Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2014
KESRA. Ibadah Haji. Penyelenggaraan. Biaya. Tahun 2014.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H/2014M dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.  bahwa penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M berdasarkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M;
Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1.  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.
2.  Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3.  Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
4.  Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS-BPIH adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima setoran BPIH.

Pasal 2
(1)  BPIH Tahun 1435H/2014M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup.
(2)  Besaran BPIH Tahun 1435H/2014M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 12 (dua belas) embarkasi adalah sebagai berikut:
a.  Embarkasi Acehsebesar USD 2,932.9;
b.  Embarkasi Medansebesar USD 2,978.9;
c.  Embarkasi Batamsebesar USD 3,043.9;
d.  Embarkasi Padangsebesar USD 3,016.9;
e.  Embarkasi Palembangsebesar USD 3,070.9;
f.  Embarkasi Jakartasebesar USD 3,211.9;
g.  Embarkasi Solosebesar USD 3,231.9;
h.  Embarkasi Surabayasebesar USD 3,308.9;
i.  Embarkasi Banjarmasinsebesar USD 3,422.9;
j.  Embarkasi Balikpapansebesar USD 3,433.9;
k.  Embarkasi Makassarsebesar USD 3,496.9; dan
l.  Embarkasi Lomboksebesar USD 3,471.9.

Pasal 3
Besaran BPIH bagi Jemaah Haji yang mengikuti Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)  Pembayaran BPIH Tahun 1435H/2014M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
(2)  Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan valuta asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1435H/2014M.

Pasal 5
BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui BPS-BPIH.

Pasal 6
Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:
a.  meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau
b.  batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

Pasal 7
Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Tahun 1434H/2013M dan tertunda keberangkatannya Tahun 1434H/2013M akibat pengurangan kuota dan akan menunaikan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, mendapatkan pengembalian BPIH sebesar selisih antara besaran BPIH Tahun 1434H/2013M dengan besaran BPIH Tahun 1435H/2014M.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN