Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 921, 2013
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pendingin Ruangan. Lemari Pendingin. Mesin Cuci. SNI. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/M-IND/PER/7/2013
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN
RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri elektronika, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas 3 (tiga) produk elektronik yang meliputi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
11.Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
13.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan ASEAN tentang Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
17.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN;
18.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro.
6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
7.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
10.Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci pada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
11.Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, yang selanjutnya disebut BPKIMI, adalah badan pada Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan lembaga penilaian kesesuaian.
12.Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
13.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2
(1) Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci pada jenis produk dengan Nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:
No.Jenis ProdukNo. SNINo. HSKeterangan
1.Pendingin ruangan (Air Conditioner) merupakan produk AC split, window dan atau portable dengan kapasitas pendinginan (cooling capacity ) sampai dengan 3 PK ( 27000 BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.SNI IEC 60335-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa – keselamatan -Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udaraex 8415.10.10.00Tidak termasuk evaporator air cooler
2.Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator, electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.8418.10.10.10
ex 8418.10.10.90
8418.21.00.10
ex 8418.21.00.90
8418.29.00.10
ex 8418.29.00.90
8418.30.10.00
ex 8418.30.90.00
8418.40.10.00
ex 8418.40.90.00
Tidak Termasuk showcase
3.Mesin cuci merupakan Mesin Cuci baik satu tabung (single tube) maupun dua tabung (double tube) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60335-2-7-2009 peralatan listrik serupa- Keselamatan – Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk Mesin Cuci. 8450.11.10.00
8450.11.90.00
8450.12.00.10
8450.12.00.20
8450.19.10.10
8450.19.10.20
 
(2) SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum.
(3) Klasifikasi refrigeran yang digunakan pada produk Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen teknis ANSI/ASHRAE 34-2007 dan perubahannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 3
(1) SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku pada Pendingin Ruangan, Lemari Pend ingin dan Mesin Cuci yang memiliki nomor Pos Tarif sama dengan nomor Pos Tarif (HS Code) produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang:
a. merupakan contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
b. merupakan barang contoh dalam pameran; atau
c. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci.
(2) Impor Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
(3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
a. identitas perusahaan / lembaga pemohon;
b. kegunaan;
c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
d. spesifikasi produk.
(4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan atau lembaga yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor:
a. sebagai contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
b. sebagai barang contoh dalam pameran; atau
c. sebagai contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci;
dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
(5) Dalam penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada Direktur Pembina Industri.
(6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI berdasarkan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan SNI masing-masing produk; dan
b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang;

Pasal 5
(1) Penerbitan SPPT-SNI Pendingin Ruangan, SPPT-SNI Lemari Pendingin dan SPPT-SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci, melalui:
a.  pengujian kesesuaian mutu Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang setara.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :
a.  Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), dan Negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
(3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
a.  Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement (MLA)) dengan KAN.
(4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
(5) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerbitkan SPPT-SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci dengan mencantumkan minimal informasi:
a. nama dan alamat perusahaan;
b. alamat pabrik;
c. nama penanggung jawab perusahaan;
d. merek;
e. nama dan alamat importir;
f.  nomor dan judul SNI;
g. jenis, nama model dan ukuran kapasitas produk; dan
h. Masa berlaku SPPT-SNI;

Pasal 7
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala BPKIMI, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan dan Pelimpahan SPPT-SNI 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud .
(2) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab atas SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 8
(1) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
(2) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini dan beredar di pasar namun tidak memenuhi ketentuan SNI harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI.
(2) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia.
(3) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 10
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
(4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin atau SNI Mesin Cuci.
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan penerapan SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin atau SNI Mesin Cuci Secara Wajib.

Pasal 12
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 13
Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin atau Mesin Cuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini masih dapat beredar paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN