Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2014
ADMINISTRASI. Unit Kerja Presiden. Pengawasan. Pengendalian. Pembangunan. Perubahan.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:
1.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1)  Kepada Deputi diberikan kedudukan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon I.a.
(2)  Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Ahli diberikan kedudukan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon I.b.
(3)  Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten diberikan kedudukan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon II.a.
(4)  Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Muda dan Tenaga Terampil diberikan kedudukan dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon III.a.

2.  Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A
Hak Keuangan Deputi dan Tenaga Profesional UKP-PPP diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN