPK menerbitkan Surat Tanda Terdaftar bagi KAP yang memenuhi persyaratan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
(3)  BPK memuat KAP Terdaftar di BPK dalam website BPK beserta informasi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa.

Pasal 10
(1)  Perubahan data dan informasi mengenai KAP Terdaftar di BPK harus diberitahukan secara tertulis oleh KAP yang bersangkutan kepada BPK disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Apabila perubahan tidak diberitahukan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan KAP dari KAP Terdaftar di BPK.


BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK
DAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Pasal 11
(1)  Program Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa meliputi:
a.  Pendidikan Sertifikasi; dan
b.  Pendidikan Profesi Berkelanjutan.
(2) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa menjadi beban Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 12
(1)  Pendidikan Sertifikasi diselenggarakan oleh BPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)  Pendidikan Sertifikasi diikuti oleh:
a.  Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/atau
b.  Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi.
(3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Sertifikasi berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 13
(1)  Pendidikan Profesi Berkelanjutan diikuti oleh Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Sertifikasi dari BPK.
(2)  Pendidikan Profesi Berkelanjutan diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain.
(3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan wajib menyampaikan salinan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
(4) Sertifikat yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak memenuhi syarat Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SPKN.
(5) Syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan yaitu dalam 2 (dua) tahun wajib memenuhi 80 (delapan puluh) jam pendidikan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus diselesaikan pada tahun pertama; dan
b.  paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 14
BPK dapat memberikan penghargaan kepada Akuntan Publik, Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa, dan/atau KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

BAB VII
PENGHAPUSAN AKUNTAN PUBLIK DAN KAP
DARI DAFTAR AKUNTAN PUBLIK DAN KAP TERDAFTAR
DI BPK

Pasal 15
BPK melakukan pemutakhiran database KAP Terdaftar di BPK berdasarkan hasil evaluasi dan informasi dari Kementerian Keuangan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah.

Pasal 16
KAP yang telah terdaftar di BPK dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa KAP tidak memenuhi persyaratan sebagai KAP Terdaftar di BPK.

Pasal 17
(1)  BPK memberitahukan secara tertulis KAP yang dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK kepada KAP yang bersangkutan, Menteri Keuangan, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
(2)  KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK dapat mengajukan kembali permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
KAP yang sudah terdaftar sebagai KAP Terdaftar di BPK masih tetap terdaftar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan BPK ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, semua Keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/X-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARRY AZHAR AZIS


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY