Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2014
EKONOMI. Perdagangan. Berjangka. Komoditi. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5548)


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.  Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2.  Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3.  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
4.  Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5.  Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
6.  Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
7.  Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
8.   Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
9.  Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
10.  Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
11.  Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
12.  Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
13.  Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
14.  Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
15.  Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
16.  Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
17.  Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
18.  Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
19.  Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
20.  Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
21.  Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
22.  Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
23.  Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
24.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II
BURSA BERJANGKA
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 2
(1)  Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.
(2)  Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi dan/atau keuangan yang layak diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
(3)  Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

Pasal 3
(1)  Modal disetor Bursa Berjangka paling sedikit berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)  Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha bursa berjangka dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 4
(1)  Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bursa Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen berupa:
a.  salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.  daftar pendiri Bursa Berjangka;
c.  profil perusahaan pendiri Bursa Berjangka;
d.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
e.  pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
f.  rencana usaha 3 (tiga) tahun;
g.  proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
h.  neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
i.  daftar calon komisaris dan direksi;
j.  rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
k.  perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
l.  rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau perdagangan fisik komoditi;
m.  pernyataan tertuliskesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka; dan
n.  fotokopi akta pendirian Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan apabila Lembaga Kliring Berjangka tersebut merupakan bagian dari Bursa Berjangka.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 5
Dalam memberikan izin usaha Bursa Berjangka, Kepala Bappebti:
a.  memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
b.  melakukan penilaian rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;
c.  melakukan penilaian dan persetujuan rancangan peraturan dan tata tertib;
d.  melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon komisaris dan direksi; dan
e.  memeriksa sarana dan prasarana fisik, sistem bursa, dan transaksi yang aman dan efisien.

Pasal 6
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Bursa Berjangka berlaku selama Bursa Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Organ Perusahaan
Pasal 8
(1)  Saham Bursa Berjangka hanya dapat dimiliki oleh:
a.  para pendiri;
b.  Anggota Bursa Berjangka;
c.  badan hukum Indonesia; dan/atau
d.  orang perseorangan.
(2)  Saham Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
(3)  Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat modal asing, masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Bursa Berjangka paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
(4)  Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia yang terdapat modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh saham Bursa Berjangka.

Pasal 9
(1)  Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
(2)  Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang mewakili masyarakat.
(3)  Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.
(4)  Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(5)  Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah memenuhi persyaratan:
a.  cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
d.  tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
f.  memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(6)  Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7)  Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris dan direksi, calon anggota komisaris dan direksi BursaBerjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(8)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencalonan anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga
Peraturan dan Tata Tertib Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya
Pasal 10
(1)  Peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
(2)  Dalam hal peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnyaditolak, Kepala Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Pasal 11
Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib diberikan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Pasal 12
(1)  Rencana kegiatan dan anggaran tahunan Bursa Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
(2)  Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappebti tidak memberikan tanggapan, Bappebti dianggap menyetujui rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang diajukan.

Bagian Kelima
Penghentian Kegiatan
Pasal 13
(1)  Dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka, kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka, maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
(2)  Keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.  terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka;
b.  terjadi krisis ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di negara lain yang menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
c.  bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
d.  terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang mengakibatkan mekanisme pasar tidak berjalan secara baik.
(3)  Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh posisi terbuka dari Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 14
(1)  Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya keadaan yang mengancam.
(2)  Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
(3)  Akibat penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Pasal 15
(1)  Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka.
(2)  Keputusan Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media cetak yang berskala nasional paling sedikit 2 (dua) media cetak.

Pasal 16
Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan paling sedikit di 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.

Pasal 17
(1)  Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan.
(2)  Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.

Pasal 18
(1)  Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, Kepala Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
(2)  Dalam hal sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Berjangka wajib menyelesaikan keuangan anggota Kliring Berjangka atas posisi terbuka.

(3)   Penyelesaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan harga penyelesaian pada akhir hari perdagangan transaksi Kontrak Berjangka yang dihentikan kegiatan transaksinya di Bursa Berjangka.

Pasal 19
Akibat yang timbul dari penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18 menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.

Pasal 20
(1)  Kegiatan Bursa Berjangka dapat dihentikan secara tetap.
(2)  Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Kepala Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan.
(3)  Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin usaha Bursa Berjangka kepada Menteri dan segera mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.

