Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2014
PENGESAHAN. Konvensi. Pemasukan Sementara.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
(KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :a.  bahwa untuk mendorong potensi yang dimiliki Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menggiatkan ekonomi nasional, maka pemerintah perlu meningkatkan fasilitas perdagangan berupa prosedur dan dokumen pemasukan sementara sebagaimana diatur dalam Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara);
b  .bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) dengan Peraturan Presiden;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara);
Mengingat  :  a.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b  .Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN
Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA).

Pasal 1
(1)  Mengesahkan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana ditetapkan dalam pertemuan Customs Co-operation Council ke-75/76 tanggal 26 Juni 1990 di Istanbul.
(2)  PengesahanConvention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.  Body of Convention (Batang Tubuh);
b.  Annex A(Lampiran A);
c.  Annex B.1(Lampiran B.1);
d.  Annex B.2(Lampiran B.2);
e.  Annex B.5(Lampiran B.5);
f.  Annex B.6(Lampiran B.6);
g.  Annex B.9(Lampiran B.9); dan
h.  Annex C (Lampiran C).
(3)  Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
a.  Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 18 ayat (1) Lampiran A, Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Lampiran B.1, Pasal 4 Lampiran B.5, dan Pasal 6 Lampiran C; dan
b.  Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.2, Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.6, dan Pasal 4 ayat (2) Lampiran B.9.
(4)  Naskah asli Convention on Temporary Admission(Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa resmi.
(5)  Salinan naskah asli Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pensyaratan (reservation) dan pernyataan (declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli Konvensi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), yang berlaku adalah naskah asli Konvensidalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal1 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN