Teks tidak dalam format asli.
Kembali



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1522,2013
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pelabuhan Makassar. Sulawesi Selatan. Rencana Induk.


PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 92 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan;
b. bahwa rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Memperhatikan:
1. surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/11/DJPL-13 tanggal 12 Februari 2013 perihal Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Makassar;
  
2. surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 552.3/3576/HUB tanggal 13 Juni 2012 perihal Rekomendasi Penyelesaian Pelabuhan Garongkong;
  
3. surat Bupati Barru Nomor 518/SK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan T.A 2013;
  
4. surat Walikota Makassar Nomor 551.43/943/ BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Dukungan Rencana Pembangunan Makassar New Port;
  
5. surat Bupati Takalar Nomor 005/2910/umum tanggal 1 November 2012 perihal Rekomendasi Rencana Pengembangan Pelabuhan Boddia Galesong Kabupaten Takalar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Rencana Induk Pelabuhan Makassar untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Makassar yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4.  Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Makassar yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Makassar yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 2
(1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Makassar yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, dan pemerintahan lainnya serta pengembangannya dibutuhkan areal daratan seluas 311,48 Ha dan areal perairan seluas 44.843 Ha.
(2)  Kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
a.  kebutuhan areal daratan Pelabuhan Makassar seluas 236,35 Ha terdiri atas:
1.  fasilitas eksisting seluas 119,3 Ha;
2.  terminal petikemas seluas 106 Ha;
3.  termnal ro-ro seluas 5,8 Ha;
4.  dermaga Makassar New Port seluas 5,25 Ha;
b.  kebutuhan areal daratan Pelabuhan Garongkong seluas 69,55 Ha terdiri atas:
1.  areal curah cair seluas 4 Ha;
2.  areal curah kering seluas 21 Ha;
3.  area cadangan seluas 38 Ha;
4.  area kantor pelabuhan seluas 4 Ha;
5.  trestle seluas 0,55 Ha;
6.  dermaga seluas 2 Ha.
c.  kebutuhan areal daratan Pelabuhan Boddia/Galesong seluas 5,58 Ha terdiri atas:
1.  tanah timbunan seluas 4,48 Ha;
2.  dermaga seluas 0,08 Ha;
3.  terminal penumpang seluas 0,6 Ha;
4.  cruise terminal seluas 0,3 Ha;
5.  fasilitas penunjang pelabuhan seluas 0,1 Ha;
6.  trestle seluas 0,01 Ha;
7.  causeway seluas 0,01 Ha.
(3)  Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  kebutuhan areal perairan Pelabuhan Makassar seluas 40.325 Ha;
b.  kebutuhan areal perairan Pelabuhan Garongkong seluas 2.099 Ha;
c.  kebutuhan areal perairan Pelabuhan Boddia seluas 2.419 Ha.

Pasal 3
Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS
Pasal 4
(1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Makassar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut:
a.  jangka pendek, dari tahun 2013 sampai dengantahun 2017;
b.  jangka menengah, dari tahun 2013 sampai dengantahun 2022;
c.  jangka panjang, dari tahun 2013 sampai dengantahun 2032;
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(2) Fasilitas Pelabuhan Makassar yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 5
Rencana Tapak dan Rencana Teknik Terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6
Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, di dahului dengan studi lingkungan.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
Pasal 8
Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 9
Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



Lampiran: bn1522-2013