Pasal 21
Ketentuan mengenai penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap kegiatan transaksi Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keenam
Pembubaran
Pasal 23
(1)  Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.
(2)  Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.


Pasal 24
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak terpenuhi, Kepala Bappebti dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
a.  pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;
b.  penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Kepala Bappebti; dan
c.  perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
(1)  Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
(2)  Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB III
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 27
Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

Pasal 28
(1)  Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka paling sedikit berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)  Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Lembaga Kliring Berjangka dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bappebti.


Pasal 29
(1)  Lembaga Kliring Berjangka dapat:
a.  terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri; atau
b.  merupakan bagian dari Bursa Berjangka.
(2)  Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka merupakan bagian dari Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, saham Lembaga Kliring Berjangka harus dimiliki oleh Bursa Berjangka lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 30
(1)  Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Lembaga Kliring Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen berupa:
a.  salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.  daftar pemegang saham;
c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
d.  rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;
e.  neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f.  daftar nama calon komisaris dan direksi;
g.  rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
h.  perjanjian kerjasama antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka; dan
i.  pernyataan tertulis kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 31
Dalam memberikan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka, Bappebti:
a.  memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
b.  melakukan penilaian rencana kegiatan 3 (tiga) tahun;

c.   melakukan penilaian dan persetujuan rancangan peraturan dan tata tertib;
d.  melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon komisaris dan direksi; dan
e.  memeriksa sarana dan prasarana fisik, sistem kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.

Pasal 32
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Lembaga Kliring Berjangka berlaku selama Lembaga Kliring Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Organ Perusahaan
Pasal 34
(1)  Saham Lembaga kliring Berjangka hanya dapat dimiliki oleh:
a.  orang perseorangan
b.  Anggota Bursa Berjangka;
c.  Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
d.  Bursa Berjangka;
e.  badan usaha berbadan hukum Indonesia;dan/atau
f.  Negara.
(2)  Saham Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
(3)  Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat modal asing, masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Lembaga Kliring Berjangka paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
(4)  Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia yang terdapat modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh saham Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 35
(1)  Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
(2)  Anggota direksi Lembaga Kliring Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka.
(3)  Calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(4)  Kepala Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan:
a.  cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
d.  tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
f.  memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(4)  Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)  Dalam hal akan dilakukan perubahan komisaris dan direksi, calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencalonan anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga
Peraturan dan Tata Tertib
Pasal 36
(1)  Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
(2)  Dalam hal peraturan dan tata tertib ditolak, Kepala Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Pasal 37
Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diberikan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Bappebti.

Bagian Keempat
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Pasal 38
(1)  Rencana kegiatan dan anggaran tahunan Lembaga Kliring Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
(2)  Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappebti tidak memberikan tanggapan, Bappebti dianggap menyetujui rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang diajukan.

Bagian Kelima
Penghentian Kegiatan
Pasal 39
(1)  Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat dihentikan secara tetap.
(2)  Penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a.  semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut izin usahanya;
b.  Bursa Berjangka yang merupakan induk dari Lembaga Kliring Berjangka dicabut izin usahanya;
c.  semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; atau
d.  Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan Nasabah.
(3)  Penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappebti dengan mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan.
(4)  Kepala Bappebti melaporkan pencabutan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan segera mengumumkan paling sedikit pada 2 (dua) media cetak yang berskala nasional.
(5)  Dalam hal Lembaga Kliring Berjangka dihentikan kegiatannya secara tetap, Lembaga Kliring Berjangka wajib menutup seluruh Posisi Terbuka anggota Lembaga Kliring Berjangka.
(6)  Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan harga penyelesaian pada sesi perdagangan terakhir dari seluruh Posisi Terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keenam
Pembubaran
Pasal 41
(1)  Lembaga Kliring Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan tim likuidasi.
(2)  Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 42
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak terpenuhi, Kepala Bappebti dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui Kejaksaan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
a.  pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka;
b.  penunjukan tim likuidasi yang diusulkan oleh Kepala Bappebti; dan
c.  perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 43
(1)  Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 huruf b wajib membayarkan hak Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
(2)  Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Lembaga Kliring Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB IV
PIALANG BERJANGKA DAN WAKIL PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, PEDAGANG BERJANGKA, PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF, DAN PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
Bagian Kesatu
Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka
Paragraf 1
Pialang Berjangka
Pasal 45
Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti.

Pasal 46
(1)  Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratanpermodalan.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 47
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a.   salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.  daftar nama pemegang saham dan/atau pengendali perusahaan;
c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
d.  rencana kegiatan usaha;
e.  neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f.  daftar nama calon komisaris dan direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berjangka;
g.  tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
h.  bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana Kompensasi; dan
j.  daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.
(3)  Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 48
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Pialang Berjangka berlaku selama Bursa Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 50
Pialang Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur.


Pasal 51
(1)  Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka.
(2)  Direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus ujian profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti.
(3)  Ketentuan mengenai persyaratan, tugas, wewenang, dan kewajiban direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 52
(1)  Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
d.  pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
f.  tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(2)  Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.

Pasal 53
(1)  Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
(2)  Persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a.  penambahan modal disetor sebagaimana diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti;
b.  memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;

c.   memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan ditempatkan pada kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor; dan
d.  memiliki sarana serta prasarana yang cukup untuk kantor cabang.
(3)  Permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan mengisi formulir yang formatnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 54
(1)  Pialang Berjangka dapat menjadi anggota di lebih dari 1 (satu) Bursa Berjangka.
(2)  Dalam hal Pialang Berjangka memiliki keanggotaan di lebih dari 1 (satu) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib melaporkan perihal keanggotaan tersebut kepada Kepala Bappebti.

Paragraf 2
Wakil Pialang Berjangka
Pasal 55
Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.

Pasal 56
Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal 57
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
a.  ijazah pendidikan formal;
b.  tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Kepala Bappebti dan
c.  rekomendasi dari Pialang Berjangka yang bersangkutan.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 58
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Wakil Pialang Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin Wakil Pialang Berjangka berlaku selama Wakil Pialang Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka
Paragraf 1
Penasihat Berjangka
Pasal 60
(1)  Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti.
(2)  Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut:
a.  bank, pegawai bank, reporter berita, surat kabar, pengacara, akuntan, guru, Pialang Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, atau Bursa Berjangka yang secara tidak tetap melakukan kegiatan atau profesi tersebut;
b.  pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok investasi kolektif dalam satu kelompok usaha yangdikendalikannya, selain Sentra Dana Berjangka; atau
c.  pihak lainnya yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
(3)  Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung, melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik.
(4)  Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat analisis mengenai harga atau kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
(5)  Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.

Pasal 61
(1)  Penasihat Berjangka berhak mendapatkan pembayaran atas Nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dari Nasabah.
(2)  Dalam hal nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diberikan oleh Penasihat Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka tersebut tidak berhak mendapat pembayaran.

Pasal 62
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.  bukti legalitas usaha, akta pendirian badan usaha, atau akta pendirian perseroan terbatas;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.  memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
d.  daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
(3)  Izin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 63
Penasihat Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Penasihat Berjangka.

Pasal 64
(1)  Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;

d.   pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
f.  tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(2)  Penasihat Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bappebti.

Pasal 65
(1)  Penasihat Berjangka dapat membuka kantor cabang.
(2)  Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
a.  memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
b.  memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
c.  memiliki sarana dan prasarana yang cukup.
(2)  Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 66
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Paragraf 2
Wakil Penasihat Berjangka
Pasal 68
Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.


Pasal 69
Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka.

Pasal 70
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
a.  ijazah pendidikan formal; dan
b.  tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 71
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Penasihat Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti

Bagian Ketiga
Pedagang Berjangka
Pasal 73
(1)  Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Kepala Bappebti.
(2)  Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Bappebti kepada Pihak yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.


Pasal 74
(1)  Pedagang Berjangka wajib memenuhi persyaratan permodalan.
(2)  Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 75
(1)  Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
(2)  Dalam hal permohonan diajukan oleh orang perseorangan maka permohonan diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
a.  tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c.  sertifikat keahlian.
(3)  Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha, maka permohonan diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
a.  tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c.  nama tenaga ahli yang dibuktikan telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 76
(1)  Pedagang Berjangka yang berbentuk badan usaha dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
d.  pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
f.  tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(2)  Pedagang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bappebti.

Pasal 77
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Penasihat Berjangka berlaku selama Penasihat Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Keempat
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
Pasal 79
Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 80
(1)  Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajibmemenuhi persyaratan permodalan.
(2)  Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 81
(1)  Permohonan untuk memperoleh Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.  sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
c.  tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
d.  tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
e.  laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f.  pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan; dan
g.  perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 82
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berlaku selama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kelima
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
Pasal 84
Pelaksanaan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 85
(1)  Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan.
(2)  Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 86
(1)  Permohonan untuk memperoleh Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b.  Izin usaha Pialang Berjangka;
c.  tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
d.  tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
e.  laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f.  pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan; dan
g.  perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Anggota Kliring Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 87
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif berlaku selama Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB V
SENTRA DANA BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA
Bagian Kesatu
Sentra Dana Berjangka
Pasal 89
(1)  Sentra Dana Berjangka dibentuk berdasarkan kontrak antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.
(2)  Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
(3)  Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat semua peserta Sentra Dana Berjangka.

Pasal 90
Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjangka;
b.  nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
c.  hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka termasuk kewajiban untuk menyertakan sejumlah dananya pada Sentra Dana Berjangka;
d.  Hak dan Kewajiban Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
e.  hak dan kewajiban dari peserta Sentra Dana Berjangka;
f.  rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;
g.  jumlah imbalan yang dipungut;
h.  biaya-biaya yang dibebankan;
i.  pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta Sentra Dana Berjangka;
j.  keadaan yang memperbolehkan Pengelola Sentra Dana Berjangka menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan;
k.  penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait dalam kegiatan Sentra Dana Berjangka; dan
l.  keadaan yang mengharuskan Pengelola Sentra Dana Berjangka menghentikan kegiatan Sentra Dana Berjangka.

Pasal 91
(1)  Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) diajukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
a.  izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka;
b.  persetujuan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti;
c.  rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
d.  izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
e.  prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi Sentra Dana Berjangka.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 93
Pelaksanaan kegiatan sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti.

Pasal 94
(1)  Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan permodalan.
(2)  Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 95
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:
a.  salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.  daftar nama pemegang saham;
c.  daftar nama pengendali perusahaan;
d.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;
e.  daftar nama calon anggota komisaris dan direksi; dan
f.  nama-nama calon tenaga ahli yang akan bertindak sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka setelah mendapat izin dari Kepala Bappebti.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 96
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur.

Pasal 97
(1)  Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
d.  pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
e.  terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
f.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
g.  tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
(2)  Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bappebti.

Pasal 98
(1)  Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat menginvestasikan dana yang dihimpun secara kolektif dari masyarakat dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 99
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka berlaku selama Pengelola Sentra Dana Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 101
Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

Pasal 102
(1)  Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
a.  ijazah pendidikan formal;
b.  tanda lulus ujian profesi sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti; dan
c.  rekomendasi dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 103
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)  Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka berlaku selama Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB VI
DANA KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Penghimpunan Dana Kompensasi
Pasal 105
(1)  Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka.
(2)  Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.  kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka; dan
b.  sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
(3)  Jumlah minimum dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Kepala Bappebti.
(4)  Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dihimpun dari:
a.  sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
b.  sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; atau
c.  sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
(5)  Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti.
(6)  Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka.

Bagian Kedua
Penyimpanan Dana Kompensasi
Pasal 106
(1)  Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
(2)  Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka.
(3)  Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
(4)  Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)kepada Kepala Bappebti paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Kompensasi
Pasal 107
(1)  Dana Kompensasi digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Nasabah akibat cidera janji Pialang Berjangka.
(2)  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar nilai kerugian.

Pasal 108
(1)  Nasabah dapat melakukan tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka atas cidera janji Pialang Berjangka.
(2)  Tuntutan ganti rugi pada Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
b.  memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
c.  jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Pasal 109
(1)  Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.
(2)  Besarnya Dana Kompensasi yang harus tersedia untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Kepala Bappebti.

Pasal 110
(1)  Bursa Berjangka wajib membentuk suatu unit khusus untuk menghimpun dan menggunakan Dana Kompensasi.
(2)  Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka.

Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Kompensasi diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB VII
BANK PENYIMPANAN DANA
Pasal 112
(1)  Setiap Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.
(2)  Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 113
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), bank tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:
a.  anggaran dasar;
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.  izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;
d.  laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
e.  buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
f.  rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 114
(1)  Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)   Persetujuan bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka berlaku selama bank tersebut masih aktif melakukan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka.

