Teks tidak dalam format asli.
Kembali



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5556
PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Pontianak. Mempawah. Kalimantan Barat. Perubahan Nama. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK
MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT


I.   UMUM

Kabupaten Pontianak merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Kabupaten Pontianak dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pontianak terdapat aspirasi masyarakat dan usul pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak yang menginginkan adanya perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pontianak.

Pada awal pembentukannya Kabupaten Pontianak merupakan hasil penggabungan dari tiga daerah swapraja, yaitu Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, dan Swapraja Kubu. Dalam perkembangannya, Swapraja Landak telah menjadi Kabupaten Landak dan Swapraja Kubu telah menjadi Kabupaten Kubu Raya. Akibat dari pembentukan kedua kabupaten tersebut timbul aspirasi masyarakat yang mengusulkan untuk mengubah nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Nama Mempawah berasal dari bahasa Tionghoa “nampawa” yang berarti arah selatan dan bahasa Melayu yang berasal dari kata “mempelam” yang berarti mangga danpauh” yang berarti nama lokal, sehingga diartikan sejenis buah mangga lokal yang banyak tumbuh di Kabupaten Pontianak.
Masyarakat Kabupaten Pontianak memiliki budaya yang telah ada sejak masa Kerajaan Mempawah antara lain berupa adat upacara Robo-Robo yang dimaksudkan untuk mengenang para pendiri Kerajaan Mempawah pada masa lalu yang dilaksanakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar.

Berasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pontianak, Bupati Pontianak melalui Surat Nomor 130/0660/Pem-A tanggal 25 Maret 2011 menyampaikan Permohonan Persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak memberikan persetujuan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pengusulan Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak, Bupati Pontianak melalui Surat Nomor 100/0331/Pem-A tanggal 31 Januari 2013 menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Barat perihal perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor 100/1283/Pem-C tanggal 29 April 2013 menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri perihal Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.