Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5554
KEBUDAYAAN. Bahasa. Sastra. Pengembangan. Pembinaan. Perlindungan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA


I.   UMUM

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan menjadi salah satu pengikat keragaman suku bangsa dalam semangat kebangsaan Indonesia. Para pemuda pada tahun tersebut menyatakan ikrar yang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda melandasi Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengukuhkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian, Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana telah dirumuskan dalam Politik Bahasa Nasional. Bahasa-bahasa itu sangat diperlukan untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa sendiri. Ketika batas-batas wilayah negara tidak lagi menjadi batas wilayah kebahasaan yang tegas, penguasaan Bahasa Asing dapat dipastikan menjadi sarana yang penting untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks semacam itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur penggunaan Bahasa Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga mengatur Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Daerah, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Khusus mengenai Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Daerah, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mengatur tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain kedudukan dan fungsi bahasa, kewenangan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra, pelindungan bahasa dan sastra, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Badan serta pakar bahasa dan Sastra Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “fasilitasi lain” antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”ranah” adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, misalnya ranah keluarga, ranah pendidikan, ranah pekerjaan, dan ranah keagamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kodifikasi” adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sastra dunia” adalah sastra yang diperhitungkan oleh masyarakat internasional karena memiliki mutu dan pengaruh yang universal.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesastraan” antara lain karya sastra, kritik sastra, sejarah sastra, pengajaran sastra, dan apresiasi sastra.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tradisi bersastra” adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pemasyarakatan bahasa” adalah upaya menyebarluaskan informasi dan kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui, antara lain, sosialisasi pedoman dan peraturan, serta sayembara bahasa.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bahasa asli daerah” adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang, serta digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu oleh penduduk asli suatu daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pendidikan sastra di tingkat pendidikan dasar dan menengah diupayakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya apresiasi dan kreasi. Selain mematangkan daya apresiasi dan kreasi, pendidikan sastra di perguruan tinggi diupayakan untuk menumbuhkan kepakaran kritik sastra.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumentasi” adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sastra lama” adalah sastra lisan dan sastra tulisan tangan (manuskrip).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perlindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah” adalah karya sastra yang perlu dilindungi dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli tanpa izin Pemerintah.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Perlindungan bahasa Indonesia melalui dunia pendidikan dilakukan dengan menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pengantar dan menjadikannya sebagai mata pelajaran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” antara lain berupa perekaman, alih media, dan pengawetan.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “penggalian potensi bahasa” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” antara lain berupa perekaman, alih media, dan pelestarian.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pendataan dan pendaftaran Sastra Indonesia mencakup upaya pelindungan terhadap hak cipta/hak kekayaan intelektual dan budaya serta kearifan lokal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.
Huruf i
Yang dimaksud “pengalihwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “aktualisasi” misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.