Pasal 115
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau Sentra Dana Berjangka dan tata cara penyimpanan dana pada rekening terpisah diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB VIII
PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 116
(1)  Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka.
(2)  Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
(3)  Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka harus:
a.  menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Bappebti;
b.  mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.
c.  Melampirkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
d.  Melampirkan surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang bersangkutan; dan
e.  Melampirkan daftar Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 117
(1)  Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan.
(2)  Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.

Pasal 118
(1)  Kepala Bappebti menetapkan daftar:
a.  Bursa Berjangka luar negeri; dan
b.  Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke Bursa Berjangka Luar Negeri.
(2)  Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti melakukan penelitian terhadap Bursa Berjangka luar negeri serta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri tersebut.
(3)  Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti mempertimbangkan:
a.  peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan memberi perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negerinya dan Nasabah dari luar negeri;
b.  persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri tersebut; dan
c.  Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Pasal 119
Kepala Bappebti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh persetujuan bagi Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi Pialang Berjangka yang dapat melakukan Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, persyaratan dan tata cara penyaluran amanat Nasabah dan dana jaminan, serta penetapan daftar Bursa Berjangka beserta Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke Bursa Berjangka luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 121
Pemegang izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, dan persetujuan Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif serta persetujuan bank, wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 122
(1)  Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:
a.  organisasi, personil, dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan, prosedur, dan sistem kerja;
b.  keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan dan perhitungan rugi/laba;
c.  data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka; dan
d.  pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis.
(2)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data transaksi harian di Bursa Berjangka dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka serta neraca dan laporan rugi/laba tahunan wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu.
(3)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk catatan, publikasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 123
(1)  Bursa Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan Opsi di Bursa Berjangka.
(2)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a.  tanggal dan jam transaksi;
b.  jumlah transaksi;
c.  jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atau Opsi;
d.  harga atau premi;
e.  bulan penyerahan waktu jatuh tempo;
f.  transaksi Opsi jual atau beli;
g.  harga patokan; dan
h.  nama pelaku transaksi.
(3)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 124
(1)  Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari perdagangan informasi mengenai:
a.  volume perdagangan, jumlah transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diselesaikan secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah Opsi yang telah dilaksanakan; dan
b.  harga pada periode pembukuan dan penutupan, harga jual atau penawaran yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian;.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 125
(1)  Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka dan/atau di Sistem Perdagangan Alternatif.

(2)   Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
a.  tanggal transaksi;
b.  waktu transaksi;
c.  jumlah transaksi;
d.  harga atau premi,
e.  bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo; dan
f.  transaksi Opsi.
(3)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 126
Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:
a.  tanggal penerimaan dan pengembalian margin yang berupa uang atau surat berharga;
b.  identitas lembaga tempat margin disimpan secara terpisah; dan
c.  pencarian margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalamhuruf a disertai dengan penjelasan mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menyebabkan pencairan tersebut dilakukan serta kewenangan untuk melakukan pencairan tersebut.

Pasal 127
(1)  Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib membuat, memelihara dan menyimpan:
a.  semua catatan keuangan dan pembukuan keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa; dan
b.  catatan transaksi, termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Opsi dan komoditi di pasar fisik.
(2)  Catatan, pembukuan keuangan dan catatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(3)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.  semua pesanan yang telah ditransaksikan, yang belum ditransaksikan, atau yang dibatalkan;
b.  kartu transaksi;
c.  kartu tanda tangan;
d.  buku catatan transaksi;
e.  jurnal;
f.  buku kas;
g.  cek yang dibatalkan;
h.  salinan konfirmasi;
i.  salinan pernyataan jual dan beli;
j.  Dokumen Perjanjian Pemerian Amanat;
k.  Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; dan
l.  catatan lainnya yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Opsi dan komoditi di pasar fisik.
(4)  Untuk transaksi Opsi harus dicatat informasi mengenai:
a.  waktu transaksi;
b.  transaksi Opsi jual atau beli;
c.  waktu jatuh tempo;
d.  jumlah transaksi,
e.  jenis Opsi; dan
f.  harga patokan, premi, komisi, dan biaya lainnya.

Pasal 128
(1)  Pialang Berjangka yang menerima amanat wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan nama Pihak yang memberi amanat, nomor rekening, dan data amanat dalam kartu amanat.
(2)  Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera diberi tanda waktu terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu.

Pasal 129
(1)  Pialang Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan keuangan yang terpisah untuk setiap Nasabah, yang meliputi uang masuk dan keluar dan semua transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi.

(2)   Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan Nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasa kepada Nasabah setiap hari, paling lambat hari kerja berikutnya.
(3)  Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan harga yang terjadi, laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana Nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan kepada rekening Nasabah tersebut.

Pasal 130
(1)  Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal bersih disesuaikan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) tahun sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.
(2)  Laporan keuangan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
(3)  Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti dan Bursa Berjangka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
(4)  Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik dan disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Pasal 131
(1)  Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka wajib membuat laporan bulanan.
(2)  Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembuatan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 132
(1)  Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti keadaan sebagai berikut:
a.  perusahaan Pialang Berjangka akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya;
b.  perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris, direksi, manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang dalam proses perkara di pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan atau melakukan pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian hutangnya dengan pihak ketiga;
c.  terdapat pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan di luar kewenangannya;
d.  terdapat pengurus perusahaan atau pegawai Pialang Berjangka yang dianggap tidak layak lagi melakukan Perdagangan Berjangka, karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil;
e.  terdapat pengurus Pialang Berjangka yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
f.  terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan Pialang Berjangka yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang disetor;
g.  tidak memenuhi batas modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
h.  volume transaksi perusahaan Pialang Berjangka untuk Nasabah telah mencapai jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
(2)  Apabila Pialang Berjangka mengetahui terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.  huruf a sampai dengan huruf e, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 5 (lima) hari sejak diketahui atau dari tanggal permasalahan tersebut terjadi;
b.  huruf f, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 15 (lima belas) hari sejak perubahan kepemilikan saham; dan
c.  huruf g dan huruf h, Pialang Berjangka wajib melaporkan paling lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya kepada Kepala Bappebti.

Pasal 133
(1)  Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(2)  Catatan kegiatan transaksi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti.

Pasal 134
(1)  Penasihat Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatannya secara benar serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(2)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  data dan informasi semua klien;
b.  semua dokumen resmi dan keterangan lainnya;
c.  tanda bukti pengakuan klien telah mengerti isi Dokumen Keterangan Perusahaan;
d.  semua perjanjian tertulis, termasuk Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
e.  semua naskah asli atau salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarkan kepada klien yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut; dan
f.  buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan transaksi di pasar fisik yang dilakukan oleh prinsipalnya.
(3)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 135
(1)  Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(2)  Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  catatan harian tentang transaksi yang dilakukan untuk Sentra Dana Berjangka yang meliputi tanggal transaksi, jumlah, jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, harga, bulan penyerahan, jual atau beli, Pialang Berjangka yang mengelola rekening, Penasihat Berjangka, serta untung dan rugi yang diperoleh;
b.  pembukuan atau catatan lainnya yang menunjukkan semua tanda terima dan pengeluaran uang, surat berharga atau kekayaan lainnya;
c.  tanda bukti pengakuan peserta Sentra Dana Berjangka yang telah mengerti isi Dokumen Keterangan Perusahaan;
d.  buku kas dan catatan lain yang menunjukkan nama dan alamat setiap peserta Sentra Dana Berjangka serta dana yang diterima dan dibagikan kepada setiap peserta Sentra Dana Berjangka;
e.  salinan dari konfirmasi transaksi dan laporan bulanan dari Pialang Berjangka dan/atau pelaku lainnya untuk tiap Sentra Dana Berjangka;
f.  cek yang dibatalkan, laporan bank, jurnal, buku kas, bukti pembayaran, data dari komputer, data lainnya, dan memo yang dibuat atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan Sentra Dana Berjangka;
g.  semua naskah asli salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarkan kepada peserta Sentra Dana Berjangka yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut; dan
h.  buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, produk transaksi fisik di Bursa Berjangka, Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka atau prinsipalnya.
(3)  Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyerahkan laporan keuangan Sentra Dana Berjangka yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum kepada peserta Sentra Dana Berjangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan.

Pasal 136
(1)  Setiap Pedagang Berjangka yang menguasai atau memiliki posisi dalam jumlah mencapai batas wajib lapor, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Bappebti paling lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya setelah diketahui atau menerima pemberitahuan keadaan posisi tersebut.
(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selama Pedagang Berjangka menguasai atau memiliki posisi pada tingkat mencapai atau melebihi batas wajib lapor.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 137
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan serta bentuk laporan diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB X
PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
Bagian Kesatu
Pedoman Perilaku Pialang Berjangka
Pasal 138
Pialang Berjangka wajib mempertahankan modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 139
(1)  Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya yang meliputi:
a.  nama, kedudukan dan alamat;
b.  pekerjaan dan umur;
c.  kemampuan keuangan;
d.  pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka;
e.  alasan membuka rekening Perdagangan Berjangka; dan
f.  informasi lainnya yang diperlukan.
(2)  Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Nasabah.

Pasal 140
(1)  Pialang Berjangka dilarang membuka rekening dan/atau menerima amanat Nasabah untuk Perdagangan Berjangka bagi pihak sebagai berikut:
a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b.  yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c.  yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada Pialang Berjangka lainnya;
d.  pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappebti;
e.  bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut;
f.  yang memiliki kondisi keuangan kurang dari yang dipersyaratkan oleh Kepala Bappebti; atau
g.  yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase atau berdasarkan keputusan Kepala Bappebti; atau
h.  yang lalai memenuhi kewajiban membayar margin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)  Pialang Berjangka wajib:
a.  menolak amanat baru dari Nasabah yang telah membuka rekening Perdagangan Berjangka yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya;
b.  menutup rekening Nasabah yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah semua kewajibannya diselesaikan; dan
c.  memberitahukan kepada Bursa Berjangka mengenai penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar segera dapat diinformasikan kepada Anggota Bursa lainnya.

Pasal 141
(1)  Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lainnya.
(2)  Pegawai Pialang Berjangka dan istri atau suami yang ingin ikut serta dalam Perdagangan Berjangka hanya boleh membuka rekening atas nama masing-masing pada Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 142
(1)  Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib:
a.  memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.
b.  memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka;
c.  menjelaskan isi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
d.  menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
e.  segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
f.  meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening.
(2)  Dalam hal penerimaan Nasabah dilakukan secara online, Pialang Berjangka dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 143
(1)  Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi.
(2)  Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memindahkan kepada Nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
(3)  Apabila keadaan keuangan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf c tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan.
(4)  Apabila kewajiban tambahan margin tidak dipenuhi, Pialang Berjangka berhak melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya Nasabah yang bersangkutan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 144
(1)  Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam sistem pencatatan elektronik.
(2)  Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.
(3)  Pialang Berjangka wajib mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah.
(4)  Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.
(5)  Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti mengenai formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.

Pasal 145
(1)  Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujuioleh Kepala Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, untuk memudahkan mengetahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah.
(2)  Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh dipergunakan lagi.
(3)  Dalam hal rekening Nasabah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pialang Berjangka berhak untuk mengambil dana yang masih ada dalam rekening tersebut sebagai pembayaran biaya administrasi, setelah dilakukan upaya pemanggilan kepada Nasabah.

Pasal 146
Dalam pelaksanaan transaksi Nasabah, Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.  menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka;
b.  menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
c.  membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
d.  menyalahgunakan dana Nasabahnya;
e.  memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
f.  membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiatannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
g.  lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
h.  memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
i.  melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
j.  melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan.
k.  melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang bersangkutan;
l.  tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah Nasabah;
m.  tidak melaporkan transaksi Nasabah ke Bursa Berjangka dan tidak mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
n.  menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti; atau
o.  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 147
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perilaku Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Bagian Kedua
Pedoman Perilaku Penasihat Berjangka
Pasal 148
(1)  Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya, dana atau surat berharga sebagai margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari kliennya.
(2)  Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa, Penasihat Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon klien informasi mengenai:
a.  keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka, program kegiatan, dan pengalaman usahanya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
b.  risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
(3)  Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.
(4)  Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai usaha Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui.
(5)  Penasihat Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh klien sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.
(6)  Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama kliennya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 149
(1)  Sebelum menerima seseorang sebagai peserta Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon peserta, informasi mengenai:
a.  keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka, keuangan, program kegiatan, dan pengalaman usaha sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan; dan
b.  risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
(2)  Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.
(3)  Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui.
(4)  Pengelola Sentra Dana Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh peserta Sentra Dana Berjangka sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.

Bagian Keempat
Pedoman Perilaku Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
Pasal 150
(1)  Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
(2)  Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perdagangan elektronik yang memenuhi persyaratan.
(3)  Ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh persetujuan, mekanisme transaksi, penghentian kegiatan, dan persyaratan sistem perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 151
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
a.  melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar; dan
b.  mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.

Pasal 152
Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka, maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengembalikan dana Nasabah yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan dan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat dari transaksi yang tidak didaftarkan.

BAB XI
PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI ATAU IKLAN, PELATIHAN, DAN
PERTEMUAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA
Pasal 153
(1)  Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti berhak melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan.
(2)  Sebelum disampaikan kepada masyarakat, materi atau bahan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bappebti untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 154
Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti dalam melakukan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan dilarang untuk:
a.  menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu, yang tidak sesuai dengan fakta, atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat;
b.  menggunakan cara pemaksaan;
c.  membuat pernyataan bahwa perdagangan berjangka merupakan sarana investasi yang tepat bagi semua orang antara lain dengan hanya mengemukakan kemungkinan diperolehnya keuntungan tanpa mengemukakan kemungkinan terjadinya kerugian; dan/atau
d.  membuat pernyataan yang dapat memperdaya masyarakat antara lain dengan menyembunyikan atau menghilangkan materi atau fakta, atau hanya menyampaikan laporan keuntungan perdagangan yang diperoleh dimasa lampau tanpa menjelaskan bahwa hal itu bukan cerminan keberhasilan dimasa datang, atau menyampaikan data kinerja masa lalu dan laporan keuangan termasuk tingkat pengambilan investasi yang tidak berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 155
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 156
(1)  Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala Bappebti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dikenai sanksi administratif.
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.  peringatan tertulis;
b.  denda administratif, yaitu kewajiban membayarsejumlah uang tertentu;
c.  pembatasan kegiatan usaha;
d.  pembekuan kegiatan usaha;
e.  pencabutan izin usaha;
f.  pencabutan izin;
g.  pembatalan persetujuan; dan/atau
h.  pembatalan sertifikat pendaftaran.

Pasal 157
(1)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf a.
(2)  Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h.

Pasal 158
(1)  Setiap Pihak yang lalai membuat, menyimpan, dan memelihara catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 135 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Bappebti.
(2)  Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan peringatan tertulis.
(3)  Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 159
(1)  Apabila Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 tidak mematuhi peringatan tertulis terakhir, Kepala Bappebti dapat menunjuk konsultan untuk melakukan penertiban pembukuan perusahaan.
(2)  Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 160
Setiap Pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (3), Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 130 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, dan Pasal 133 ayat (2) dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut:
a.  Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b.  Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 161
Bursa Berjangka yang lalai melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenai denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 162
Setiap Pihak yang tidak mencapai persyaratan modal bersih disesuaikan atau telah mencapai batas posisi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g dan huruf h dan Pasal 136 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 163
Kegiatan usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti, apabila yang bersangkutan:
a.  tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;
b.  tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan;
c.  perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
d.  sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 164
Izin usaha dan izin yang dimiliki oleh setiap Pihak dapat dicabut, apabila:
a.  Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
b.  Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
c.  Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
d.  Bappebti memiliki alasan yang kuat bahwa Wakil Pialang Berjangka, atau Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka; atau
e.  Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.

Pasal 165
Persetujuan dan sertifikat pendaftaran yang dimiliki oleh setiap Pihak dapat dibatalkan, apabila:
a.  Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
b.  Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
c.  Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.

Pasal 166
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 167
Kegiatan Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan, apabila:
a.  kegiatan usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dibekukan;
b.  Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
c.  sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 168
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dicabut, apabila:
a.  izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dicabut;
b.  Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka;
c.  tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil;
d.  Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
e.  Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dimaksud melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan/atau
f.  Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.

Pasal 169
Bursa Berjangka yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening terpisah pada bank yang disetujui Kepala Bappebti, dikenai denda administratif paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 170
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, sanksi denda administratif dapat dikenai kepada setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 171
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dapat diumumkan dalam media massa oleh Bappebti.

Pasal 172
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 173
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Modal disetor Bursa Berjangka dan Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 174
Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN